7meter alternatif

Sistem yang akan diperbaiki

Pedagang Keluhkan Harga Beras Naik Usai Serapan di Petani Rendah******

Sejumlah pedagang mengeluh kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir.

Milah (56), pemilik warung makan di kawasan Jakarta Timur, mengeluhkan hal tersebut. Padahal, sebagai pedagang, ia membutuhkan beras dalam jumlah yang lebih banyak dari rata-rata konsumsi rumah tangga.

"Beras kayak gini sekarang harganya Rp11 ribu per kg, biasanya cuma Rp9.500 per kg, sudah seminggu lebih," kata Milah padaCNNIndonesia.com, Jumat (18/11).

Pengelola toko Idola di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Hariyanto mengungkapkan kenaikan harga ini sudah berlangsung setidaknya tiga minggu. Alasannya adalah pasokan dari para petani sudah diserap oleh Bulog dan tidak banyak masuk ke pasaran.

"Kalau yang premium kenaikannya dipicu penyerapan beras oleh Bulog. Bulog kan ini lagi pengadaan atau penyerapan komersil itu, cuma harganya fleksibel, tiap-tiap toko beda," kata Anto, sapaan akrabnya, saat ditemui di PIBC.

Akibat penyerapan beras yang dilakukan oleh Bulog, para pemasok beras kini harus bersaing harga dan mengikuti standar pemerintah.

Padahal menurut Anto, panen kali ini adalah panen gaduk. Artinya, pada musim seperti ini, para petani tak hanya menanam padi namun juga palawija. Sehingga hasil panen beras tidak akan sebanyak saat panen raya atau panen pertama.

"Makanya kalau panen padi pertama itu bisa 90 persen padi semua. Kalau Bulog niat pengadaan harusnya Februari, Maret, April. Itu panen raya, panen pertama, padi berlimpah. Jadi dalam bulan-bulan yang produktivitas rendah, dia maksain pengadaan. Otomatis kaya gini, harga melambung," keluh Anto.

Harga beras di tokonya sendiri rata-rata meningkat hingga Rp1.000, baik untuk beras premium ataupun medium. Meskipun untuk beras premium belum melewati harga eceran tertinggi (HET), namun untuk beras medium kenaikannya sudah melampaui HET Rp9.450.

Ia pun membandingkan kenaikan harga beras justru tak terjadi saat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipangkas oleh pemerintah.

"Waktu kenaikan BBM justru nggak ngaruh, Walaupun logistiknya naik, tapi nggak ngaruh, yang ngaruh justru ini. Makanya kalau harga beras melambung tinggi ini yang disalahkan Bulog. Waktu pengadaannya gak tepat," sambungnya lagi.

Anto kembali memaparkan kenaikan harga ini ikut berdampak pada pembelian yang semakin berkurang. Saat ini, rata-rata harian stok keluar masuk di tokonya mencapai 100 ton. Meskipun kenaikan ini tak separah 2013 lalu, Anto menyentil mestinya pemerintah melakukan penyerapan saat beras sedang berlimpah.

"Pas panen (raya, padi) banyak kan harga turun, itu harusnya diserap pemerintah, entar musim paceklik bulan-bulan gini, keluarin lagi tuh. Kan lapangan kosong, Bulog ada, harusnya gitu. Jadi kayak salah strategi, ini kebalik, pas di lapangan kosong malah menyerap, otomatis melambung," ucapnya.

Namun, meski serapan di tingkat petani sedang rendah, Anto menyebut stok miliknya masih dalam ukuran aman. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Sekretaris Perusahaan PIBC Kadek Reza yang mengungkapkan stok beras saat ini masih dalam taraf aman.

"Terkait dengan stok beras saat ini di PIBC kurang lebih berada di 38 ribu ton, jadi masih dalam batas aman," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.

Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani. Imbasnya, pasokan CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton jauh dari target 1,2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Ahli IPB Kritik Food Estate Era Soeharto sampai Jokowi******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menegaskan program food estate atau lumbung pangan nasional adalah pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

"Sering kali saya sebut, food estateini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi," katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).

Andreas lantas menceritakan sejarah membuktikan food estate selalu gagal di Indonesia. Kegagalan bisa dilihat dari dari pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba) hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kemudian akibat pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia mencanangkan lagi program food estate, dan tidak ada ceritanya. Pemborosan dana yang luar biasa besar, berapa puluh triliun dana yang sudah kita gelontorkan untuk food estatedan tidak menghasilkan apapun," tegasnya.

Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus kepada satu hal, misalnya memperbaiki lahan gambut 1 juta hektare yang sekarang sudah rusak berat. Andreas mengatakan perlu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk membangun food estate.

Andreas menegaskan setiap presiden jangan berganti-ganti program. Itu yang membuat food estatebelum menjadi solusi pangan Indonesia sampai saat ini karena tidak fokus membangun dan mengurusnya.

Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estatepada 2021-2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.

"Ada sinyalemen presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo di Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Presiden Jokowi pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasanfood estatedi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT.

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Satgas Pangan Sebut Curang Distribusi Pupuk Biang Lonjakan Harga Beras******

Satgas Pangan Polri membongkar biang kerok yang menjadi pemicu lonjakan harga berasbelakangan ini. Biang kerok itu adalah kecurangan dalam distribusi pupukdan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. BBM subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief mengatakan pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen. Harga di petani katanya harus disesuaikan dengan agroinput dan margin yang cukup sehingga petani mau meningkatkan produksi. Namun, harga di hilir atau konsumen juga tetap harus dijaga.

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

IHSG Loyo ke 7.365, Imbas 356 Saham Terkoreksi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.365 pada Selasa (26/3). Indeks saham melemah 12,09 poin atau minus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,10 miliar saham.

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,03 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,04 persen.

Bursa Amerika serempak ditutup merah. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE melemah 0,19 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Satgas Pangan Sebut Curang Distribusi Pupuk Biang Lonjakan Harga Beras******

Satgas Pangan Polri membongkar biang kerok yang menjadi pemicu lonjakan harga berasbelakangan ini. Biang kerok itu adalah kecurangan dalam distribusi pupukdan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. BBM subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief mengatakan pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen. Harga di petani katanya harus disesuaikan dengan agroinput dan margin yang cukup sehingga petani mau meningkatkan produksi. Namun, harga di hilir atau konsumen juga tetap harus dijaga.

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.