hari ini gacor

Makanan Tiandao

DPR Bakal Panggil James Riady Buntut Kisruh Kasus Meikarta******

DPR bakal memanggil bos Lippo Group James Riady terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta. Selain James, perwakilan anak perusahaannya yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang juga akan dipanggil pada 13 Februari mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Komisi VI DPR usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Rabu (25/1) lalu. Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Bahkan, Andre melempar usul dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Menurutnya, tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholder atau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

RDPU ini digelar usai sidang perdana gugatan PT MSU ke 18 konsumen Meikarta yang meminta pengembalian dana (refund) lantaran unit apartemen mereka tak kunjung rampung.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan iblis

Ditjen Cipta Karya PUPR Alokasikan Rp2,1 T untuk Program Padat Karya******

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengalokasikan anggaran program padat karyapada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan dengan alokasi dana tersebut diharapkan bisa menyerap 62 ribu tenaga kerja di program padat karya tahun ini.

"Terkait infrastruktur berbasis masyarakat atau Program Padat Karya, kami sampaikan sebesar Rp2,1 triliun," ujar Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Antara, Selasa (24/1).

Kemudian untuk Program Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.550 Lokasi, Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) di 307 lokasi.

Lalu untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrim di 70 Lokasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.063 desa, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.340 kecamatan.

Sebelumnya, Diana menyebutkan program padat karya bidang Cipta Karya pada 2022 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 105.333 orang.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp15,07 triliun untuk Program Padat Karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada 2023, Kementerian PUPR mengintensifkan pelaksanaan Program Padat Karya untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Basuki menargetkan keseluruhan penerima manfaat program padat karya tahun ini sebanyak 785 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

DPR Ungkap Konsumen Ditarik PPN oleh Meikarta Meski Belum Dapat Unit******

DPR menerima adanya aduan dari konsumen Meikarta yang ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, meski belum mendapat unitapartemen. Hal itu membuat DPR meradang dan bakal memanggil Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad membawa bukti aduan salah satu konsumen Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri pengembang apartemen tersebut, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP (uang muka) Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek, apakah PPN yang sudah diambil itu disetorkan ke negara atau tidak?" katanya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Berapa persisnya yang mereka (Meikarta) ambil, kami nggak tahu berapa yang bayar lunas dan nyicil. Kedua, kami dengar dia sudah mungutpajak untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dugaan pungutan PPN ini juga ditanggapi oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, Dirjen Pajak harus dipanggil untuk membahas masalah PPN yang ditarik Meikarta tersebut.

Lihat Juga : DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan

Andre ingin Dirjen Pajak diundang untuk menjelaskan bukti penelusuran yang diungkap Daeng tersebut. Ia turut mempermasalahkan apakah PPN tersebut disetor ke negara atau tidak.

"Kan itu salah satu konsumen, berarti begitu polanya. Kalau satu konsumen sudah, berarti seluruh konsumen akan berlaku hal yang sama. Makanya ini mau kami telusuri," katanya.

"Akan kami undang di rapat gabungan itu Dirjen Pajak juga, biar clear. Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan," sambung Andre.

Temuan ini menjadi bukti baru di pusaran kasus Meikarta. Pasalnya, proyek yang digarap sejak 2017 itu tak kunjung menyelesaikan pemberian unit kepada seluruh konsumen.

Pada akhir 2022, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Saat itu, Meikarta mengklaim ada 1.800 unit sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan fasad.

Padahal jika mengacu pada penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT MSU selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Dubes Ajak WNI: Tukang Cat******

Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto membuka peluang bagi pekerja terampil Indonesia bekerja di Korsel. Ia mengungkapkan beberapa pekerjaan yang sedang laku di Korea Selatan.

"Saya membuka peluang untuk pekerja terampil. Jadi tukang las, tukang cat, tukang listrik itu sekarang laku di Korea, dengan gaji sekitar Rp28 juta hingga Rp35 juta per bulan, ini yang banyak nanti," kata Gandi, Kamis (26/1).

Lihat Juga : Australia Buka Pintu Lowongan Kerja untuk TKI

"Di sana produksi kapal dan konstruksi maju sekali, jadi yang dipakai (pekerja) Indonesia. Mudah-mudahan (saya) bisa dapat di atas 50 ribu orang nanti tetapi jangan pekerja kasar ya, saya mau yang terampil," ujar dia.

Ia mengatakan terbukanya peluang bagi pekerja terampil adalah bentuk perluasan pasar kerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan.

Beberapa sektor diharapkan dibuka bagi PMI, seperti sektor pertanian, perawat, asisten pemain golf, hingga tukang pijat. Sebelumnya, peluang itu hanya untuk sektor manufaktur dan perikanan.

"Kan pekerja asing di sana dijatah, Indonesia hanya mendapat jatah dua sektor itu, sekarang saya juga minta tambahan dibuka peluang di sektor pertanian juga," kata Gandi.

[Gambas:Video CNN]

Gandi menyebut prospek kerja di Korsel sangat menarik, dengan kisaran gaji minimum Rp22 juta per bulan untuk buruh.

Ia juga mengungkapkan data bahwa 36 ribu dari 46 ribu warga Indonesia yang berada di Korea Selatan adalah PMI. Sedangkan 10 ribu lainnya adalah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga Korsel.

Paviliun Tianxuan

Kisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?******

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung sampai ke titik penyelesaian hingga saat ini. Masalah justru memasuki babak baru di mana PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu sejumlah konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Meikarta tidak dihadirkan dalam rapat itu. DPR sudah berencana untuk memanggil pihak Meikarta, tetapi belum ada kepastian waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Padahal jika mengacu pada Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Mirisnya lagi, konsumen yang menjadi debitur Bank Nobu mengaku harus tetap membayarkan cicilan untuk pembelian apartemen Meikarta yang tak kunjung mereka lihat wujudnya.

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebutkan saat ini terdapat anggota komunitas yang berhenti membayarkan cicilan KPA kepada Bank Nobu. Tapi, mereka mendapatkan intimidasi berbentuk surat peringatan.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stress dong," papar Rudy di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Bentuk Badan Pengawas Perlindungan Konsumen Properti

Pecinta kuliner tidak terbatas

AP II Proyeksi Penumpang di Bandara Soetta Capai 100 Ribu Saat Imlek******

PT Angkasa Pura II (AP II) memperkirakan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat Hari Raya Imlek pada 22 Januari 2023 mencapai 102.894 penumpang dengan 823 penerbangan.

Rinciannya, penumpang yang melalui Terminal 1 Soetta diperkirakan sebanyak 19.792 penumpang, Terminal 2 sebanyak 32.401 penumpang, serta Terminal 3 mencapai 50.701 penumpang.

President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan pihaknya juga menyiapkan dekorasi tematik dan menggelar berbagai eventuntuk menyambut Imlek 2574 Kongzili. Beragam kegiatan ini diharapkan dapat menghibur penumpang.

Ia menuturkan di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar di Indonesia, menampilkan berbagai dekorasi dan ornamen Imlek di Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3.

Sementara itu, di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, penumpang pesawat dan pengunjung bandara dihibur atraksi barongsai yang digelar di sejumlah titik antara lain di curbsideterminal penumpang pesawat, area check-indan area boarding lounge.

Executive General Manager Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Iwan Wanaya mengatakan pihaknya menghadirkan barongsai demi menghibur para penumpang.

"Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menghadirkan pertunjukan barongsai lengkap dengan alat musik yang mengiringi, untuk menghibur para penumpang pesawat yang ingin berangkat atau baru tiba dari luar kota. Kami harapkan suasana Tahun Baru Imlek semakin meriah dengan adanya event ini," ujarnya.

Beragameventdan dekorasi tematik bernuansa Imlek juga dihadirkan di bandara-bandara AP II lainnya, seperti misalnya di Bandara Supadio, Pontianak.

[Gambas:Video CNN]