petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

laskar138

erek09 516Jutaan kata 179116Orang-orang telah membaca serialisasi

《laskar138》

Rektor UIN Jakarta imbau rakyat sikapi informasi Pemilu dengan bijak******

Rektor UIN Jakarta imbau rakyat sikapi informasi Pemilu dengan bijak
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar. ANTARA/HO-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional
Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, mengimbau masyarakat menyikapi setiap informasi yang beredar tentang Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan bijak dan nalar yang kritis.

"Kami mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi tentang Pemilu 2024 dengan sikap bijak, nalar kritis, dan bertanggung jawab, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat fitnah, informasi palsu, atau ujaran kebencian, serta selalu memverifikasi kebenaran dan sumber informasi sebelum menyebarkannya," kata Asep di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut mengingat pentingnya peran Pemilu 2024 dalam menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia, yang dalam dua hari ke depan pemungutan suara akan dilangsungkan secara serentak sehingga perlu dikawal agar tetap kondusif.

"Kami juga mengimbau agar masyarakat bisa menjadi bagian dari proses demokrasi yang beradab, bermartabat, dan berintegritas, dengan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, serta keyakinan kuat pada Rabu, 14 Februari 2024, tanpa tekanan maupun bujukan dari pihak manapun," tuturnya.

Baca juga: Rektor Unud Bali ajak masyarakat gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Rektor Untirta serukan pemilu damai dan berintegritas

Asep juga mendorong seluruh pihak agar tetap mengedepankan kerukunan dan toleransi sesuai semangat dalam semboyan bangsa, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu.

"Masyarakat juga agar senantiasa mengedepankan kerukunan, toleransi, dan persaudaraan antara sesama warga negara, terlepas dari perbedaan pilihan politik, keagamaan, suku, atau pun golongan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Kemudian, ia juga mengimbau masyarakat agar menghindari segala ucapan dan tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024, serta tetap menghormati apapun hasil yang didapatkan, dan siapapun pemimpin yang terpilih.

"Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional, serta menghargai setiap upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran," paparnya.

Terakhir, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga stabilitas dan keamanan bangsa pascapemilu dan menghindari setiap tindakan yang dapat memecah belah persatuan.

"Masyarakat juga hendaknya turut serta menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan bangsa pascapemilu 2024, dengan tidak terlibat dalam aksi-aksi yang dapat memecah belah atau mengancam kedaulatan negara, serta bersama-sama mendukung pemerintahan yang terpilih untuk memajukan Indonesia," demikian Asep Saepudin Jahar.

Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan
Baca juga: Forum Rektor: Kebebasan berpendapat harus beretika dan objektif
Baca juga: Rektor Unika dorong generasi muda jadi pemilih yang rasional

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Komeng ungkap kisah di balik foto "nyaleg" yang viral******

Komeng ungkap kisah di balik foto "nyaleg" yang viral
Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. ANTARA/KPU.
Jakarta (ANTARA) - Alfiansyah Bustami Komeng atau yang karib disapa Komeng mengungkap kisah dibalik foto nyeleneh-nya yang digunakan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Foto wajah Komeng yang menuai gelak tawa tersebut ia gunakan sebagai profil foto Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat.

“Soal foto waktu itu KPU (Komisi Pemilihan Umum) minta foto buat kertas suara, KPU sih menyarankan pakai pakaian ciri khas masing-masing atau pakaian adat katanya, tapi saya kasih foto yang itu, orang KPU nya ketawa,” kata dia kepada ANTARA, Rabu.

Baca juga: PN Cibinong: Hakim kabulkan komedian Komeng berganti nama

Baca juga: Komeng daftar bakal calon DPD ke KPU Jabar
 

Tidak hanya pose fotonya yang unik dan jenaka, masyarakat juga terkejut saat melihat penampilannya di surat suara. Pasalnya, komedian kelahiran 25 Agustus 1970 tersebut tak pernah nampak berkampanye baik secara langsung maupun melalui baliho.

Lantas, kehadiran Komeng di Pilpres 2024 viral di media sosial dan menjadi sorotan.

“Terus saya bilang ‘boleh enggak ya?’ ‘boleh’ ya sudah berarti kalau enggak melanggar saya kasih yang itu (foto), cuma mau (tampil) beda saja, saya suka yang tidak pasaran, mulai dari gaya hingga konsep melawak,” Komeng menambahkan.

Lebih lanjut, Mantan Pembawa Acara program televisi “Spontan” itu pun mengaku serius dalam mencalonkan diri sebagai DPD. Salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi seniman Tanah Air.

“Saya bisa mencontoh dari negara Korea Selatan, dengan seni budayanya dia bisa mengalahkan negara-negara lain, lewat seni budaya, drakor (drama Korea), K-pop, dan kulinernya juga, bahkan pemasukan ke APBN negaranya hampir 12 digit,” imbuhnya.

Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) itu pun berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan tentram dan damai.

Baca juga: Menparekraf: Komedian dan konten kreator profesi menjanjikan

Baca juga: Artis jadi caleg, Kaesang nilai bisa dongkrak suara partai

Baca juga: Melihat wajah artis di panggung pileg DPRD DKI

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki******

Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisal
Sabar, ditangani sesuai ketentuan
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki dugaan adanya setumpuk surat suara lewat pos untuk Pemilu 2024 di Malaysia yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres dan caleg tertentu.

"Itu sedang dalam penanganan Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Jadi, semuanya sedang berproses penyelidikan," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan kepada masyarakat untuk dapat bersabar dalam menunggu hasil penyelidikan dugaan surat suara tercoblos tersebut.

"Jadi diharapkan teman-teman sabar menunggu hasilnya karena kami tidak bisa menyampaikan karena sedang berproses," ujarnya.

Walaupun demikian, dirinya belum bisa memastikan mengenai kapan waktu berakhirnya penyelidikan kasus tersebut.

"Sabar, ditangani sesuai ketentuan," kata Lolly.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kuala Lumpur, Malaysia, menyelidiki dugaan adanya setumpuk surat suara lewat pos untuk Pemilu 2024 yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres dan caleg tertentu.

“Masih dalam proses (penelusuran). Rencananya sore ini kami bersama tim mau ke Pos Malaysia,” kata Ketua Panwaslu KL Rizky Al-Farizie kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Rabu (7/2).

Panwaslu KL melakukan koordinasi sejak Selasa (6/2) malam untuk mengecek kebenaran video di media sosial yang menunjukkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara yang dikirim lewat pos.

Beredar dua video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden dan surat suara untuk pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu 2024.

Dalam video terlihat tumpukan plastik berwarna abu-abu yang digunakan sebagai bungkusan luar amplop surat suara via pos. Salah satu video memperlihatkan tumpukan bungkusan plastik itu telah dibuka.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur telah menetapkan 447.258 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di wilayahnya, 156.367 di antaranya melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lewat pos.

Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Pengiriman surat suara lewat layanan Pos Laju dari Pos Malaysia Berhad telah dilakukan secara bertahap pada 11, 15 dan 26 Januari.

Sedangkan 67.946 pemilih akan mencoblos lewat kotak suara keliling (KSK) pada 4-10 Februari, dan 222.945 pemilih lainnya akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur pada 11 Februari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gacor 368

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
cara pasang togel di gengtoto
asia game slot
otbola
pinjaman online bunga rendah 2022
paylater akulaku
mpo888 demo
tafsir mimpi bergambar 2d lengkap
hepybet188
ratuqq
Daftar isi semua bab
Bab 1 tarikan jp paus sgp new
Bab 2 338apoker
Bab 3 games 555 slot
Bab 4 situs slot terbaru dan terpercaya
Bab 5 main slot online
Bab 6 idcjoker
Bab 7 pinjaman online ilegal 2023
Bab 8 pinjaman online jangka waktu 12 bulan
Bab 9 protogel login
Bab 10 situs slot gacor gampang menang
Bab 11 rtp nero4d
Bab 12 buku mimpi ular 4d
Bab 13 pinjaman online seperti akulaku
Bab 14 kentucky mid paito
Bab 15 pinjaman jasa selfie ktp
Bab 16 pinjam pegadaian jaminan bpkb
Bab 17 pangkalan togel
Bab 18 slot emas 168
Bab 19 rtp surgaplay
Bab 20 link slot tergacor dan terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5958bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

303 situs slot
Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas
Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Mitos Asing

slot terbesar dan terpercaya
Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri
Tangkapan layar- Buletin digital KBA News menampilkan sampul depan berita hoaks terkait netralitas Kapolri di Pemilu 2024, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,”
Jakarta (ANTARA) - Polri bersama CEO KBA News Ramadhan Pohan bekerja sama mengusut penyebar hoaks atau berita bohong yang memuat narasi terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Pemilu 2024.
 
 Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi CEO KBA News Ramadhan Pohon terkait buletin digital yang menayangkan berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh KBA Newspaper.
 
 "Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,” kata Trunoyudo.
 
 Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kata Trunoyudo, diduga ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan hoaks mengatasnamakan atau mencatut KBA News.
 
 Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, KBA News rencananya akan melaporkan pembuat buletin digital tersebut kepada kepolisian.
 
 “Diduga modusnya mencatut nama KBA News, lalu membuat narasi hoaks. Dari pihak KBA News tadi mengatakan akan mengklarifikasi bahwa hoaks tersebut tidak pernah dibuat oleh redaksinya," katanya.
 
 Selain itu, kata Trunoyudo, pihak KBA News juga akan membuat surat klarifikasi kepada Kapolri dan melaporkan pencatutan nama medianya.
 
 Tidak hanya itu, lanjut dia, KBA News juga siap bekerja sama dengan Polri untuk mengusut pelaku pembuat dan penyebar hoaks tersebut.
 
 “Kami berterima kasih, Pak Ramadhan Pohan juga mengatakan akan bekerja sama dengan kami untuk mengusut pelaku pembuatan berita bohong yang mencatut nama media KBA News tersebut," ujar Trunoyudho.
 
 Adapun berita hoaks yang dimaksud adalah, beredar buletin digital dengan nama KBA News Paper yang memuat narasi soal Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pilpres 2024.
 
 Buletin digital tersebut dibuat dalam format PDF diberi judul "Langkah Senyap Masif dan Tersetruktur LSP Untuk Prabowo dan Gibran", terdiri atas 91 halaman.
 
 Di halaman depan buletin digital tersebut, terpampang foto Kapolri, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Suntana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
 
 Polri juga menegaskan informasi yang dimuat dalam buletin digital tersebut adalah berita bohong alias hoaks.
 
 Terpisah, CEO KBA News Ramadhan Pohan di Mabes Polri pagi tadi, menyampaikan bahwa buletin digital yang memuat berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik pihaknya baik itu KBA News online maupun KBA News cetak.
 
 Pohan mengatakan dirinya sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian yang responsif meminta klarifikasi pihaknya.
 
 Atas penayangan buletin digital yang mencatut nama medianya, Pohan mengaku pihaknya dirugikan dan bakal membuat laporan polisi untuk mengusut pelakunya.
 
 "Kami merasa dirugikan dan kami melaporkan dan kami ingin kepolisian juga mencari tau, dan menuntaskan untuk mendapat pelakunya ini dan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum yang belaku," kata Pohan.
 
  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Pengaduan

pinjam online ojk 2022
Charta Politika: Prabowo-Gibran unggul 57,11 persen dalam hitung cepat
Peneliti Charta Politika Shinta Shelvyra di Jakarta, Rabu (14/02/2023). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Jakarta (ANTARA) - Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB, Rabu.

"Sampel yang kami ambil untuk quick count berasal dari 2.000 tempat pemungutan Suara (TPS)," kata peneliti Charta Politika Shinta Shelvyra di Jakarta, Rabu.

Hasil hitung cepat tersebut dicatat dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 1 persen serta partisipasi pemilih (voter turnout) 81,66 persen.

Dari hasil hitung cepat serupa, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatat 26,22 persen suara dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,67 persen.

Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin “quick count” sementara Indikator Politik

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota dengan DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada Rabu, 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

pinjol dengan limit tinggi
Sri Mulyani harap demokrasi terjaga baik pada Pemilu 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Imamatul Silfia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap demokrasi dapat terjaga dengan baik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita jaga demokrasi ya. Kalau saya, sebagai Menteri Keuangan, karena anggaran (pemilu) gede, jadi kita jaga supaya bagus," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di TPS 73, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Bendahara Negara mengatakan demokrasi merupakan latihan untuk menguji semua pilihan rakyat. Bila sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, akan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat untuk menyalurkan hak suara sesuai dengan keinginan hati dan pikiran.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

situs slot yang bagus
Menteri LHK harapkan yang terpilih amanah emban amanat rakyat
Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) saat memasukkan surat suara di kotak suara Pemilu 2024 di Jakarta Timur, Rabu (14/2) dalam foto yang diunggah di media sosial @siti.nurbayabakar (Istimewa)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ikut berpartisipasi memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024) dan menyampaikan harapan agar pemimpin dan anggota legislatif terpilih amanah mengemban amanat rakyat.

Dalam unggahan di sosial media di Jakarta, Rabu, Menteri LHK Siti menjelaskan dirinya sebagai warga negara yang baik telah memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 di Matraman, Jakarta Timur.  

"Semoga yang terpilih amanah mengemban amanat rakyat," kata Siti seperti yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional serta enam partai politik lokal sebagai peserta di Aceh.

Sedangkan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pasangan kontestan perlu mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Jika belum ada yang memenuhi kondisi tersebut maka akan diadakan pemilihan putaran kedua yang diadakan pada Juni 2024.

Baca juga: Menteri LHK puji kerja keras TSI jalankan konservasi dan edukasi satwa

Baca juga: KLHK lanjutkan penanaman serentak hingga April 2024

Baca juga: Menteri Siti paparkan pencapaian Indonesia kendalikan perubahan iklim

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Seorang pencuri ulung

china paito
BNPB salurkan Rp350 juta dana penanganan darurat bencana di Intan Jaya
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan di dampingi petugas BPBD Intan Jaya memimpin rapat koordinasi bersama tim gabungan penanganan darurat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Inyan Jaya, Papua Tengah, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-BNPB.
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana bantuan senilai Rp350 juta untuk mengoptimalkan upaya penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan dalam laporan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dana bantuan tersebut sifatnya merupakan dana siap pakai yang telah disalurkan kepada pemerintah setempat pada Senin (12/2) kemarin.

Selain itu BNPB juga telah menyalurkan dukungan logistik peralatan kepada pemerintah daerah setempat di antaranya berupa tenda pengungsi sebanyak tiga unit, sembako 300 paket, makanan ringan biskuit, perangkat kebersihan dan pompa alkon sebanyak lima set.

Meski dalam laporannya BNPB masih belum dapat melaporkan berapa jumlah warga yang mengungsi dan bagaimana kondisi terkini mereka akibat bencana banjir dan tanah longsor itu. Namun memastikan bantuan yang disalurkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

“Ini wujud pemerintah segera hadir di tengah-tengah masyarakat meringankan dari dampak bencana dengan melakukan penanganan darurat,” kata dia.

Ia pun berharap dana bantuan bisa memaksimalkan upaya penanganan darurat yang dilakukan tim gabungan BPBD, Basarnas dan TNI-Polri setempat. Misalnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan peralatan perlengkapan yang menunjang proses pencarian dan evakuasi para korban terdampak.

Hal demikian penting karena menurutnya, berdasarkan pantauan tim di lokasi diketahui kerja tim gabungan tersebut cukup terhambat akibat terjalnya medan perbukitan pascalongsor dan diperparah oleh cuaca buruk.

Sebelumnya, Bupati Intan Jaya telah menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah itu, sebagaimana termaktub dalam surat Keputusan Bupati Intan Jaya dengan nomor 100.3.3.2-024 tahun 2024.

Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari terhitung 7 – 20 Februari 2024 .

Sejak Jumat (9/2) dilaporkan enam orang warga distrik Sugapa menjadi korban, lima meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat tertimbun material longsor.

Pemerintah Intan Jaya melaporkan selain menimbun pemukiman penduduk, material longsor dari perbukitan lebih dari tiga meter itu juga menimbun akses jalan dan perkebunan warga pada sejumlah daerah di Distrik Sugapa; Kampung Yoparu Bulagi, Yoparu Galunggama, Yoparu Ngamagae, Wandoga, Yokatapa, Kumbalagupa, Bilogai, Puyagia Baitapa dan Zambili.
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan jalur alternatif, hindari banjir Demak
Baca juga: Banjir dan longsor terjang Sumbawa Jumat sore, 6.278 jiwa terdampak
Baca juga: BNPB tinjau lokasi banjir bandang Jatim minta perkuat mitigasi bencana

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024