angker4d

Departemen Penelitian Non Ilmiah

IHSG Diprediksi Merah Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada Selasa (28/2) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih bergerak konsolidatif di tengah minimnya sentimen.

Salah satu faktor penopang IHSG masih berasal dari data rilis data kinerja emiten. Arus deras capital inflowyang mulai kembali ke dalam pasar modal Indonesia juga akan memberikan sentimen bagi pergerakan IHSG.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support6.759 dan resistance6.954. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi di tengah pelemahan ini, yakni BBCA, BBNI, ASII, SMRA, dan AALI.

Sementara Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG akan cenderung meluncur menuju 6.760 apabila menembus ke bawah 6.807 kembali.

"Level support IHSG berada di 6.760, 6.712 dan 6.644, sementara level resistensinya di 6.893, 6.923 dan 6.968. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," jelas Ivan.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan, yakni ADRO (accumulative buy), ASII (take profit), BBNI (buy on weakness).

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Beras hingga Rokok Jadi Penyebab Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 7,23 persen menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,87 persen.

Lima komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi secara tahunan (yoy) yaitu beras sebesar 0,32 persen, rokok kretek filter 0,20 persen, telur ayam ras 0,15 persen. Kemudian ikan segar dan cabai merah masing-masing sebesar 0,11 persen.

Sementara, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi secara bulanan (mtm) yaitu beras sebesar 0,8 persen, rokok kretek filter 0,04 persen, bawang merah 0,03 persen, cabai merah 0,02 persen. Kemudian rokok putih, bawang putih, dan kentang masing-masing 0,01 persen.

Kemudian kesehatan 2,94 persen, rekreasi olahraga, dan budaya 2,6 persen, pendidikan 2,76 persen, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 4,08 persen, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,63 persen.

Berdasarkan provinsi, inflasi Februari 2023 di Sumatra paling tinggi ada di Kota Meulaboh sebesar 7,72 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kotabaru sebesar 7,88 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Bandung sebesar 7,50 persen. Inflasi di Bali-Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Denpasar sebesar 6,37 persen.

Sementara itu, inflasi tertinggi di Sulawesi ada di Kota Kotamobagu sebesar 7,31 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Maluku dan Papua ada di Manokwari sebesar 6,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Satu kehidupan

Sandiaga Bakal Terus Genjot Kriya Kabupaten Toba Demi Lapangan Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pihaknya terus berupaya meningkatkan subsektor kriya Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Hal itu dilakukan agar kriya atau kerajinan Kabupaten Toba juga bisa masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Pizza Andaliman, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2).

"Kelana Nusantara kita hadirkan seiring dengan F1 Powerboat untuk memastikan subsektor kriya Kabupaten Toba bisa kita tingkatkan dan siapa tahu dengan usaha kita bersama, ini bisa masuk ke dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Target Presiden Jokowi tahun 2024 sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru bisa terwujud. Kami ingin UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita, menciptakan produk-produk yang kreatif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan, pemerintah ingin pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh ke depannya.

"Kita akan support sebanyak mungkin. Kita juga ada program, memang tidak sebanyak Kemenparekraf, namun kita ingin mencari potensi-potensi baru, ini kita dorong supaya menjadi inspirasi bagi lainnya," ungkap Sihar.

Kemenparekraf juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang secara konsisten berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan terus menghadirkan gelaran yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, serta merangkul pelaku ekonomi kreatif untuk terus bangkit bersama.

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

istri yang penyayang

RI Gugat Uni Eropa Terkait Kebijakan Antidumping dan Sawit******

Indonesia menggugat Uni Eropa(UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait antidumping. Sementara itu, dua gugatan soal kelapa sawitbakal menyusul.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto untuk untuk antidumpung, gugatan dilakukan karena produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)Indonesia dikenakan antidumping oleh Eropa.

Sementara itu soal sawit, gugatan dilayangkan sebagai bentuk perlawanan RI terhadap tindakan semena-mena UE.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defencekita harus ditingkatkan, tidaak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, tidak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," imbuhnya.

Seto menegaskan sejatinya antidumping terhadap CRS  tersebut adalah hal alami karena UE juga memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk pertahanan perdagangan RI.

RI ingin mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu memang yang dirugikan adalah perusahaan. Tapi karena perusahaan tak bisa menggugat langsung ke WTO, maka akhirnya pemerintah yang menggugatnya.

Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

"Bulan depan kami akan tanya ke UE kenapa Anda memperlakukan antidumping. Sawit mungkin dua bulan lagi kami submit," jelas Seto.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Alasan Kemenperin Tolak Beri Rekomendasi Izin Impor KRL Bekas Jepang******

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) menolak permintaan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong KRL karena industri kereta api nasional mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, gerbong KRL itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Ia menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) seharusnya digencarkan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Apalagi jika produk yang dibutuhkan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia juga optimistis industri nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang akan berkontribusi untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bagaimanapun kita harus bangga dengan industri dalam negeri. Hal ini perlu diimplementasikan secara nyata melalui tindakan dalam mengambil keputusan," pungkas Dody.

KCI terancam kekurangan armada untuk melayani masyarakat. Pasalnya, sejumlah armada harus dipensiunkan pada tahun ini dan 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

PT KCI kata Agus, sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun kepada INKA. Masalahnya, PT Inka sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan itu pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Karena itu, KCI meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

KCI sudah mengajukan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis Kemenperin. Hingga kini, Kemenperin masih belum menerbitkan rekomendasi teknis tersebut.