74 togel

Guizhi Tongjian

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

spoiler alur cerita

BI Diprediksi Surplus Anggaran Rp27,19 T Tahun Ini******

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi AnggaranTahunan BI (ATBI) tahun ini surplus sebesar Rp27,19 triliun.

"Sampai September 2023, realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar Rp34,94 triliun dan diprognosakan mencapai Rp27,19 triliun sampai akhir tahun ini. Prognosa capaian ini lebih baik dari rencana awal pada ATBI 2023 yang pada waktu itu direncanakan defisit Rp19 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/11).

Mengutip data yang dipaparkan, surplus terjadi karena total penerimaan mencapai Rp136,90 triliun hingga September 2023. Angka ini lebih besar dari total pengeluaran, yakni Rp101,96 triliun.

"Sementara anggaran operasional yang mencatatkan surplus lebih tinggi dari rencana dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pengelolaan cadangan devisa yang didukung dengan implementasi reformasi cadangan devisa dan pengaruh suku bunga global yang meningkat tinggi dari asumsi awal," jelas Perry.

Hingga September tahun ini, realisasi penerimaan anggaran operasional mencapai Rp37,93 triliun dan diperkirakan mencapai Rp40,94 triliun pada akhir 2023.

Hal itu terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas yang mencapai Rp40,84 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran anggaran operasional BI hingga September 2023 mencapai Rp9,56 triliun dan diperkirakan mencapai Rp16,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Abadi

Pembangunan MRT Cikarang******

Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mulai membahas pembangunan MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1 usai meneken risalah pembahasan penilaian (MoD of Appraisal Mission), pada Sabtu (11/11) lalu.

MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini kerap disebut MRT Cikarang-Balaraja lantaran membentang sepanjang 84,1 kilometer (km) dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.

"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari Detik, Senin (13/11).

"Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL," ujarnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebut pihaknya akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini usai penandatangan MoD Sabtu lalu.

"Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga pembebasan lahan akan dapat dilakukan pada tahun 2024," ungkap Risal.

Dalam pengerjaannya, ia menjelaskan MRT Cikarang-Balaraja dibagi menjadi empat tahap, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km).

Kemudian Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), serta Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

"MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," kata Risal.

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun, yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Amran Minta Pegawai KPK Berkantor di Kementan******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian(Kementan).

Hal tersebut dilakukan guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran melalui keterangan resmi, Kamis (26/10).

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Tiandao

Luhut Jelaskan Alasan Dirawat di Singapura, Bukan di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bagaimana dirinya bisa dirawat di Singapura alih-alih di Indonesia.

"Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia, malah pergi ke Singapura," kata Luhut dalam unggahan di Instagram, Sabtu (4/11).

Lihat Juga : Dibesuk Jokowi di Singapura, Luhut Berdiri Beri Salam Hormat

Luhut kemudian menjalani pemulihan hampir sebulan di Singapura pasca dirinya dilaporkan sakit pada awal Oktober. Menurut Luhut, ketika awal-awal menjalani pemulihan di Singapura, ia hanya ditemani oleh tim dokter, seorang ajudan, serta istri juga anak.

Ia juga mengaku tidak diperkenankan menerima tamu, bahkan menjawab ponsel sekalipun. Seluruh panggilan telepon kepada dirinya hanya boleh melalui ajudan menurut hasil keputusan keluarga.

Lihat Juga : Letjen Maruli ke Istana, Lapor Kondisi Kesehatan Luhut

"'Papa, fokus untuk pulih dahulu, sisanya bisa menunggu', begitu ucapan istri dan anak saya." kata Luhut.

"Rupanya menjalani pemulihan jauh dari rumah adalah pilihan yang bijak, sebagaimana terlihat dari progress kondisi saya yang berangsur-angsur membaik sampai saat ini." lanjutnya.

Kini, Luhut mengaku sudah boleh memegang ponsel sejenak untuk "menengok urusan kerja" meski belum sepenuhnya. Ia pun sudah dijenguk oleh Presiden Joko Widodo.

Luhut menampilkan momen dirinya memberikan hormat saat Jokowi datang menjenguk. Kata Luhut, ia juga dijenguk oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, dan sejumlah menteri dan teman-temannya.

"Rasanya seperti mendapat tambahan energi dan semangat untuk pulih kembali." kata Luhut.

[Gambas:Instagram]

Kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan jatuh sakit beredar pada awal Oktober 2023. Kala itu sejumlah foto diklaim sebagai kondisi Luhut dengan alat bantu pernapasan.

Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi membantah foto tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada penyakit spesifik yang diumumkan sebagai penyebab Luhut jatuh sakit selain daripada kelelahan.

Nona yang luar biasa

Pemerintah Lunasi Utang Pupuk Subsidi Rp16,7 T Bulan Ini******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah punya utang subsidi pupuk Rp16,7 triliun ke perusahaan pelat merah yang dipimpinnya. 

Ia mengatakan utang bakal dilunasi bulan ini. Ia mengatakan saat ini semua administrasi sudah diselesaikan di tingkat Kementerian Pertanian (Kementan).

"Piutang sudah tadi. Nominalnya Rp16,7 triliun untuk 2020-2022 itu sudah beres administrasinya," ucap Rahmat di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

"Sekarang tinggal di Kementerian Keuangan. Saya cek Kementerian Keuangan dananya ada, jadi InsyaAllahmohon doanya (bulan ini selesai)," ujarnya.

Di kesempatan lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang berjanji melunasi utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) akhir tahun ini.

"Itu (utang ke PT Pupuk Indonesia) memang akan kita selesaikan, tapi itu tetap dalam konteks kita menjaga defisit terkendali. Jadi, ini memang sedang kita siapkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10) lalu.

Selain utang ke PT Pupuk Indonesia, Febrio mengatakan pemerintah juga akan membayar kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Bahkan, ia mengklaim pembayaran tersebut rutin dilakukan tiap kuartal.

Menurutnya, skema pembayaran kompensasi energi tersebut kini sudah lebih bagus. Febrio menyebut setiap kuartalnya pemerintah melakukan asesmen dan pembayaran.

"Untuk kuartal IV memang menunggu asesmen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga bisa dibayarkan berikutnya," jelas Febrio.

"Ini tata kelola sudah terstruktur dan harusnya tidak ada ketidakpastian lagi. Baik BUMN maupun masyarakat bisa yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, tapi kewajiban-kewajibannya juga bisa diselesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]