panda slot demo

Yulingzhenxian

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Dari satpam hingga penyanyi

Tom Lembong Jawab Tudingan Gibran Soal Berikan Contekan ke Cak Imin******

SOLO —Nama Tom Lembong beberapa kali disebut Gibran Rakabuming Raka pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam saat memberi pertanyaan kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Mendengar namanya disebut-sebut, Tom Lembong pun memberikan tanggapan santai kepada Gibran. Co-captain Timnas AMIN yang hadir pada salah satu acara di CNBC mengatakan sangat mengapresiasi Gibran yang berkali-kali menyebut namanya.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

“Saya sangat mengapresiasi buat Gibran yang berkali-kali menyebut nama saya. Tentunya selama tujuh tahun saya membuat contekan,menulis pidato, dan berbicara untuk ayahnya, Pak Presiden,” katanya.

Mantan Menteri Investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 itu menyebut ada kerinduan di balik sosok Gibran yang berulang kali menyebut namanya pada Debat Cawapres 2024.

“Saya mendeteksi ada kerinduan rupanya, karena saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan yang berkualitas. Sekarang yang menerima manfaat dari masukan saya adalah Anies dan Muhaimin. Saya sangat mengapresiasi. Saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari tim yang luar biasa yang banyak anak muda, cerdas, luar biasa, cemerlang. Dia puji saya, tapi sebenarnya ini team workyang memberikan substansi materi kepada Pak Muhaimin,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, nama Tom Lembong disebut Gibran awalnya dari Cak Imin yang merasa tidak puas dengan pertanyaan Gibran terkait kawasan bioregional. Cak Imin menyebut pembangunan di Indonesia tidak bisa disamaratakan.

“Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di UU kita juga dinyatakan potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita bukan terbagi bukan saja karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya. Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan,” ujar Cak Imin, dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).

Gibran kemudian membalas. Dia menegaskan pembangunan ke depan tak lagi Jawa-sentris.

“Harus Indonesia-sentris, pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya sekali lagi pembangunan tak boleh Jawa-sentris, harus lebih memerhatikan masyarakat terutama yang di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektifitas yang lebih baik,” kata Gibran.

Gibran juga mengatakan inflasi harus diturunkan, kemudian meningkatkan peluang kerja, serta menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru.

Pada momen inilah Gibran menilai Cak Imin tidak memahami pertanyaannya sendiri. Gibran lantas menuding Cak Imin mendapat bocoran dari Tom Lembong.

“Itu kan tadi sudah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin itu kan dapat contekandari Pak Tom Lembong,” ucapnya.

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Firli Bahuri Kembali Ajukan Praperadilan, Ini Langkah Polda Metro Jaya******

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan kedua yang dilayangkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri atas penetapan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks-Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Terkait dengan gugatan praperadilan kedua yang diajukan oleh tersangka FB atau kuasa hukumnya ke PN Jaksel, pada prinsipnya penyidik melalui Tim Advokasi Bidkum Polda Metro Jaya sangat siap untuk menghadapinya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Selasa (23/1/2024), dilansir Antara.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Ade Safri juga menegaskan  tim penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri yang menangani perkara a quo tersangka FB sudah melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan dan akuntabel.

“Serangkaian tindakan penyidik dalam upaya penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti telah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Semua itu telah diuji pada sidang praperadilan sebelumnya, ” katanya.

Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga optimistis gugatan pra peradilan kedua ini akan ditolak kembali oleh pengadilan.

“Kami tegaskan bahwa penyidik optimistis, karena penetapan status tersangka oleh penyidik terhadap saudara FB telah didasarkan atas minimal dua alat bukti yang sah,” kata Ade Safri.

Sebagai catatan gugatan kembali diajukan oleh Firli Bahuri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Januari 2024.

Gugatan sudah teregister dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Kali ini, Firli menggugat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Sebelumnya, Firli mengajukan gugatan kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.

Sebelumnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati menolak permohonan gugatan praperadilan Firli Bahuri terkait penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

“Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (19/12/2023).

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Panduan Dewi Bintang

Qatar Klaim Berhasil Mediasi Hamas dan Israel Soal Pengiriman Bantuan ke Gaza******

DOHA — Pemerintah Qatar pada Selasa (16/1/2024) mengumumkan bahwa pihaknya berhasil memediasi kesepakatan antara Hamas dan Israel yang memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim ke warga sipil di Gaza dengan imbalan penyaluran obat-obatan bagi tawanan Israel.

Dilansir Antara, perjanjian tersebut merupakan upaya bersama antara Qatar dan Prancis, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid bin Mohammed Al Ansari kepada Kantor Berita Qatar (QNA).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Menurut Al Ansari, bantuan kemanusiaan itu akan diberangkatkan ke Kota El Arish di Mesir pada Rabu dengan menggunakan dua pesawat Angkatan Bersenjata Qatar sebelum mencapai Jalur Gaza.

Pasukan Israel terus menggempur Jalur Gaza melalui jalur darat dan udara sejak serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober yang menurut Tel Aviv telah menelan 1.200 korban jiwa.

Sedikitnya 24.285 warga Palestina telah terbunuh, mayoritas perempuan dan anak-anak, dan 61.154 orang lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Menurut PBB, sebanyak 85 persen dari penduduk Gaza mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan, dengan 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur.

Tuan datang ke dunia lain

5 Pejabat Ini Rela Mundur demi Dukung Ganjar******

SOLO —Dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, terus bermunculan dari berbagai kalangan menjelang pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Sejumlah pejabat bahkan rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud untuk memenangi Pilpres 2024.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Terkini adalah mundurnya Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdee Slank dari posisi komisaris di PT Telkom Tbk. guna mendukung Ganjar-Mahfud.

“Per hari Jumat kemarin, pukul 17.00 WIB saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” kata Abdee di Markas Slank di Jl. Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Abdee menyatakan pilihannya mundur dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut adalah untuk menghormati aturan dan etika.

“Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” tegas Abdee sebagaimana dilansir Antara.

Abdee menyatakan pula langkah tersebut merupakan bagian dari perjuangan Slank, yang sejak 2014 konsisten dan berkomitmen mendukung reformasi di Indonesia.

Dengan mendukung Ganjar-Mahfud, Abdee berharap segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hilang dari Indonesia, sebagaimana cita-cita reformasi.
???????
“Kita juga harus menjaga demokrasi dan menurut kami yang paling tepat untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ujar Abdee.
???????
Dalam deklarasi dukungan dan informasi pengunduran diri Abdee, yang dihadiri langsung oleh Ganjar-Mahfud, Slank dan Slanker disebut telah pula menyampaikan sejumlah ide dan gagasan kepada pasangan calon tersebut dan mereka sebut sebagai Revolusi Cinta.
???????
“Insyaallah, niscaya, kalau menang bisa dijalankan,” kata Bimbim Slank.

Pengunduran diri Abdee dari posisi komisaris BUMN itu menambah panjang daftar para pejabat yang melepas posisinya untuk bergabung ke barisan pendukung Ganjar-Mahfud.

Berikut adalah beberapa pejabat yang memilih mundur dari jabatan di BUMN untuk mendukung Ganjar-Mahfud:

1. Andi Widjajanto

Andi Widjadjanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) sejak 2022. Andi mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Andi mengumumkan pengunduran diri dari posisi gubernur Lemhanas pada 16 Oktober 2023.

“Pada saat TPN didaftarkan ke KPU, saya mengundurkan diri sebagai gubernur Lemhannas. Prosesnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno),” kata Andi saat itu.
???????
Andi mengatakan satu-satunya alasan dia mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhannas dan memastikan lembaga tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, diharapkan Lemhanas terus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Andi Widjajanto bergabung dalam TPN Ganjar Presiden dengan posisi deputi 5.0 yang diumumkan Ketua TPN, Arsjad Rasjid, di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada 11 Oktober 2023.

TPN Ganjar Presiden berubah nama menjadi TPN Ganjar-Mahfud setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud Md sebagai calon pendamping Ganjar pada 18 Oktober 2023.

2. Eko Sulistyo

Eko Sulistyo adalah mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi komisaris PT PLN Tbk sejak 16 Oktober 2020. Eko mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Kementerian BUMN pada 26 Oktober 2023.

Eko mengaku baru mendapat informasi soal penunjukannya menjadi wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud pada 25 Oktober 2023, meskipun Arsjad sudah mengumumkan kepengurusan TPN Ganjar-Mahfud pada 11 Oktober 2023.

Eko menjelaskan pengunduran dirinya itu sesuai aturan yang berlaku terkait komisaris di perusahaan pelat merah ketika menjadi tim sukses salah satu kandidat di kontes demokrasi.

3. Henry Yosodiningrat

Henry Yosodiningrat sebelumnya adalah komisaris Mitratel atau PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, sejak 22 April 2022. Henry mengumumkan pengunduran dirinya pada 1 Desember 2023.

Pengunduran dirinya itu diakui karena mendapat arahan langsung dari Mahfud MD untuk memperkuat struktur Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

4. Andi Gani

Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT PP Tbk pada 24 November 2023 setelah sembilan tahun menjabat.

“Ini adalah pilihan perjuangan pribadi saya, karena akan mendukung total Ganjar Pranowo-Mahfud Md,” ujar Andi Gani saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Teratai Putih Mo Dharma

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Singgung Food Estate: Terbukti Abaikan Petani******

SOLO —Dalam Debat Cawapres 2024, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kegagalan food estateyang menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin, disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Tak hanya soal food estate, Cak Imin juga menyebut soal kepemilikan lahan seluas 500.000 ha oleh seseorang. Lahan sebesar itu diduga mengarah kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga petnai gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani memiliki tanah setengah hektare. Sementara, ada seseorang memiliki tanah yang diberikan negara kepadanya 500.000 haktare,” tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre pada Minggu (21/1/2024) ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, juga dilibatkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan yang berasal dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Dr. Ir Abrar Saleng, SH. MH. (Ahil Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanudin).
2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen FISIPOL UGM).
3. Prof. Dr Arif Satria, SP. MSI (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretarts Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energ/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc. (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP., MA. (Sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D. (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furgon Sofhani, M.A., Ph.D. (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).