ptogel

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

Spotify Ditaksir Tanggung Pesangon Karyawan hingga Rp731 M******

Spotify mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6 persen dari total karyawan. Perusahaan diperkirakan akan menanggung beban pesangon sekitar 35 juta euro-45 juta euro atau Rp568 miliar-Rp731 miliar (kurs rupiah Rp16.253 per euro).

"Pada 23 Januari 2023, Spotify Technology S.A. ("perusahaan") mengumumkan pengurangan basis karyawan perusahaan sekitar 6 persen di seluruh perusahaan. Perusahaan memperkirakan akan dikenakan biaya sekitar 35-45 juta euro terkait pesangon," ujar Spotify dalam pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), dikutip Selasa (24/1).

Dalam keterangan di situs resminya, Spotify mengatakan langkah PHK dilakukan karena perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dan mengendalikan biaya di tengah tantangan ekonomi.

Daniel menambahkan saat ini ia fokus memastikan setiap karyawan yang keluar dari Spotify diperlakukan secara adil. Karyawan yang terkena PHK akan menerima 5 bulan pesangon. Pesangon akan dihitung berdasarkan persyaratan periode pemberitahuan lokal dan masa kerja karyawan.

Selain itu, semua masa libur yang masih harus dibayar dan tidak terpakai akan dibayarkan kepada setiap karyawan yang keluar dari Spotify. Perusahaan juga akan terus menanggung perawatan kesehatan bagi karyawan selama masa pesangon mereka.

Kemudian, perusahaan juga akan membantu karyawan yang terkena PHK dalam proses mendapatkan pekerjaan baru.

Tak hanya PHK terhadap sejumlah karyawan, perusahaan juga mengumumkan bahwa sebagai bagian dari reorganisasi yang lebih luas, Chief Content & Advertising Business Officer Dawn Ostroff akan keluar dari perusahaan. Sementara Ms. Ostroff akan menjadi penasihat senior perusahaan untuk membantu memfasilitasi transisi reorganisasi perusahaan.

Dengan reorganisasi ini, perusahaan yakin akan berada pada posisi yang lebih baik untuk di masa depan. Perusahaan memiliki tujuan yang ambisius dan tidak ada yang berubah dalam komitmen perusahaan untuk membangun platform komprehensif bagi pembuat konten dari semua tingkatan.

"Untuk benar-benar menjadi tujuan utama bagi kreator, kami perlu terus meningkatkan fitur dan teknologi kami, mengeksplorasi cara baru untuk membantu kreator berinteraksi dengan penontonnya, mengembangkan kariernya, dan memonetisasi karya mereka," ujar Daniel.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

RK Pamer Capaian Investasi Jabar Rp174 T pada 2022, Tertinggi Nasional******

Gubernur Jawa BaratRidwan Kamil memamerkan capaian investasiyang diraih Jawa Baratpada 2022 mencapai Rp174,6 triliun.

Dengan capaian tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan serapan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tertinggi di Indonesia.

"Di akhir 2022 investasi yang masih Rp174 triliun, jadi agak bingung harusnya dunia slow downtapi ternyata walau covid, investor senang ke Jawa Barat," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023 di Jakarta, Kamis (26/1).

Sebagai gantinya, Emil menunjukkan data yang mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penurunan orang miskin terbanyak, yakni 17.360 orang sepanjang Januari-September 2022.

Angka ini jauh lebih baik dibanding DKI Jakarta yang hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 7.110, Lampung 6.820 orang, Sumatera Utara 6.100 orang, dan Bengkulu 4.300 orang.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase orang miskin di Jawa Barat memang turun. Tercatat, presentasi warga miskin mencapai 8,06 persen pada Maret 2022, kemudian turun menjadi 7,98 persen pada September 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Ditjen Cipta Karya PUPR Alokasikan Rp2,1 T untuk Program Padat Karya******

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengalokasikan anggaran program padat karyapada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan dengan alokasi dana tersebut diharapkan bisa menyerap 62 ribu tenaga kerja di program padat karya tahun ini.

"Terkait infrastruktur berbasis masyarakat atau Program Padat Karya, kami sampaikan sebesar Rp2,1 triliun," ujar Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Antara, Selasa (24/1).

Kemudian untuk Program Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.550 Lokasi, Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) di 307 lokasi.

Lalu untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrim di 70 Lokasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.063 desa, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.340 kecamatan.

Sebelumnya, Diana menyebutkan program padat karya bidang Cipta Karya pada 2022 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 105.333 orang.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp15,07 triliun untuk Program Padat Karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada 2023, Kementerian PUPR mengintensifkan pelaksanaan Program Padat Karya untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Basuki menargetkan keseluruhan penerima manfaat program padat karya tahun ini sebanyak 785 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

Panggil Gadis Manka

Kisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?******

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung sampai ke titik penyelesaian hingga saat ini. Masalah justru memasuki babak baru di mana PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu sejumlah konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Meikarta tidak dihadirkan dalam rapat itu. DPR sudah berencana untuk memanggil pihak Meikarta, tetapi belum ada kepastian waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Padahal jika mengacu pada Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Mirisnya lagi, konsumen yang menjadi debitur Bank Nobu mengaku harus tetap membayarkan cicilan untuk pembelian apartemen Meikarta yang tak kunjung mereka lihat wujudnya.

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebutkan saat ini terdapat anggota komunitas yang berhenti membayarkan cicilan KPA kepada Bank Nobu. Tapi, mereka mendapatkan intimidasi berbentuk surat peringatan.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stress dong," papar Rudy di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Bentuk Badan Pengawas Perlindungan Konsumen Properti

Penguasa Misteri

Anak Usaha Uber PHK Ratusan Karyawan******

Uber Freight, bisnis logistikmilik Uber, mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) kemarin.

Uber Freight merupakan lini bisnis Uber di sektor layanan kargo untuk pengiriman barang dengan truk, yang diluncurkan pada 2017.

Dikutip dari Reuters,manajemen berdalih PHK dilakukan lantaran ketidakpastian ekonomi yang mengakibatkan penurunan permintaan untuk layanan pengiriman.

Ia mengatakan ini merupakan PHK yang pertama kali dilakukan sejak 2020, di awal-awal pembatasan aktivitas karena covid-19.

"Seperti yang Anda ketahui, pasar logistik saat ini menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak pada basis pelanggan, serta industri secara keseluruhan, tulis Ron, dikutip dari CNBC.com, Rabu (25/1).

Sebelum Uber Freight, perusahaan logistik serupa, C.H. Robinson Worldwide, sudah lebih dulu melakukan pemangkasan karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mangkir dari panggilan Komisi VI DPR, tanpa keterangan. Padahal, Presiden Direktur PT MSU diundang langsung untuk dimintai keterangan, termasuk gugatan perdata terhadap konsumennya.

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya,stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan resmi DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDP yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU tidak hadir dan memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar. Sidang perdana berlangsung Selasa (24/1) lalu.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]