slotgacor 2023

Catatan Pedang Jianghu

AS Tuduh Pendiri Kripto Terra Gelapkan Dana Investor Miliaran Dolar******

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh pengembang kriptodari Korea SelatanDo Kwon dan perusahaannya Terraform Labs menipu investorsampai miliaran dolar.

Tuduhan itu diajukan dalam sidang di pengadilan Federal AS.

Tuduhan SEC di pengadilan federal tidak menyebutkan di mana Kwon tinggal. Namun, pada September tahun lalu, pengadilan Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menyatakan Kwon tinggal di Singapura.

Menurut dugaan SEC, Kwon mengumpulkan miliaran dolar dari investor mulai April 2018 dengan menjual serangkaian aset digital yang saling terhubung, tetapi banyak di antaranya adalah sekuritas yang tidak terdaftar.

Selain itu, Terraform Labs dan Kwon dianggap menyesatkan investor tentang stabilitas UST dan klaim bahwa token kripto perusahaan akan meningkat nilainya.

"Kasus ini menunjukkan sejauh mana beberapa perusahaan kripto akan menghindari kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan komitmen pegawai negeri SEC yang berdedikasi," kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan dilansir dari CNN, Kamis (16/2).

Menurut perusahaan analitik blockchain Elliptic, secara global investor di TerraUSD dan Luna kehilangan sekitar US miliar atau Rp630 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu).

Masalah dua kripto itu menyebabkan kegagalan beberapa perusahaan kripto besar, termasuk jaringan pemberi pinjaman kripto AS Celcius dan pengelola dana kripto yang berbasis di Singapura, Three Arrows Capital.

[Gambas:Video CNN]

Daftar keahlian saya

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

5 Mal Baru Akan Berdiri di Bodetabek Tahun Ini******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut akan ada lima malbaru yang berdiri di daerah penyangga Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) tahun ini. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut beberapa pembangunan mal ini berbentuk kerja sama.

"Saya kira akan ada lebih dari lima mal di tahun ini di Bodetabek," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

Kerja sama itu dilakukan antara pengembang seperti Sinarmas Land bekerja sama dengan Kawan Lama untuk membangun pusat perbelanjaan di kota wisata (Bogor). Kemudian, Sinarmas Land juga bekerja sama dengan AEON untuk membangun pusat perbelanjaan di Deltamas, Bekasi.

Alphonsus mengungkapkan saat ini memang ada pembangunanmal  di Jakarta namun tidak akan selesai dalam waktu dekat. Selain itu, menurutnya, sudah tidak memungkinkan bagi pengusaha untuk membangun mal di Jakarta.

Pembangunan di Jakarta biasanya akan digabung dengan apartemen, hotel, perkantoran, dan lainnya atau berbentuk mixed-use. Hal ini biasa disebut dengan superblok.

"Karena kan tanahnya sudah mahal sekali jadi pembangunan lebih banyak di Bodetabek di daerah daerah penyangga ibukota," tuturnya.

Lebih jauh, menurutnya, pembangunan pusat perbelanjaan itu biasanya membutuhkan waktu rata-rata 2-4 tahun. Termasuk ketika pandemi covid-19, pembangunan pusat belanja tidak berhenti.

"Sekarang ada beberapa pusat belanja yang sedang dibangun juga, dan kemungkinan targetnya akhir tahun ini atau awal depan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

MAKMUR PKT Jadi Kunci Jaga Ketahanan Pangan Nasional******

Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keseimbangan stok pangan global yang sempat terganggu tentu berdampak langsung pada kenaikan harga pangan global.

Harga-harga komoditas, terlebih energi dan pangan cenderung mengalami kenaikan dan menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan tekanan inflasi di berbagai negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian menjadi sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2022, yakni mencapai 12,91 persen.

"Diinisiasi sejak 2020 lalu oleh PKT, program MAKMUR sendiri merupakan salah satu fokus PKT bersama Pupuk Indonesia melalui sinergi BUMN, mendorong pengembangan sektor pertanian dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Direktur Keuangan dan Umum PKT Qomaruzzaman dikutip Kamis, (2/3).

"Dalam program ini, petani binaan kami berhasil meningkatkan produktivitas hasil panen padi dan jagung mereka rata-rata hingga 35 persen, sehingga kesejahteraan petani juga turut meningkat lewat keuntungan hasil panen padi dan jagung yang meningkat rata-rata 52 persen," kata Qomaruzzaman.

Pada Desember 2022, lewat program MAKMUR ini, PKT tercatat telah berhasil merealisasikan 66.136 hektar lahan dengan jumlah petani yang tergabung 30.577 orang.

Target tahun lalu berhasil dicapai dengan kenaikan target petani yang telah bergabung sebesar 122,3 persen dari target awal sebesar 25.000, dan juga kenaikan lahan sebesar 110,2 persen dari target 60.000.

PKT Siapkan Stok Pupuk untuk Musim Tanam Maret 2023

Sementara itu, SVP Transformasi Bisnis PKT, Wisnu Ramadhani mengungkapkan, bahwa kualitas dan kuantitas pelaku sektor pertanian nasional harus selalu ditingkatkan karena menjadi salah satu faktor dalam menjaga ketahanan pangan nasional, selain jaminan pemenuhan kebutuhan dan stok pupuk bagi para petani.

"Menjelang musim tanam Maret 2023, PKT akan mendukung penuh ketercukupan pupuk di gudang-gudang distribusi dan memastikan bahwa pupuk-pupuk tersedia bagi para petani yang membutuhkan," kata Wisnu.

Adapun stok pupuk yang dipersiapkan PKT untuk musim tanam Maret 2023 ini adalah sebesar 172.433 ton, stok pupuk urea bersubsidi dan 7.320 ton NPK formula khusus, serta 342.553 ton pupuk urea non subsidi dan 36.056 NPK non subsidi (Per 28 Februari 2023).

"Seluruh stok ini terjamin tersedia di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab PKT," ujar Wisnu.

Dengan harapan bisa terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang cakap mengelola pertanian Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang utama tentu terletak di pelaku industri pupuk Tanah Air, termasuk PKT.

Karena dengan komitmen penuh dalam edukasi pengelolaan lahan pertanian yang efektif adalah salah satu kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan sekaligus sebagai penyumbang besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena itu, bersama dengan holding Pupuk Indonesia, program MAKMUR pun digagas di banyak wilayah di Indonesia agar pemerataan proses edukasi ini bisa berjalan dengan baik.

Hingga saat ini program MAKMUR telah berkembang di berbagai wilayah Indonesia, dan pada tahun 2023 PKT diamanatkan untuk mengelola program MAKMUR di seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT dan Papua Barat.

Project Manager Program MAKMUR, PKT Adrian RD Putera mengatakan, program MAKMUR akan terus dikembangkan ke komoditas unggulan di tiap daerah. Salah satunya dengan menggali potensi komoditas unggulan alternatif, yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih bagi para petani.

Kemudin, terus bekerja sama dan melakukan kolaborasi bersama petani, maka petani yang tergabung dalam program MAKMUR dapat terus bertambah, sehingga petani yang mendapatkan pendampingan terarah tentang pengelolaan dan pemaksimalan lahan pertanian juga semakin banyak.

"Kami berharap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian melalui Program MAKMUR akan semakin bertumbuh secara pesat di tahun 2023 ini," ujar dia.

Mengguncang langit

<句子>