situs slot rate tertinggi

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Dewa perang ini

Dua Rumah Menteri di IKN Sudah Jadi******

Rumah menteri yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jadi. Namun, baru dua bangunan saja dan selebihnya masih dalam progres pengerjaan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Rumah para menteri ini dibangun di atas bukit. Jika dilihat dari interiornya, rumah tersebut tampak sangat mewah karena didominasi oleh material marmer dan kayu mengikuti tren perumahan masa kini.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Sambut Imlek dengan Alat Masak Baru, Diskon hingga 50% di Transmart******

Tahun Baru Imlek sebentar lagi, Bunda-bunda mungkin sudah merencanakan membuat masakan yang akan dihidangkan untuk keluarga saat perayaan nanti.

Biar memasak menu Imlek makin semangat, yuk beli dulu peralatan masak terbarunya di Transmart mumpung lagi ada diskon sampai 50 persen selama periode Full Day Sale.

Lihat Juga : Tanggal Muda Saatnya Belanja di Transmart, Ada Diskon Gede 50% + 20%

Diskon peralatan masak ini hanya berlaku selama dua hari, sejak Sabtu (3/2) hingga Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain alat masak, Bunda juga dapat sekaligus membeli wadah makan baru untuk menyimpan masakan atau camilan Imlek.

Kapan lagi kan aneka macam sealware set of 3 di Transmart bisa dibeli dari harga normal Rp39.900 per set, didiskon jadi sekitar Rp23.920 per set.

Buruan langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung melakukan pengajuan instan di setiap gerai Transmart.

Periode diskonnya memang terbatas cuma dua hari, jadi jangan sampai terlewatkan ya dan segera merapat ke Transmart terdekat.

cinta sup teh

Kemendagri Kritik Pembatasan di Ritel Picu Emak******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik pembatasan pembelianberas di ritel modern maksimal dua pack alias 10 kg per orang memicu kelangkaan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.

Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.

Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.

"Jadi, Bulog itu menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel atas permintaan dari rekan-rekan penjual ritel modern. Mereka melakukan kebijakan pembatasan penjualan lebih untuk menghindari adanya panic buying, pemerataan stok," imbuhnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.

Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.

"Kami melakukan rakor dengan ritel modern sebagaimana kemarin isu kelangkaan, padahal sebenarnya bukan langka, tapi pasokan tidak optimal. Oleh karena itu, dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah dan sedang berkembang pasokan ke ritel modern," tegas Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Novel Tuan Raja Dewa

Daging Rendang Diskon 20% di Transmart, Borong buat Stok Bulan Puasa******

Mau stok daging yang banyak buat santapan di bulan puasa? Belinya di Transmart aja karena lagi ada diskon gede-gedean selama periode Full Day Sale.

Harga daging sapi rendang di Transmart didiskon 20 persen, pastinya harga lebih murah dan kualitasnya segar.

Lihat Juga : Cuma di Transmart, Aneka Produk Fresh Diskon 20% Tiap Hari

Satu lagi yang diskon yaitu aneka bakso seafood dari harga normal Rp8.450 jadi Rp6.760 per gram. Semua harga diskon produk segar ini hanya berlaku di Transmart Jabodetabek.

Semua harga diskon produk segar tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Masih belum memiliki salah satu banknya? Yuk, segera unduh Allo Bank melalui ponsel masing-masing, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa klaim diskon saat belanja.

Atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Bank Mega Syariah di setiap gerai Transmart.

Periode Transmart Full Day Sale hanya digelar dua hari, sejak Sabtu (24/2) sampai Minggu (25/2) dan diskonnya berlaku mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.