buku mimpi ular

dunia cermin tertinggi

Kantor Airlangga Hartarto Buka Lowongan, Gaji Rp6,5 Juta per Bulan******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongankerja non-pegawai negeri sipil (PNS) bergaji hingga Rp6,5 juta per bulan.

Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang IX di kantor Airlangga Hartarto itu dibuka untuk dua posisi, yakni; Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan Tenaga Pendukung Administrasi.

Posisi Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dibuka untuk satu orang dengan honor Rp6,5 juta per bulan. Sementara itu, tiga orang dibutuhkan untuk mengisi Tenaga Pendukung Administrasi yang bergaji Rp5,5 juta per bulan.

"Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan CV yang di-upload melalui web tersebut di atas. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atas pada 12 Juli 2023," tutup pengumuman tersebut.

Berikut syarat atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk bisa sekantor dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto:

1. Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital

- Pria atau Wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal S1 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK minimal 3,00 dengan skala 4,00
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris baik, lisan maupun tulisan
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.

[Gambas:Video CNN]

2. Tenaga Pendukung Administrasi

- Pria atau Wanita, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Akuntansi/Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00)
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan)
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja dengan target waktu
- Mampu bekerja sama dalam tim maupun bekerja secara mandiri

Jingfangnian

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

luar biasa mulia

Cara Daftar Naik LRT Jabodebek yang Diuji Coba Mulai 12 Juli 2023******

LRT Jabodebek mulai diuji coba atau soft launching pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan masyarakat yang ingin ikut uji coba bisa mendaftar melalui link yang akan dicantumkan di media sosial LRT Jabodebek pada 10 Juli, dan dikenakan tarif Rp1. Setelah mengklik link pendaftaran, ada formulir yang harus diisi.

Kemudian, masyarakat akan mendapat konfirmasi dari KAI yang disampaikan melalui e-mail atau SMS.

Setelah itu, masyarakat harus menunjukkan bukti konfirmasi kepada petugas di stasiun keberangkatan. Adapun tiga stasiun keberangkatan yang bisa dipilih antara lain Dukuh Atas, Harjamukti, dan Jatimulya.

Untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mencoba LRT Jabodebek, KAI akan membatasi satu orang hanya bisa ikut sekali perjalanan uji coba kereta.

"Kami mohon kepada siapapun masyarakat yang sudah mendapat kesempatan mohon untuk tidak mendaftar lagi. Beri kesempatan yang lain," kata Kuswardoyo.

Secara keseluruhan, total penumpang pada uji coba LRT dibatasi maksimal 600 orang per hari. Jumlah itu dibagi ke dalam 4 trainset dengan kapasitas 150 orang.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Cara Daftar Naik LRT Jabodebek dengan Tarif Rp1 di 12 Juli******

LRT Jabodebek akan melakukan soft launching atauuji cobapada 12 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Masyarakat yang ingin menjajal kereta ini harus mendaftar terlebih dahulu.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan masyarakat yang ikut uji coba akan dikenakan tarif Rp1. Masyarakat yang ingin ikut uji coba bisa mendaftar di link yang akan dicantumkan di media sosial LRT Jabodebek pada 10 Juli. Setelah mengklik link pendaftaran, ada formulir yang harus diisi.

Setelah itu, masyarakat akan mendapat konfirmasi dari KAI yang disampaikan melalui e-mail atau SMS.

Setelah itu, masyarakat harus menunjukkan bukti konfirmasi kepada petugas di stasiun keberangkatan. Adapun tiga stasiun keberangkatan yang bisa dipilih antara lain Dukuh Atas, Harjamukti, dan Jatimulya.

Untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mencoba LRT Jabodebek, KAI akan membatasi satu orang hanya bisa ikut sekali perjalanan uji coba kereta.

"Kami mohon kepada siapapun masyarakat yang sudah mendapat kesempatan mohon untuk tidak mendaftar lagi. Beri kesempatan yang lain," kata Kuswardoyo.

Secara keseluruhan, total penumpang pada uji coba LRT dibatasi maksimal 600 orang per hari. Jumlah itu dibagi ke dalam 4 trainset dengan kapasitas 150 orang.

Sebelumnya, Kuswardoyo seluruh sistem LRT Jabodebek saat uji coba bakal sama dengan saat beroperasi.

"Terkait nanti tanggal 12 Juli saat soft launching, nanti rencana pada 10 Juli kami akan menempatkan link pendaftaran di media sosial. Saat uji coba nanti kami akan mencoba semua sistem seperti saat akan beroperasi," katanya di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Kantor Airlangga Hartarto Buka Lowongan, Gaji Rp6,5 Juta per Bulan******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongankerja non-pegawai negeri sipil (PNS) bergaji hingga Rp6,5 juta per bulan.

Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang IX di kantor Airlangga Hartarto itu dibuka untuk dua posisi, yakni; Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan Tenaga Pendukung Administrasi.

Posisi Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dibuka untuk satu orang dengan honor Rp6,5 juta per bulan. Sementara itu, tiga orang dibutuhkan untuk mengisi Tenaga Pendukung Administrasi yang bergaji Rp5,5 juta per bulan.

"Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan CV yang di-upload melalui web tersebut di atas. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atas pada 12 Juli 2023," tutup pengumuman tersebut.

Berikut syarat atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk bisa sekantor dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto:

1. Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital

- Pria atau Wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal S1 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK minimal 3,00 dengan skala 4,00
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris baik, lisan maupun tulisan
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.

[Gambas:Video CNN]

2. Tenaga Pendukung Administrasi

- Pria atau Wanita, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Akuntansi/Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00)
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan)
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja dengan target waktu
- Mampu bekerja sama dalam tim maupun bekerja secara mandiri

Kota super terapung

Perbanyak Akses ke Patimban, Pemerintah Bangun Tol******

Pemerintah bakal memperluas akses ke Pelabuhan Patimban dengan membangun jalan tol hingga jalur kereta api.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan saat ini akses yang tersedia barulah jalan dari jalur pantai utara (Pantura).

Ia menekankan tidak ada akses lainnya, termasuk persimpangan menuju pelabuhan internasional tersebut.

Percepatan ini juga hasil obrolan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam bahan paparannya, 37,5 km akses tol ke Patimban tersebut digarap pemerintah sepanjang 22,94 km. Sedangkan sisanya sepanjang 14,11 km menjadi ranah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Berencana Pasok Listrik ke Afrika Selatan

Investasi yang dibutuhkan untuk menggarap akses tol menuju Pelabuhan Patimban ini menyentuh Rp5,02 triliun, di mana biaya konstruksinya mencapai Rp2,45 triliun.

"Patimban itu nanti tidak hanya dari jalan Pantura, juga ada akses dari tol Cipali," tegas Dian.

Selain tol, pemerintah juga tengah menyiapkan akses jalur kereta api ke pelabuhan internasional tersebut.

Dian menegaskan hal tersebut sudah dipikirkan dalam detail engineering design (DED) proyek ini, termasuk pengkajian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Kalau rencana ke depan, sebenarnya ada juga railway. Sudah dilakukan kajian oleh DJKA, tetapi baru kajian. Itu perlu pembiayaan, tetapi konsep sudah ada. Karena di DED Pelabuhan Patimban itu sudah ada railway-nya, kalau gak salah tembus sampai ke Pagaden," tutupnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat juga mendukung pembangunan akses tol ke Pelabuhan Patimban.

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Sismadani juga berharap ada investor masuk untuk segera menggarap jalur KA.

"Dari segi konektivitas, sebenarnya tadi sudah disampaikan, kami sedang mencoba mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. Itu nanti nyambung tol (Cipali) KM 89 ke Pelabuhan Patimban. Mudah-mudahan juga kereta logistiknya itu pembiayaannya lancar dan segera dibangun (jalur kereta)," harap Sismadani.

Adapun Pelabuhan Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu.

Pelabuhan internasional ini dioperasikan secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) selaku pengelola, sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]