buku mimpi lele

mahjong ways gacor jam berapa 899Jutaan kata 2596Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi lele》

Presiden: Barat tingkatkan tekanan terhadap Serbia untuk akui Kosovo******

Belgrade (ANTARA) - Presiden Serbia Aleksandar Vucic pada Sabtu mengatakan bahwa negara-negara Barat meningkatkan tekanan terhadap Serbia untuk mengakui kemerdekaan Kosovo.

Dalam pidatonya di hadapan publik, Vucic mengatakan ada tiga hal yang diharapkan dari Serbia.

"Yang pertama adalah pengakuan atas proklamasi kemerdekaan Kosovo dan Metohija serta penolakan dukungan terhadap Republika Srpska (salah satu entitas Bosnia Herzegovina)," kata Vucic.

"Kedua adalah pemberlakuan sanksi terhadap Rusia dan penerapan sikap anti-China, dan yang ketiga adalah pembentukan 'rezim boneka' di Serbia," ujar dia lebih lanjut.

Vucic mengatakan bahwa tekanan terhadap Serbia, dengan tujuan destabilisasi, selalu disinkronkan melalui media dan organisasi non-pemerintah baik di kelompok yang memberikan tekanan di dalam negeri maupun luar negeri.

"Anda akan mendapat sikap dan serangan yang sama dari masyarakat sipil dan berbagai kelompok penekan yang akan dilakukan melalui kelompok agama, penggemar, dan banyak kelompok lainnya," kata Vucic.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008, dengan sebagian besar negara-negara anggota PBB, termasuk AS, Inggris, Prancis, Jerman dan Turki, mengakuinya sebagai negara otonom.

Namun, Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya.

Anggota aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dari kawasan Balkan --Albania, Bulgaria, Makedonia Utara, Montenegro, dan Rumania-- bergabung menerapkan sanksi Barat terhadap Rusia, dan mengirimkan senjata dan peralatan ke Ukraina.

Serbia dan Kroasia memiliki industri senjata yang cukup besar di kawasan. Namun, Serbia menolak untuk memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Presiden Serbia: Saya akan dapat Nobel Perdamaian kalau akui Kosovo

Baca juga: Serbia, Kosovo kembali gagal sepakati normalisasi hubungan

Penerjemah: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot tergacor jp、lazawin slot、maxwin hari ini

Terkait：cara dapat uang dari michat、aku laku laku、lobby303、pasti slot、bareng88、bot slot online、kredivo cicilan 24 bulan、rtp togel、naga505、findaya pinjaman online

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：anting 2d togel（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

situs slot terbaru dan gacor

kaptenmpo

ohtogel

permainan slot yang gacor hari ini

bo slot rekomendasi

pinjol yang tanpa verifikasi wajah

qqtix

cara upgrade akun kredivo

adakami pinjaman legal atau ilegal

kampusBacaan TerkaitMore+

Petualangan animasi domestik

juara102

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Teratai Hijau

cara trik maxwin olympus

Dua korban longsor di Sragen masih dalam pencarian******

Kami mengevakuasi korban, sudah ditemukan satu, masih ada dua lagi. Minta doanya semoga hari ini bisa ketemu

Sragen, Jateng (ANTARA) - Dua orang korban longsor di Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang terjadi pada Minggu (3/3) petang hingga saat ini masih dalam pencarian.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati di Kabupaten Sragen, Senin, mengatakan ada satu orang korban yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

"Kami mengevakuasi korban, sudah ditemukan satu, masih ada dua lagi. Minta doanya semoga hari ini bisa ketemu," katanya.

Terkait hal itu, dikatakannya, sebagai tindak lanjut masyarakat yang tinggal di daerah rawan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

"Untuk tingkat kerawanan yang sangat tinggi agar mengungsi terlebih dahulu ke saudara atau ke tempat lain yang aman," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini masih terus menyisir mana saja keluarga yang terdampak akibat kejadian tersebut.

"Dari daerah yang kami sisir sudah dilakukan assessment. Baru setelah itu, kita bisa ambil tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu mereka yang terdampak," katanya.

Sementara itu, berdasarkan laporan kepolisian, longsor terjadi pada pukul 18.30 WIB. Sebelum longsor, di daerah tersebut terjadi hujan ringan sejak pukul 14.00 WIB. Selanjutnya hujan lebat mulai terjadi pada pukul 17.30 WIB hingga berakibat pada longsor.

Baca juga: Tiga Penambang Batu di Sragen Tewas Tertimpa Longsor
Baca juga: BPBD: tidak ada korban tewas bencana Sragen
Baca juga: Marzuki temui korban banjir Sragen

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Bumi ini agak jahat

letsbet303

Pernikahan di Korea Selatan anjlok 40 persen selama 10 tahun terakhir******

Seoul, Korsel (ANTARA) - Jumlah pernikahan di Korea Selatan anjlok sebanyak 40 persen selama 10 tahun terakhir, menyebabkan penurunan angka kelahiran di negara tersebut, menurut data pemerintah pada Minggu (3/3).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, sebanyak 193.673 pernikahan dilaporkan pada tahun lalu, turun tajam dari 322.807 kasus pada tahun 2013.

Jumlah pernikahan pada tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan 191.690 pernikahan yang dilaporkan pada tahun 2022, tetapi jumlah pernikahan tahunan tersebut menurun selama 11 tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2022.

Menurut survei yang dilakukan oleh Statistics Korea, hanya 15,3 persen dari mereka yang berusia 13 tahun ke atas mengatakan “pernikahan adalah suatu keharusan” pada tahun 2022, turun dari angka yang sama sebesar 20,3 persen pada 10 tahun lalu.

Proporsi mereka yang menjawab “menikah lebih baik” juga turun menjadi 34,8 persen, dari 42,4 persen pada periode yang sama.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen dari mereka yang berusia 20-an atau 30-an menyebutkan “kekurangan uang” sebagai alasan mereka tidak menikah.
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun

Sekitar 19 persen dan 14 persen dari mereka yang berusia 20-an dan 30-an mengatakan mereka “tidak merasa perlu” untuk menikah.

Lebih sedikitnya pernikahan juga menyebabkan penurunan tingkat kesuburan negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir, karena kebanyakan orang di Korea Selatan melahirkan bayi setelah mereka menikah.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, jumlah bayi baru lahir di Korea Selatan turun selama delapan tahun berturut-turut pada tahun 2023 menjadi 230.000, turun 47,3 persen dari 436.455 pada tahun 2013,

Tingkat kesuburan total di Korea Selatan – jumlah rata-rata anak yang diharapkan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang hidupnya – turun ke titik terendah sepanjang sejarah triwulanan sebesar 0,65 pada periode Oktober-Desember tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat penggantian sebesar 2,1 yang akan menjaga populasi Korea Selatan tetap stabil di angka 51 juta.

Baca juga: Jumlah penduduk China menyusut dua tahun berturut-turut
Baca juga: Jepang catat rekor penurunan populasi pada 2023

Sumber: Yonhap

penyedia sistem

Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim agar memaksimalkan pengangkatan pustakawan menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, melainkan juga diangkat menjadi ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari pustakawan," ujar Zainuddin dalam video singkat sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin. Menurut dia, langkah tersebut bernilai penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin tertarik menjadi pustakawan, menyusul minimnya jumlah ahli perpustakaan itu di tanah air.

Ia mengatakan jumlah pustakawan cukup sangat bermanfaat dalam membangun perpustakaan-perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar di sekolah, dan meningkatkan literasi siswa. Sejalan dengan persoalan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah memperluas rekrutmen pustakawan. Sebelumnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat per tahun 2023 Indonesia kekurangan sebanyak 439.680 pustakawan.

Baca juga: Perpusnas alokasi Rp520 miliar bangun gedung perpustakaan di daerah

Baca juga: Provinsi Bengkulu bangun perpustakaan berstandar internasional Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kekurangan 439.680 pustakawan itu terjadi di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri maupun swasta, serta perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyampaikan bahwa perekrutan pustakawan perlu diprioritaskan untuk menutupi kekurangan tersebut. ”Satu-satunya cara (memprioritaskan perekrutan pustakawan) ada pada kewenangan yang melekat pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati/wali kota, gubernur, pimpinan lembaga, dan lainnya,” ujar dia.

Hingga September 2023 lalu, Perpusnas mencatat terdapat sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia. Sebanyak 2.057 di antaranya adalah perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus.

Terkait akreditasi, perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558. Sementara itu, 1.499 perpustakaan lainnya berstatus belum terakreditasi. Lalu untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.

Baca juga: Perpusnas bangun budaya baca lewat program 10 ribu perpustakaan desa

gen dewa super

hokiplay99

Iriana Jokowi******

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama jajaran istri menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti "Dialog Interaktif Anak" di Alun-Alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, sebelum membuka Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia.

Iriana nampak hadir bersama Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang juga Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani dan jajaran istri menteri, salah satunya Annisa Pohan yang merupakan istri Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama jajaran istri menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti "Dialog Interaktif Anak" di Alun-Alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Iriana bersama rombongan disambut anak-anak berseragam SD sejak dari jalan lingkungan menuju Alun-Alun Cirimekar.

Ia tiba di alun-alun sekitar pukul 08.30 WIB kemudian melakukan senam bersama dilanjutkan berinteraksi dengan sekelompok anak-anak SD.

"Ini ibu sama ibu wapres sama ibu-ibu menteri semuanya akan memberikan pertanyaan. Yang sulit apa yang mudah mudah? Mau hadiah apa?," kata Iriana saat memberikan kuis.

Iriana membagikan buku belajar dan hadiah dua unit sepeda kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan.

Kemudian, Iriana bersama Wury Estu Handayani menanam cabai sebagai tanda dimulainya Gertam Cabai Nasional.
Baca juga: Iriana Jokowi canangkan Aksi Gerakan Indonesia Bersih di Bogor
Baca juga: Ibu Negara peringati Hari Kartini di Bogor
Baca juga: Ibu Negara silaturahmi dengan ibu-ibu PKK di Istana Bogor

Tuan dan kegilaan jahat

otwslot777

BI Sultra siapkan uang tunai Rp1,9 triliun untuk Ramadhan 1445 H******

KENDARI (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan uang tunai sebesar Rp1,9 triliun untuk kebutuhan masyarakat di masa Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah(H)/2024 Masehi.

Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya saat ditemui di Kendari, Minggu, mengatakan bahwa jumlah yang telah disiapkan itu melebihi proyeksi kebutuhan perbankan di wilayah Provinsi Sultra, yakni sebesar Rp1,5 triliun.

"Sehingga dengan disediakan itu, dipastikan untuk kecukupan uang layak edar atau ULE bagi masyarakat di Sultra sudah bisa terjamin," kata Doni Septadijaya.

Dia juga menyebutkan bahwa jumlah uang yang telah beredar di masyarakat periode Januari hingga Februari 2024 mencapai angka Rp705,96 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 177,98 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2023 lalu.

Doni Septadijaya menyampaikan bahwa peningkatan yang signifikan itu terjadi disebabkan oleh penarikan yang cukup besar dikarenakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada Februari 2024.

"Nilainya itu sebesar Rp477,10 miliar yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara," sebut Doni Septadijaya.

Ia menambahkan bahwa dalam rangka menyambut momen Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, pihaknya melaksanakan program semarak Ramadhan dan berkah Idul Fitri atau Serambi. BI Sultra akan bersinergi dengan 24 perbankan daerah dalam pelayanan penukaran uang tunai di pusat keramaian di Kota Kendari.

"Serta 90 titik layanan penukaran uang yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tanggal 4 April 2024 mendatang," tambah Doni Septadijaya.

Diketahui, dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai untuk seluruh masyarakat Provinsi Sultra, BI juga melaksanakan penukaran uang tunai di kas keliling yang dilakukan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), yakni di Pasar Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Pasar Sabho, Kabupaten Buton.

《buku mimpi lele》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，gacorslot777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buku mimpi lele》bab terbaru。