situs online terbaik

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

4 Bandara di Yogyakarta dan Semarang Tak Terdampak Erupsi Merapi******

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi mengatakan bandara di Yogyakarta hingga Semarang dalam keadaan aman terkendali usai erupsi Gunung Merapi, Sabtu (11/3).

Pernyataan itu terungkap usai AirNav berkoordinasi dengan pihak Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA), Bandar Udara Adi Sutjipto di Yogyakarta, bandar udara Adi Sumarmo di Boyolali, dan Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang..

Mereka juga sempat mengeluarkan peringatan kepada maskapai dengan No. ASHTAM (Volcanic Ash Notam): VAWR3871 pada pukul 05.35 UTC/12.35 WIB.

Gunung Merapi kembali muntahkan awan panas guguran (APG) ke arah Kali Bebeng/Krasak hari ini, pukul 12.12 WIB.

Dalam rekaman visual Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) gunung teramati dengan jelas hingga kabut 0-II.

Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50-100 meter di atas puncak kawah.

Di samping itu juga teramati 1 kali guyuran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke barat daya suara guguran dua kali dengan intensitas sedang dari Pos Babadan.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Merapi di Babadan, awan panas guguran tersebut memicu abu vulkanik yang mengarah ke barat laut-utara.

Petugas Pos Babadan di Magelang, Yulianto, mengatakan area itu mulai terdampak abu vulkanik cukup tebal.

"Kalau Pos Babadan saat ini sudah pasti terdampak APG. Ini cukup tebal," kata dia.

Yulianto juga telah menerima laporan beberapa lokasi yang terdampak abu vulkanik.

Beberapa di antaranya Desa Mangunsuko, Desa Dukun, Desa Paten dan Desa Sengi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Selain itu, Desa Wonolelo dan Desa Krogowanan di Kabupaten Magelang. Kemudian, Desa Klakah dan Desa Tlogolele di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Namun, sejauh ini belum ada laporan warga yang mengungsi imbas erupsi tersebut.

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Nasib Tak Jelas Rp2.712 T Milik Nasabah SVB yang Kolaps******

Bank spesialis pemberi pinjaman startup, Silicon Valley Bank (SVB) kolaps pada Jumat (10/3).

Namun apakah deposito senilai US175,4 miliar atau setara Rp2.712 triliun milik nasabah akan hilang?

Lihat Juga : Orang Terkaya Asia Ingin Bangkitkan Lagi Rival Coca Cola di India

[Gambas:Video CNN]

Namun demikian menurut FDIC, 89 persen simpanan di Silicon Valley Bank senilai US5,4 miliar tidak diasuransikan pada akhir 2022. Nasib dana ini akan ditentukan kemudian.

Menanggapi kolapsnya SVB yang tiba-tiba, Menteri Keuangan Janet Yallen mengadakan pertemuan darurat dengan regulator perbankan AS. Ia berharap regulator perbankan bisa mengambil tindakan strategis agar sistem perbankan tetap berjalan.

Lihat Juga : TAIPANCharlem Yoovidhya, Raja Minuman Berenergi Dunia Berharta Rp406 T

"Sekretaris Yellen menyatakan kepercayaan penuh pada regulator perbankan untuk mengambil tindakan yang tepat sebagai tanggapan dan mencatat bahwa sistem perbankan tetap tangguh dan regulator memiliki alat yang efektif untuk mengatasi peristiwa semacam ini," kata pernyataan Departemen Keuangan seperti dikutip dari AFP, Sabtu (11/3).

Runtuhnya SVB memicu kepanikan di antara perusahaan modal ventura utama yang dilaporkan menyarankan perusahaan untuk menarik uang mereka dari bank.

Buntut dari kolapsnya SVB, regulator California akhirnya memutuskan untuk menutup pemberi pinjaman startup tersebut. Untuk menopang neraca, SVB berencana menjual US,25 miliar saham baru.

"Kondisi SVB memburuk begitu cepat sehingga tidak bisa bertahan hanya lima jam lagi. Itu karena deposan menarik uang mereka begitu cepat sehingga bank bangkrut, dan penutupan intraday tidak dapat dihindari karena bank run klasik," tulis CEO Better Markets Dennis M. Kelleher seperti dikutip dari CNN.com, Sabtu (11/3).

Kolapsnya SVB salah satunya terjadi akibat kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve selama setahun terakhir. SVB juga menjadi bank terbesar yang ambruk sejak krisis finansial 2008.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tak Tahu Transaksi Janggal Rp300 T, Janji Turun Tangan

Ada banyak penyebab bank ini mengalami kegagalan, tetapi diduga kuat salah satunya terdampak badai kenaikan suku bunga agresif dari Bank Sentral AS (Fed) belakangan ini yang merusak kondisi keuangan para startup.

Kegagalan SVB adalah yang terbesar usai Washington Mutual bangkrut pada 2008. Saat itu peristiwa kebangkrutan ini memicu krisis keuangan yang melumpuhkan perekonomian selama bertahun-tahun.

Sejak saat itu regulator di AS memberlakukan syarat modal lebih ketat buat bank-bank untuk memastikan keruntuhan bank tidak akan merugikan sistem keuangan dan perekonomian lebih luas.

Pelindung Negara Long Shuai

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Berubah menjadi Loli

Buruh Akan Mogok Nasional Tolak Perppu Ciptaker******

Sebanyak 5 juta buruh di 100 ribu perusahaan mengancam akan mogok kerjanasional sebagai wujud protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (15/3), mengatakan aksi mogok dan setop produksi itu nantinya diikuti oleh organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan serikat pekerja di 38 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota.

"Lebih dari 100 ribu perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh akan berhenti berproduksi. Jadi bukan aksi ke satu titik tertentu, tapi mogok nasional, setop produksi," kata Said Iqbal.

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Ia mewanti-wanti bakal ada penumpukan masa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara dan DPR RI.

"Lama mogok nasional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari sampai DPR dan pemerintah mencabut pembahasan omnibus law Ciptaker terkait kepentingan kelas pekerja, seperti mencabut kelas ketenagakerjaan, petani, serta terkait lingkungan hidup dan HAM," tegas Said.

Kendati, Partai Buruh belum menetapkan kapan waktu mogok nasional tersebut. Ia hanya mengatakan aksi itu kemungkinan dilakukan antara Juli hingga Agustus 2023, sebelum DPR menuju masa reses.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

"500 ribu buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia. Partai Buruh akan menginstruksikan seluruh kepengurusannya. Untuk wilayah Jakarta akan dipusatkan di Istana dan DPR, dua tempat itu akan dikepung oleh ratusan ribu buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yulingzhenxian

Sandiaga Luncurkan Program Indostar, Dukung Diaspora Indonesia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meluncurkan Program Indonesian Restaurant Fundraising (Indostar) sebagai upaya mengadakan lebih banyak lapangan kerja bagi para diaspora di berbagai belahan dunia.

Sandiaga yakin, program Indostar dapat mendorong pertumbuhan wirausahawan diaspora Indonesia di penjuru dunia. Kegiatan peluncuran Indostar yang termasuk dalam gerakan Indonesia Spice Up The World itu digelar di Hong Kong dengan tajuk 'Launching & Open Call Submission Program Indostar', Jumat (10/3).

"Program Indostar menjadi andalan dari pemerintah Indonesia sebagai suatu platform memberikan pembiayaan kepada wirausaha-wirausaha diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong dan di belahan dunia lainnya untuk mengakses program Indonesia Spice Up The World," kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 20 restoran Indonesia di Hong Kong. Dia berharap, angka itu bisa naik sampai ratusan, demi peluang ekonomi yang lebih baik di level internasional.

"Harapannya masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, ada 150 ribu lebih, bisa memanfaatkan program ini untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak sulit lagi mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun juga pembiayaan," ujar Sandiaga.

Ningbei Su Qinghe

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]