trik slot gacor hari ini modal receh

Bagikan catatan sejarah

Harga Daging Sapi di Sumut Tembus Rp160 Ribu per Kg Jelang Lebaran******

Harga daging sapidi pasar tradisional Sumatra Utara(Sumut) naik menjadi Rp160.000 per kg jelangLebaran, padahal biasanya daging sapi dijual Rp125.000 per kg.

Meski terjadi lonjakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memastikan ketersediaan daging sapi cukup. Saat ini, kebutuhan daging di Sumut surplus sebesar 2.230 ton.

"Kita ketahui konsumsi daging pada perayaan Idulfitri nantinya pasti akan meningkat. Kondisi di Sumut, hampir di seluruh kabupaten/kota untuk daging kita nyatakan aman, karena stok daging kita surplus sebesar 2.230 ton," kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut Lies Handayani Siregar, Senin (10/4).

"Jangan khawatir dengan daging beku ini karena sangat aman untuk dikonsumsi," pungkasnya.

Ia juga memastikan daging sapi yang beredar di pasar aman dari virus PMK. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan produk ternak tersebut.

"Tahun ini dilaporkan kabupaten/kota untuk penyakit PMK sudah sangat menurun. Di setiap perbatasan provinsi sudah adacheck pointyang memastikan ternak bebas PMK. Jadi setiap ternak yang masuk atau keluar provinsi akan terdeteksi virus PMK hewan tersebut," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

teramat

Tol Cisumdawu Ruas Cileunyi******

Tol Cisumdawu ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka bakal dikenakan tarif mulai Selasa, 28 Februari 2023.

Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol.

"Secara resmi menginformasikan diberlakukannya tarif jalan tol mulai hari Selasa, 28 Februari 2023 pukul 00:00," ujar Direktur Teknik dan Operasi PT Citra Karya Jabar Tol Bagus Medi Suarso dalam keterangan yang dikutip dari detik, Minggu (26/2).

"Penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan" ujarnya.

Selanjutnya, ia mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, salah satunya dengan menggunakan kartu Uang Elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.

Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:

1. Cileunyi - Jatinangor

Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500

2. Cileunyi - Pamulihan

Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000

3. Cileunyi - Sumedang

Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500

4. Cileunyi - Cimalaka

Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Pistol Tuhan menangis darah

Pelindo Petikemas Serahkan Pengelolaan TPK Belawan ke Anak Perusahaan******

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP resmi menyerahkan pengelolaan operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan kepada PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung).

Serah operasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis SPTP untuk meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan dari PMT Kuala Tanjung. Serah terima operasi TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung efektif dilakukan mulai tanggal 1 April 2023.

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan penyerahan operasional terminal peti kemas kepada anak perusahaan menjadi salah satu rencana strategis perusahaan pada kurun waktu 2023-2024.

Perseroan menjamin serah operasi TPK Belawan kepada PMT Kuala Tanjung tidak akan mengganggu pelayanan kepada pengguna jasa. Widyaswendra mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik kepada Otoritas Pelabuhan, pengguna jasa, dan mitra kerja perusahaan di TPK Belawan.

Dengan serah operasi TPK Belawan, tidak mengubah PMT Kuala Tanjung sebagai operator terminal di Pelabuhan Kuala Tanjung. Keputusan serah operasi disebut sebagai langkah untuk meningkatkan portofolio PMT Kuala Tanjung.

"Dengan penambahan portfolio ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PMT Kuala Tanjung, termasuk dalam hal penyelenggaraan kegiatan bongkat muat dan perluasan pasar di Pelabuhan Kuala Tanjung," tambahnya.

General Manager PT Tanto Intim Line Cabang Medan Bustanul Arifin Siregar mengatakan pihak pelayaran selaku pengguna jasa di TPK Belawan tidak mempermasalahkan serah operasi yang akan dilakukan oleh SPTP.

Para perusahaan pelayaran berharap keputusan tersebut tidak memberikan dampak negatif atas pelayanan di TPK Belawan. Bustanul berharap kinerja operasi yang sudah dicapai oleh TPK Belawan saat ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan.

"Kami sepenuhnya mendukung, selama pelayanan dan kinerja operasional yang saat ini sudah baik dapat ditingkatkan atau mininal dipertahankan, sistem layanan berbasis teknologi informasi tidak berubah, pembayaran transaksi dan pajak juga tidak berubah," terangnya.

Agen Ratu: Selir Backgammon

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]