macobet

Hidup di surga

Kurangi Food Waste, Badan Pangan Nasional Sedia Mobil Logistik Pangan******

Badan Pangan Nasional bersama sejumlah asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste meluncurkan Mobil Logistik Pangan dan Food Truck di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/12).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, inisiasi Mobil Logistik Pangan dan Food Truck ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disepakati Badan Pangan Nasional bersama 9 asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste pada 9 Desember lalu.

"Hari ini menjadi babak baru dari upaya pengurangan food waste di Indonesia, di mana kita mulai menyalurkan pangan berlebih dari para donatur kepada para penerima manfaat. Setelah acara, Food Truck ini akan stay di RPTRA Teratai untuk membagikan pangan berlebih kepada masyarakat," kata Arief di Tebet, Selasa (20/12).

Selanjutnya, disalurkan sebanyak 2.300 paket pangan dari Foodbank of Indonesia untuk korban gempa Cianjur dan 3.300 paket pangan dari Yayasan Surplus Peduli untuk 300 masyarakat yang hadir di RPTRA Teratai Tebet Timur hari ini. Selain itu, ada juga donasi lainnya dari Hero Kemang, Bank BRI, dan Asosiasi Jasa Boga Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat membuka acara peluncuran Mobil Logistik Pangan dan Food Truck untuk penyaluran pangan berlebih, sekaligus sosialisasi Gerakan Penyelamatan Pangan dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Selasa (20/12), di RPTRA Teratai, Tebet, Jakarta Selatan. (Foto: Badan Pangan Nasional)

"Kegiatan ini merupakan wujud konkrit dari kolaborasi yang baik antara sektor pemerintah, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, serta swasta. Para pihak yang terlibat di sini memiliki semangat yang sama untuk mengurangi food waste di Indonesia, hal tersebut demi ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik," ujar Arief.

Lebih jauh Arief menjelaskan, upaya pengumpulan dan pendistribusian pangan berlebih dilakukan melalui berbagai macam pola. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional bersama para penggiat terus melakukan inovasi dan perubahan, hingga ditemukan formula yang tepat untuk diterapkan di wilayah lain agar gerakan ini semakin luas dan masif.

Umumnya, pengumpulan dilakukan dari makanan yang tidak terjual di berbagai tenant yang telah menjalin kerja sama, seperti asosiasi persatuan hotel atau pengusaha ritel. Makanan itu ada yang langsung didistribusikan, dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu.

Menurut Arief, gerakan mengurangi Food Lose and Waste (FLW) ini memiliki urgensitas tinggi, karena berkorelasi erat dengan penanganan rentan pangan dan gizi yang saat ini tengah didorong pemerintah. Badan Pangan Nasional menyatakan mendukung pengurangan FLW yang menjadi isu serius di dunia melalui peningkatan tata kelola sistem pangan nasional from farm to table.

Arief menambahkan, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih menghargai pangan dengan tidak menyia-nyiakannya.

"Di satu sisi kita diminta untuk menanam lebih giat, memperbaiki logistik pangan, dan menyiapkan cadangan pangan nasional, tetapi di sisi lain ada hal yang tidak kalah penting, yaitu menghentikan pemborosan pangan dari mulai pasca panen sampai ke meja makan. Ini sekitar 30 persen dan harus kita kurangi," katanya.

Arief meyakini, penanganan FLW yang terorganisir dengan baik akan berkontribusi pada pengentasan rawan pangan, khususnya di 74 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan pangan tinggi.

Hal itu pun dipastikan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar semua pihak berkolaborasi mengatasi permasalahan kerawanan pangan dan gizi, termasuk soal stunting. Jokowi mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus yang berkualitas.

"Konektivitas inilah yang sedang kita bangun melalui kegiatan pada hari ini," ucap Arief.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional telah menjalankan sejumlah aksi penanganan food waste, yang antara lain diwujudkan melalui sinergi dengan Sarinah, Hippindo, dan Surplus Foundation dalam program Sarinah Bebas Food Waste yang diinisiasi pada 15 Agustus lalu.

Selain itu, pada momen peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste pada 29 September 2022, Badan Pangan Nasional juga memberikan apresiasi kepada 11 penggiat food waste dari unsur pelaku usaha di bidang retail, perhotelan, jasa logistik, IT, industri pangan, LSM, civitas akademis, dan media massa yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan food waste.

"Sedangkan yang baru saja kita lakukan beberapa hari lalu, menggandeng 9 asosiasi dan lembaga penggiat food waste dalam Perjanjian Kerja Sama Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi," lanjut Arief.

Berdasarkan data global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia di bawah Arab Saudi.

Kajian Bappenas mencatat, FLW di Indonesia pada 2000-2019 berkisar 23 sampai 48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. Artinya, setiap individu menyumbang lebih dari 1 kuintal sampah pangan per tahun, dan berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp213 sampai 551 triliun per tahun.

Di sisi lain, potensi FLW itu dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi penduduk Indonesia.

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

UMP Yogya Naik 7,65 Persen Jadi Rp1,9 Juta******

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menetapkan Upah MinimumProvinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen. atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi menambahkan dalam menentukan kenaikan UMP DIY pada 2023, pihaknya juga berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

"Dalam hal ini perhitungannya kami melaksanakan arahan dari pemerintah pusat, yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta mempertimbangkan perluasan kesempatan kerja dan tingkat produktivitas," katanya.

Aria menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY.

"Sehingga yang berlaku adalah UMK yang akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 7 Desember," pungkasnya.

Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Rumus kenaikannya adalah upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi ditambah (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

perang total tanpa akhir

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Kekayaan 'Crazy Rich' AS Susut Imbas Penurunan Saham******

Bank sentralAmerika Serikat, The Federal Reserve, menyebut jumlah harta orang kaya di negeri Paman Sam terus merosot pada kuartal III 2022 karena penurunan sahamselama musim panas.

Mengutip CNN Business, Senin (12/12), kendati masih banyak di antaranya yang memiliki bantalan keuangan yang sehat dibandingkan dengan masa pra-pandemi.

The Fed menyatakan kekayaan bersih rumah tangga dan organisasi nirlaba turun US0 miliar atau setara Rp6.258 triliun (asumsi kurs Rp15.645 per dolar AS), dan kini menjadi US3,3 triliun pada kuartal ketiga.

Penurunan tersebut terjadi setelah kekayaan mereka anjlok lebih dari US triliun pada kuartal kedua.

Pada kuartal III 2022 lalu, indeks S&P turun 5,3 persen, harga rumah naik tipis 0,1 persen, dan utang rumah tangga naik 6,3 persen.

Sementara itu utang hipotek rumah melonjak 6,6 persen, dan kredit konsumen non-hipotek melonjak 7 persen, laju yang lebih lambat untuk keduanya dibandingkan dengan kuartal kedua.

Kendati demikian terlepas dari penurunan kekayaan tersebut, Kathy Bostjancic, kepala ekonom di Nationwide, mengatakan banyak warga AS kelas menengah dan berpenghasilan tinggi berada di kondisi yang cukup baik secara finansial.

Kekayaan bersih rumah tangga dan organisasi nirlaba adalah 7,7 kali lipat pendapatan pribadi mereka, dibandingkan dengan 7 kali lipat pada kuartal terakhir 2019.

Hal itu yang menjadi kemungkinan masyarakat tetap belanja meski inflasi terus naik. Kathy mengatakan jika Amerika Serikat jatuh ke dalam resesi dalam waktu dekat, neraca yang kuat ini akan membantu mencegah dari penurunan yang sangat dalam.

Penurunan kekayaan saat ini merupakan perubahan haluan penting dari kenaikan kuat yang dimulai pada pertengahan 2020, didorong oleh meroketnya harga rumah dan ekuitas.

Kekayaan bersih mencapai US0,1 triliun pada kuartal terakhir tahun lalu tetapi kemudian menurun selama tiga kuartal berturut-turut.

Bahkan dengan masa-masa bergejolak di Wall Street dan perlambatan pasar real estat tahun ini, rumah tangga dan kelompok nirlaba hanya kehilangan sekitar US triliun.

Itu masih jauh di atas US0,8 triliun pada kuartal pertama 2020, ketika dimulainya pandemi covid-19 mengguncang ekuitas dan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Truk Semen Jatuh ke Laut Merak Over Loading, Terancam Kena Sanksi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan truk semenyang jatuh ke laut saat pemuatan di Pelabuhan Merakpada Rabu (28/12) malam karena kelebihan beban alias over loading.

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pitra Setiawan mengatakan truk tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, sanksi tersebut bukan dari Kementerian Perhubungan melainkan kepolisian.

"Dari kepolisian (sanksinya). Yang pasti kan ada penyelidikan dulu, terus kemudian mungkin sanksi ganti rugi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/12).

"Kalau kewenangan kami (Kemenhub) di Jembatan Timbang dan terminal. Kalau di luar dua tempat itu penegakkan hukumnya harus didampingi oleh pihak kepolisian," jelasnya.

Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno telah meminta kepada seluruh operator pelabuhan untuk tegas menolak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan terlebih jika ada indikasi kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) untuk masuk kapal.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

"Sanksi untuk over loadingmulai dari transfer muatan hingga larangan meneruskan perjalanan. Tapi jika over dimensibisa pidana," tegas Pitra.

[Gambas:Video CNN]