server baru cuan88

Paviliun Tianxuan

Indonesia Pede Pertemuan Tingkat Sherpa Hasilkan Deklarasi Pimpinan******

Pemerintah yakin pertemuan Sherpa G20keempat yang berlangsung pada 11-14 November di Jimbaran, Baliakan menghasilkan kesepakatan leader's declaration(deklarasi pimpinan).

Adapun pertemuan ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan pada 15-16 November 2022. Leader's declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

"Teman-teman sherpa semua negara sepakat mengupayakan menghasilkan output document atau yang sering kita sebut leader's declarationterutama untuk KTT G20 Indonesia 2022. Itu tujuan utamanya. Masih berproses, masih berjuang," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan resmi, Senin (14/11).

"Kalau melihat perkembangan yang ada sampai siang ini kita optimis bisa menghasilkan satu output documentdi mana Indonesia menjadi presidensi tahun 2022. Masih ada beberapa waktu ke depan menjelang KTT. Mudah-mudahan sesuai harapan kita," jelasnya.

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diketahui dari pembahasan sherpa keempat ini. Pertama, semua perwakilan sherpa hadir secara fisik di Indonesia.

Kedua, semua sherpa memiliki komitmen kuat di tengah dinamika dan perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia 2022 sejak awal akan berbeda dari pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya.

"Perbedaan yang paling nyata adalah di dalam semua pembahasan kita ingin forum G20 sebagai premiere forum ekonomi dan keuangan betul-betul menghasilkan dokumen yang menghasilkan manfaat nyata baik itu untuk kepentingan nasional kita maupun untuk solusi dinamika tantangan ke depan," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Susiwijono, sejak awal hasil pertemuan dan pembahasan sherpa juga akan menghasilkan lampiran (annex) yang disebut concrete deliverables.

[Gambas:Video CNN]

"Concrete deliverablesitu nanti akan ada namanya mungkin akan teknis ya ada basket 1, basket 2. Basket 1 itu proyek yang sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral," jelasnya.

Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi lampiran dari deklarasi pimpinan. Di dalamnya terdapat kurang lebih 226 proyek maupun inisiatif. Dari jumlah tersebut ada 115 yang terkait dengan prioritas isu Presidensi Indonesia 2022.

"Arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, yang ketiga transisi energi plus isu ketahanan pangan. Itu yang kita desain menjadi proyek inisiatif yang konkret terutama untuk membantu, solusi menyelesaikan berbagai krisis dunia seperti pangan, energi, dan finance," jelasnya.

Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 Working Groups (WG) dan 10 Engagement Groups (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti culture and creative economy, Research and Innovation Ministers' Meeting, Side Event, dan Joint Ministerial Meeting yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga.

Meng Hailan Ye Chengjun

Luhut Optimistis Kontribusi Ekonomi G20 Pulihkan Luka Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, khususnya di Bali.

Menurut Luhut penyelenggaraan G20 akan memberikan kontribusi mencapai $US533 juta atau sekitar Rp7,5 triliun terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2022.

Lihat Juga : Jokowi Akan Bertemu Biden di KTT G20, Bahas Isu yang Digodok 1,5 Tahun

Apalagi, Bali jadi salah satu wilayah Indonesia yang paling terdampak pandemi. Oleh karena itu, ia berahrap G20 dapat mengobati luka yang mendalam itu.

"Kita tahu, selama pandemi kemarin Bali sangat menderita, sekarang kita berharap ini dapat mengobati luka yang mendalam selama dua tahun," jelas Luhut.

Ia menambahkan konsumsi domestik yang didorong rangkaian G20 ini juga diperkirakan naik sampai Rp1,7 triliun. Selain itu, G20 juga membangkitkan serapan tenaga kerja lebih dari 33 ribu orang, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions), dan UMKM.

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

DAMRI Siap Operasikan 24 Bus Listrik di Bali untuk Dukung KTT G20******

DAMRI akan mengoperasikan 24 bus listrikuntuk menunjang mobilisasi para peserta dan delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam pengoperasian bus listrik untuk mendukung acara yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali itu.

Persiapan tersebut di antaranya melakukan pelatihan untuk para pengemudi, seperti memastikan standar minimum pelayanan dalam keamanan dan kesiapan selama berkendara.

"Kami optimis bus listrik dapat beroperasi secara prima, dengan persiapan yang matang dan pengecekan secara berkala, semoga pengoperasian armada ini mampu menunjang kelancaran agenda KTT G20," ungkap Akhbar melalui keterangan resmi, Kamis (10/11).

Rute yang akan dilalui oleh bus listrik yang akan dioperasikan DAMRI di Nusa Dua tersebut dibagi menjadi tiga. Berikut di antaranya:

- Rute ND 1, bus akan melewati Lapangan Lagoon - Sofitel Hotel & Resort - BNDCC - Bali Collection - Hotel St. Regis - Mulia Resort - Hotel Hilton - The Apurva Kempinski - Samabe Bali Suites & Villas.

- Rute ND 2, bus akan melewati Nusa Dua Beach Hotel - The Westin Hotel - Hotel The Laguna - Hotel Melia Bali - Bali Collection - Hotel Grand Hyatt - Ayodya Resort Bali - Hotel Merusaka - The Apurva Kempinski.

- Rute ND 3, bus akan melewati Bali Collection - The Mulia Resort - The Apurva Kempinski - Hotel Ritz Carlton.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Bahlil: Investor Asing Sempat Ogah Kolaborasi dengan Pengusaha Daerah******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investorasing sempat tidak mau berkolaborasi dengan pengusaha daerah saat menanam modal di Indonesia.

"UMKM atau pengusaha daerah, itu sebagian negara tidak setuju, saya katakan ketika investasi harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar tumbuh bareng, jangan kalian ambil sumber daya alam kita kemudian pergi," kata Bahlil dalam acara 'Launching & Introduction Bali Compendium & Sustainable Investment Guidelines' di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengklaim pihaknya terus bernegosiasi dengan para investor mengingat kolaborasi dengan pengusaha daerah bersifat wajib.

"Kami debat, dan Alhamdulillah kolaborasi dengan pengusaha daerah dalam investasi diakui sebagai hal yang harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah mewajibkan seluruh investor menggandeng pengusaha di daerah dalam membangun proyek. Hal ini berlaku bagi investor dari luar negeri dan dalam negeri.

Bahlil mengatakan pihaknya sengaja mewajibkan kolaborasi ini agar pengusaha daerah mendapatkan dampak positif dari investasi yang masuk. Ia berharap hal ini juga dapat mendorong perekonomian setempat.

"Ini agar orang-orang di daerah jadi subjek dan objek ekonomi juga, jangan sampai mereka hanya dapat musibah saja," tutur Bahlil.

Bahlil mengatakan kolaborasi pengusaha nasional atau asing dengan daerah akan menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan begitu, ketimpangan di Indonesia bisa membaik ke depannya.

"Pertumbuhan ekonomi penting, tapi kalau pemerataan tidak baik nanti ada gini ratio besar dan itu bisa menimbulkan masalah sosial," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Jalan Panjang Proyek Kereta Cepat: Biaya Bengkak Hingga Tiket Mahal******

Proyek kereta cepat Jakarta- Bandung(KCJB) akan mulai diuji coba pada 16 November besok. Tadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping akan menyaksikan langsung proses uji coba tersebut.

Namun, karena jadwal yang sangat padat, kedua kepala negara itu memutuskan menyaksikan secara virtual.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Proyek yang sudah dicanangkan sejak sekitar 2018 ini sudah banyak melalui banyak dinamika. Mulai dari pembengkakan biaya hingga soal tiket mahal.

Berikut rekap perjalanan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), mulai dari biaya bengkak, tiket mahal, hingga baru balik modal setelah 38 tahun.

1. Biaya Bengkak

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun. "Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

2. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

3. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun Hingga Sumbang Negara Rp11 T

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]