rtp top1toto

Penguasa Istana Kesepuluh

Luhut Usul Wajib Pasang Masker Lagi Tangkis Polusi Udara Jakarta******

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kewajiban menggunakan masker khusus di DKI Jakarta dan sekitarnya guna mengantisipasi dampak polusi udara.

Hal itu disampaikan Luhut usai menggelar rapat bersama kementerian terkait soal polusi udara di ibu kota. Dia menegaskan semua kalangan bisa kena dampak polusi tersebut.

"Kita semua bisa kena, menko, presiden siapa pun bisa kena," kata Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jumat (18/8).

"Jadi sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, harus sudah pakai masker," kata Luhut.

Saat ini, kata dia, masker hanya berfungsi menahan 15 persen penyebab polusi ketika dipakai. Dia menginginkan masker yang akan diproduksi bisa menahan dampaknya sampai 50 persen.

Lihat Juga : Pakar: PLTU Batu Bara Tak Sejalan dengan Pengembangan EV

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyebut Luhut Panjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home(WFH).

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek hari ini.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru di Kantor Kemenko Marves.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menepis informasi yang menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Banten yang menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengklaim grafis yang menunjukkan asap PLTU mengarah ke Jakarta hanya sebatas simulasi. Menurutnya, angin saat ini mengarah ke Selat Sunda sampai Oktober.

"Jadi PLTU Banten arahnya ke Selat Sunda bukan arah Jakarta," kata Emil di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara terpisah.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Promo Terbatas, Bantal Guling Cuma Rp50 Ribu di Transmart Hari Ini******

Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja balik lagi dengan berbagai promo diskon dan harga spesial untuk aneka produk.

Salah satunya untuk pembelian bantal dan guling tidur dengan harga spesial Rp50 ribu saja. Wah, kapan lagi nih bisa beli bantal dan guling berkualitas cuma Rp50 ribu selain di Transmart.

Lihat Juga : Jangan Ketinggalan Transmart Full Day Sale, Masih Ada Waktu Belanja

Harganya bisa semakin murah kalau kamu bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Soalnya, ada tambahan diskon sebesar 20 persen untuk metode pembayaran tersebut. Jadi semakin hemat, kan?

Makanya yuk segera ke gerai Transmart terdekat dan buru harga spesial untuk bantal dan guling The Luxe.

Ingat! Promonya cuma hari ini aja, loh! Makanya jangan sampai nyesel karena kehabisan!

Selain bantal dan guling, Transmart juga memberi promo diskon dan harga khusus untuk pembelian bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Rekor, Investasi Asing ke Asean Tembus Rp3.414 T Tahun Lalu******

Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN mencapai US4 miliar atau sekitar Rp3.414 triliun (asumsi kurs Rp14.243 per dolar AS) pada 2022.

"Arus masuk investasi asing langsung atau FDI ke negara-negara anggota ASEAN mencapai rekor tertinggi sebesar US4 miliar pada tahun lalu," ucapnya dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Armida, investasi di ASEAN meningkat karena wilayah ini menjadi kawasan yang menarik bagi investor. Apalagi, selama pandemi ASEAN telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Negara-negara anggota ASEAN masih memerlukan FDI yang lebih banyak dan berkualitas agar mereka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau prioritas SDGs (Sustainable Development Goals)," kata dia.

Lebih lanjut, Armida mengatakan untuk meningkatkan investasi yang terkait dengan SDGs negara ASEAN perlu membangun badan promosi.

Lembaga ini nantinya bertugas untuk menargetkan dan mempromosikan peluang-peluang investasi kepada investor yang tepat.

"Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui promosi ASEAN sebagai salah satu tujuan investasi untuk rantai pasokan global dan regional," ucap Armida.

Bersama-sama, kara dia, negara-negara ASEAN dapat menjadikan sub kawasan sebagai pusat rantai pasok demi menarik investasi.

Pedang Keadilan One Piece

Erick Thohir Ungkap 3 Biang Kerok Polusi Jakarta Tinggi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merinci tiga penyebab polusi udaraDKI Jakarta tinggi.

"Lihat polusi udara di Jakarta (tinggi) karena tiga hal. Satu kendaraan, kedua pabrik, ketiga pembangkit tenaga listrik," katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Secara khusus, Erick menyoroti emisi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, ia meminta Indonesia harus segera beralih ke energi bersih.

"Kita harus mengintervensi. Kalau kita khawatir polusi, mau enggak mau kita harus melakukan perubahan dengan hidup kita. Salah satunya penggunaan motor dan mobil listrik, lalu juga penggunaan biofuel," tutur Erick.

"Brasil sudah sukses menggunakan biofuel, lihat langit di Brasil biru. Artinya kita bisa karena kita punya sumber daya alam (SDA) ini, yang harus kita hilirisasi, yang kita jadikan keekonomian bangsa kita," tambahnya.

Kendati, Erick tak ingin itu semua hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, negara-negara lain juga harus mencicipi inovasi Indonesia yang bertekad menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Salah satu yang diupayakan pihaknya adalah mendorong industri gula di tanah air. Erick menegaskan manfaat gula bukan hanya untuk konsumsi, melainkan kebutuhan kendaraan dalam bentuk biofuel.

"Kita itu bukan negara yang swasembada BBM lagi, itu 80-an. Artinya industri gula yang hari ini lebih banyak impor daripada produksi harus kita lawan ke depan, harus kita ubah. Masa impor gula terus," tutupnya.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut batuk-batuk selama empat pekan terakhir imbas pengaruh buruknya kualitas udara Jakarta. Kabar ini diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengklaim Jokowi sudah periksa langsung ke dokter.

"Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata pria yang akrab disapa Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8) lalu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan buruknya kualitas udara Jakarta imbas kontribusi debu. Selain itu, masifnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi faktor yang memperparah polusi Jakarta.

Kendati, kementerian pimpinan Siti Nurbaya itu menampik buruknya kualitas udara Jakarta adalah dampak kepungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara di sekitar Ibu Kota.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro membantah klaim kepungan emisi PLTU berbekal hasil satelit Sentinel-5P yang memuat informasi sebaran tropospheric column density untuk beberapa gas, termasuk nitrogen dioksida (NO2). Sigit mencontohkan emisi di sekitar PLTU Suralaya, Banten tidak menyebar ke Jakarta.

"Kita juga melakukan studi untuk PLTU, juga untuk menjawab apakah (emisi) PLTU masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah terkonfirmasi, bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak ke arah Jakarta," tuturnya dalam Media Briefing: Kualitas Udara di Wilayah Jabodetabek, dikutip dari YouTube KLHK, Minggu (13/8).

Faktanya, ada 16 PLTU batu bara yang mengepung Jakarta, yakni 10 di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki sistem Daru

Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat bersabar soal masalah polusi udara Indonesia. Ia membandingkan dengan China yang perlu 20 tahun untuk mengatasinya.

Pemerintah, sambungnya, sedang melakukan kajian penyebab polusi udara melalui program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera). Harapannya, hasil kajian tersebut bisa selesai dalam dua pekan.

"Sekarang lagi dihitung mereka. Ini kan bukan seperti balik tangan. Kadang banyak teman-teman itu pikir 'Kok gak begini ya?'. Kan begitu harus dihitung. Makanya kita berharap teman-teman di menteri saya sampaikan, ini pekerjaan maraton, bukan seketika," jelasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Luhut juga menyinggung soal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Ia mengatakan bakal ada insentif yang sedang disiapkan.

Kendati, ia tidak menegaskan bagaimana skema insentif tersebut. Luhut hanya meminta masyarakat bersabar.

"Saya tuh selalu basisnya studi. Jadi, dari studi itu supaya orang yang pintar dan ahli, jangan saya. Saya kan ndak ngerti, hanya manajer saja," tuturnya.

Ia pun menyinggung hasil pengetesan di lapangan yang menunjukkan 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas bahan bakar juga diupayakan.

Luhut menyebut penghapusan pertalite di 2024 masih dalam pembahasan. Ia menekankan langkah-langkah yang ditempuh harus terukur.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelasnya.

"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]