situs tergacor sedunia

game toto 727Jutaan kata 45613Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs tergacor sedunia》

Pemkot Bogor berjuang raih kembali penghargaan Adipura******

HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, berjuang untuk meraih kembali penghargaan Adipura pada tahun 2024.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Minggu, mengatakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 ini menjadi momentum untuk pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap lingkungan di Kota Bogor.

“Kalau buat Kota Bogor, HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua,” ujarnya.

Menurut Dedie, jika melihat kriteria penilaian yang ada, saat ini Pemkot Bogor percaya diri bisa meraih penghargaan Adipura untuk yang kedua kali.

“Insya Allah Kota Bogor bisa meraih Adipura yang kedua, pengumuman resminya disampaikan besok atau lusa,” ucapnya.

Baca juga: TP PKK pusatkan "Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia" di Bogor

Baca juga: Polisi pastikan tak ada korban dalam bencana pergeseran tanah di Bogor

Dedie juga meminta agar usaha dan perjuangan yang selama ini sudah dilakukan bersama seluruh masyarakat ini bisa dilakukan secara konsisten. Sehingga Kota Bogor bisa menjadi salah satu kota yang punya tradisi meraih Adipura.

“Upaya-upayanya sudah sangat luar biasa, diampu sama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian para aktivis lingkungan, bank sampah, kemudian TPS3R, pelajar mahasiswa dan pramuka semuanya terlibat aktif,” jelasnya.

Kepala DLH Kota Bogor Deni Wismanto menjelaskan, peringatan HPSN 2024 ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dengan mengangkat tema 'Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif', serta mendukung Indonesia Bebas Sampah 2025.

Deni menyampaikan DLH Kota Bogor sejauh ini telah melaksanakan rangkaian Kegiatan HPSN 2024 Tingkat Kota Bogor. Di antaranya melalui aksi bebersih sungai, plogging, sosialisasi pengelolaan sampah mulai dari sumbernya untuk sekolah, masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor.

“Untuk Kota Bogor ini rangkaian akhir. Sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan mulai dari plogging, sosialisasi, kemudian juga ada apa informasi kepada wilayah,” katanya.

Deni pun berharap melalui peringatan HPSN 2024, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kebersihan menjadi lebih baik. 

Baca juga: Kota Bogor bentuk Tim Orange perbaiki jalan rusak

Baca juga: Kota Bogor jadi lokasi Peringatan Hari Keamanan Pangan Nasional

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara menggunakan e voucher indomaret、cara beli barang di kredivo、bo slot gampang jp

Terkait：mega slot88 login、to 100 slot、https slot、cara kredivo cicilan 12 bulan、rtp slot88ku、kuburan 2d bergambar、pusat777、7winbet、kasir777、mention slot

---

---

bab terbaru：quora dapat uang（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08