kingslot

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Profil Bandara Bali Utara, Ditendang dari PSN Hingga Diamuk Megawati******

Bandara Internasional Bali Utara menjadi perhatian usai rencana pembangunannya diamuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain diamuk Mega karena dianggap hanya buang-buang duit, Bandara Bali Utara juga ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Lantas, seperti apa sebenarnya profil Bandara Bali Utara tersebut?

Saat itu, Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti Made Mangku mengatakan pembangunan bandara memerlukan lahan sekitar 1.400 hektare hanya untuk runwaysaja, sedangkan 260 hektare lainnya untuk kebutuhan aero city.

Ambisi pembangunan bandara ini bahkan terlihat dari data yang disampaikan PT BIBU Panji Sakti, yang mengklaim proses pembangunan bakal membuka 240 ribu lapangan pekerjaan dan menambah 2,2 persen pendapatan bagi perekonomian Bali.

Mangku mengklaim sudah menggandeng sejumlah investor asing untuk mewujudkan bandara internasional baru di Pulau Dewata tersebut. Ada investor dari Kanada yang mengerjakan runwaybandara, investor Belarus yang mengerjakan aero city, serta investor dari Korea Selatan yang menggarap bangunan bandara.

Pembangunan Bandara Bali Utara yang direncanakan di atas laut itu sempat terkendala penerbitan izin penentuan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan.

Pada Desember 2018, Menhub Budi Karya Sumadi meninjau langsung lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, serta bertemu Gubernur Bali Wayan Koster.

Kala itu, Budi menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Bandara di Bali Utara ini harus kolaborasi dan saling mengisi untuk mendukung pariwisata.

"Kami upayakan bandara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan premium sedangkan bandara di Bali Utara ini untuk penerbanganlow cost carrier(LCC)," ucap Budi saat itu, dikutip dari situs resmi Kemenhub, Selasa (17/1).

Lihat Juga : Cara Ikut Program Magang Magenta BUMN di Kantor Erick Thohir

Budi menjelaskan lokasi yang direncanakan untuk dibangun Bandara Bali Utara tersebut tidak mempunyai kendala berarti dalam hal pembebasan lahan. Hal tersebut dikarenakan lahan yang akan digunakan merupakan tanah adat milik desa.

Pengembang lantas mengusulkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara dengan menyiapkan desain rencana pembangunan bandara melalui pendekatan yang relevan dengan kesesuaian tata ruang wilayah, aspek operasi dan keamanan penerbangan, serta aspek finansial, teknis, dan lingkungan.

"Kami mengajukan usulan desain rencana pembangunan Bandara Bali Utara di lepas pantai sebagairunway, didukung area daratan yang telah diperhitungkan dari sisi operasional keamanan bandara dan bebas dari situs budaya desa adat dan pura dalam hal ini menerapkan konsep kehati-hatian dalam pengalokasian tanah daratan yang relatif terbatas", jelas Direktur Utama BIBU Kinesis Indonesia Iwan Erwanto dalam keterangan resmi.

Sementara itu, lahan seluas 370 hektare yang ditinjau Menhub Budi Karya bakal dikerjasamakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), sedangkan sisanya seluas 50 hektare akan memanfaatkan lahan Desa Adat Sanih.

PT BIBU Panji Sakti juga menggandeng perusahaan asal China bernama China Construction First Group Corp Ltd (CCFG) yang merupakan anak perusahaan BUMN China State Construction Engineering Corp Ltd (CSCEC) untuk menggarap proyek tersebut.

Selain itu, BIBU juga menggandeng kontraktor lokal, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT WIKA.

Pada pertengahan 2022, proyek ini ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini menjadi satu dari delapan proyek yang ditendang dari PSN karena kesulitan mencari investor.

"Kami keluarkan karena dukungan masyarakat nggak kuat, juga kajiannya lambat atau misalnya harus mencari mitra yang nggak gampang," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Juli 2022 lalu.

Namun, Gubernur Bali Wayan Koster membantah pemerintah menghapus proyek Bandara Bali Utara dari PSN. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujarnya usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali, Juli 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Yaozei

Pemerintah Tugaskan Bulog Serap 2,4 Juta Ton Beras Petani Tahun Ini******

Perusahaan umum (Perum) Bulogditugaskan untuk menyerap beras petaniuntuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Jumlah itu naik dua kali lipat dari yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) pada tahun lalu sebanyak 1,2 juta ton.

"Tahun ini ditugaskan serap bukan cuma 1 juta ton lagi, tapi 2,4 juta ton (dalam) satu ton. Kemudian yang untuk stabilisasi kita targetkan 1,2 juta ton sehingga nanti di akhir tahun stok Bulog bisa sudah juta ton," ujar Kepala BPN Arief Prasetyo di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan untuk memenuhi target itu, Bulog akan memaksimalkan penyerapan hingga 70 persen saat puncak panen pada Maret hingga Mei, di mana diperkirakan terjadi surplus beras.

Sementara itu, untuk memenuhi target CPB 1,2 juta ton tahun lalu, Bulog mengimpor 500 ribu ton dari berbagai negara. Beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang ditargetkan rampung masuk ke Indonesia pada Desember lalu, baru masuk masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Beras impor tahap pertama diperkirakan akan masuk seluruhnya dalam satu hingga dua pekan ke depan. Sementara beras impor tahap kedua sebanyak 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lama pada Februari mendatang.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief

Arief menambahkan beras impor sebanyak 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Menhub Gaet Dua Konsultan Inggris Demi Jamin Kesiapan LRT******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan dua konsultanInggrisuntuk memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Kedua konsultan itu adalah The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Kerja sama tersebut tertuang dalam komitmen kerja sama (cooperation of commitment/ COC) antara Kemenhub dengan PT Mott Macdonald Indonesia dan The Crossrail International.

"Kedua proyek ini sedang menuju tahap akhir konstruksi, dan diharapkan kerja sama ini akan memastikan operasional kedua moda transportasi tersebut dapat dilakukan pada tahun ini dengan tingkat keselamatan yang baik," kata Budi Karya seperti dikutip dari keterangan resmi.

Ia mengatakan Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengalaman baik dalam membangun infrastruktur perkeretaapian dengan berbagai teknologi dan inovasinya.

Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan transfer knowledge dan alih teknologi di bidang perkeretaapian.

Budi menyebut proyek LRT dan KCJB sama-sama menggunakan teknologi yang tinggi. LRT Jabodebek dikembangkan dengan Communication-Based Train Control (CBTC) dan sistem Grade of Automation (GoA) level 3. Sistem ini memungkinkan LRT Jabodebek dioperasikan tanpa masinis.

Sementara itu, KCJB menggunakan teknologi GSM-R yang merupakan pertama kalinya digunakan di Indonesia.

Menurut Budi, kerja sama antara Indonesia dan Inggris khususnya di sektor transportasi sudah terjalin dengan baik. Salah satunya yaitu pengembangan proyek MRT Jakarta melalui penandatanganan Letter of Intent(LoI) yang dilakukan pada 2022 lalu.

"Dengan adanya kerja sama konsultasi pra-operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diharapkan akan semakin memperkuat hubungan kerja sama antara kedua negara," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Melihat Ekspor Sawit ke Eropa di Tengah Ancaman RI******

Indonesia dan Malaysiamengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa(UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan memperketat penjualan produk minyak sawit.

Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidaya kelapa sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," lanjutnya.

Fadillah bahkan disebut akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit tersebut.

Lantas seberapa banyak negara UE mengimpor kelapa sawit RI?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor kelapa sawit mencapai 26,9 juta ton pada 2021. Terdapat 3 negara UE yang menjadi negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit RI yakni Belanda, Spanyol, dan Italia.

Spanyol mengimpor 992,8 ribu ton, Italia 622,7 ribu ton, dan Belanda 567 ribu ton.

Pada 2020, Spanyol mengimpor sebanyak 1,13 juta ton, Italia 994,7 ribu ton, dan Belanda 682,8 ribu ton. Sementara pada 2019, Spanyol mengimpor 1,07 juta ton, Italia 751,3 ribu ton, dan Belanda 914,9 ribu ton.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat ekspor minyak kelapa sawit RI tembus 2,97 juta ton pada Agustus 2022.

Ekspor minyak kelapa sawit ke UE naik 51,7 persen dari 334 ribu ton pada Juli 2022 ke 506,8 ribu ton di Agustus 2022.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Mentan soal Isu Reshuffle: Urusan Presiden, Aku Cuma Kerja******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar banyak soal wacana reshuffle kabinet. Menurutnya, hal itu merupakan hak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau reshuffleitu urusan presiden karena itu hak, saya cuma kerja," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senin (16/1).

Syahrul pun menegaskan dirinya hanya fokus bekerja.

Menteri Perdagangan Zulkfli Hasan (Zulhas) sebelumnya juga enggan mengomentari isu reshuffle. Zulhas mengatakan keputusan reshufflemerupakan hak Istana Negara, sedangkan urusannya adalah terkait harga bahan-bahan pokok dan keluhan para ibu-ibu.

"Saya ngurusin cabai aja deh, bawang, gula pasir, telur ayam, daging ayam. Saya ngurus ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibu sudah enggak ada ngeluh baru kita tenang," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jumat (6/1).

Presiden Jokowi sempat ditanyakan soal reshufflekabinet saat berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (2/1) lalu. Namun, ia tidak memberikan jawaban pasti mengenai kapan reshuffleakan dilakukan dan siapa menteri yang akan dicopot.

"Tunggu saja, ditunggu saja," kata Jokowi.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak tertutup kemungkinan reshuffle dilakukan pada Januari ini. Dia berharap menteri yang dicopot dari jabatannya tidak kecewa.

"Mungkin Januari, kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin.

Desakan reshufflemenguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang disebut bertentangan dengan Jokowi secara politik.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]