voucher udemy

Huashan Shenmen

KPPU Temukan Pelanggaran Penjualan Minyakita di Kalimantan******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Balikpapan menemukan pelanggaran dalam penjualan minyak goreng Minyakita di Kalimantan. Bentuk pelanggaran itu adalah penjualan bersyarat atau tying agreement.

Jadi, para distributor Minyakita menjual minyak eceran dengan persyaratan toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil V Balikpapan Manaek Pasaribu mengungkapkan pihaknya telah melakukan observasi pasar selama tiga bulan, dari November 2022 hingga Januari 2023.

Menurutnya, pelanggaran itu ditemukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ia tidak menutup kemungkinan pelanggaran serupa juga terjadi di daerah lain di Kalimantan.

Setidaknya terdapat dua bentuk penjualan dengan syarat yang ditemukan KPPU. Pertama, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk minyak goreng merk selain Minyakita.

Kedua, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk non minyak goreng seperti sabun cuci piring.

"Praktik ini disinyalir diterapkan dari atas (level produsen), tengah (distributor/agen), bawah (riteler/pengecer). Minyakita yang didistribusikan oleh distributor di Kalimantan ada yang berasal dari produsen di Surabaya," tuturnya.

Manaek mengamati keberadaan Minyakita di Kalimantan berdasarkan secara acak, banyak toko yang mengaku tidak memiliki stok Minyakita karena belum dikirim oleh distributor atau agen di wilayahnya.

Ia memastikan para distributor yang terlibat akan segera dipanggil untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Pemanggilan itu direncanakan berlangsung Senin (13/2) depan.

"Kami mengimbau ekepada produsen, distributor maupun retaileruntuk tidak melakukan pemaketan, pembelian Minyakita dengan produk lain seperti minyak goreng merk premium atau sabun cuci piring," tegas Manaek.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Hanya Selang Setahun, Supermal Karawaci Digugat PKPU Lagi******

PT Supermal Karawaci kembali digugat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh perusahaan asal Singapura, Investment Opportunities V Pte Limited.

Gugatan itu diajukan pada 6 Februari 2023 atau dua hari lalu. Artinya, gugatan itu kembali diajukan Investment Opprtunities satu tahun setelah gugatan keduanya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 2022 lalu ditolak.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Investment Opportunities juga mengajukan gugatan kepada PT Dewata Wibawa.

Selain itu, penggugat meminta agar Supermal Karawaci ditetapkan dalam kondisi PKPU dengan segala akibat hukumnya.

"Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Para Termohon PKPU," tulisnya.

Investment Opportunities juga pernah mengajukan gugatan PKPU kepada Supermal Karawaci pada 30 November 2021 dan 2 Maret 2022.

Sebagai informasi, Supermal Karawaci adalah pusat perbelanjaan yang dibuka sejak 1922 yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Lippo. Mal ini berlokasi di Tangerang, Banten yang kemudian dikelola oleh Grup Salim.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Perlu Peta Jelas Agar Larangan Ekspor 21 Komoditas Tak Jadi Bumerang******

Pemerintah berencana melarang ekspor21 komoditas produk sumber daya alam(SDA) Indonesia dalam bentuk mentah hingga 2040 mendatang.

Hal ini dilakukan atas nama hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada sejumlah komoditas tersebut.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 2020. Lalu tahun ini akan dilanjutkan dengan bauksit dan tembaga. 

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Menurutnya, 21 komoditas tersebut terbagi dari delapan sektor prioritas antara lain mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil juga memperkirakan jumlah investasi untuk mengembangkan bahan mentah tersebut mencapai US$5,3 miliar atau Rp8.179,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Ia menilai larangan ekspor bahan mentah 21 komoditas itu adalah langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi ke perekonomian. Kepercayaan diri Bahlil itu berdasar hasil dari larangan ekspor nikel mentah pada 2020 lalu yang memberikan nilai tambah sangat besar.

Lihat saja, pada 2017 sebelum larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US,3 miliar. Lalu, setelah larangan berlaku, pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar US,8 miliar.

"Jadi ini adalah jalan, strategi, yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dorong jadi negara baik dan optimalisasikan sumber daya alam yang ada. Ini ada strategi negara," ucapnya.

Adapun 21 komoditas yang bakal dilarang ekspor itu adalah batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas, perak aspal buton, minyak bumi, dan gas bumi.

Lalu, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, genah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, serta garam.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dalam melaksanakan wacana ini, pemerintah tidak boleh serampangan. Yang terpenting dari rencana pemerintah dalam melarang ekspor 21 komoditas adalah roadmapatawa peta jalan yang jelas.

Dalam roadmaptersebut, harus ada tahapan dari setiap fase yang ingin dicapai pemerintah dalam kebijakan pelarangan ekspor komoditas mentah. Misalnya, kata Yusuf, dalam lima tahun ke depan pemerintah mempersiapkan pembangunan smelter, terutama untuk komoditas yang membutuhkannya untuk tuntutan hilirisasi.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan lagi juga bisa ditetapkan bagaimana bentuk ataupun cara yang dilakukan pemerintah untuk menggaet investasi dalam rangka mendorong hilirisasi 21 komoditas ini.

Tak ketinggalan, perlu ada proyeksi kebutuhan dari 21 komunitas itu dalam jangka panjang. Artinya, proyeksi kebutuhan ini tentu akan bermanfaat terutama untuk memastikan supplyyang akan diproduksi oleh 21 komoditas tersebut tidak berlebih di perjalanan sampai 2040 nanti.

"Karena kalau kita berbicara suplai yang berlebih ini kan akan mengerek harga komoditas tersebut ke level yang lebih rendah dan tentu posisi ini tidak menguntungkan terutama bagi pelaku usaha dan juga pemerintah," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyebut proyeksi terkait kebutuhan dari 21 komoditas ini akan sangat penting terutama untuk mempersiapkan berapa lama waktu transisi yang dibutuhkan.

Dengan kata lain, jika dalam lima tahun ke depan ada komoditas tertentu yang relatif belum siap untuk dilarang ekspornya, maka masih harus diberikan waktu lagi.

"Dan ketika kita berbicara waktu sekali lagi ini akan kembali lagi ke masing-masing dari komoditas tersebut," kata Yusuf.

Lihat Juga : Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua

Pastikan Tak Ada Balas Dendam dari Negara Lain

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Wapres Minta Kemnaker Bangun Balai Latihan Kerja di Daerah Termiskin******

Wakil PresidenMa'ruf Amin memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengarahkan program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) daerah dengan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, keberadaan BLKK ini seharusnya menjadi saluran upaya reskilling dan upskilling sumber daya manusia Indonesia.

Ia memandang sejumlah wilayah betul-betul membutuhkan eksistensi BLK. Sebab, balai ini diharapkan melahirkan tenaga kerja bermutu yang mampu mengungkit perekonomian lokal. Hingga pada akhirnya mempercepat tercapainya distribusi kesejahteraan.

"Kementerian Ketenagakerjaan saya minta untuk mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf dalam peresmian BLKK di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2).

Ma'ruf mengungkapkan saat ini terdapat 3.757 BLKK di seluruh Indonesia. Ia menilai capaian jumlah BLK Komunitas terbangun saat ini hanya terus ditingkatkan. Terlebih juga diikuti secara kuantitas maupun kualitas alumni BLK Komunitas. Tujuannya agar para alumni mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik dan luar negeri.

Menurutnya, pembangunan BLKK ini adalah salah satu upaya menghadapi bonus demografi ketika penduduk usia produktif mendominasi.

"Peristiwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika penduduk usia produktif tersebut dapat terserap dengan baik pada pasar tenaga kerja. Jika tidak, maka banyaknya jumlah angkatan kerja justru akan berbalik menjadi bencana demografi," tuturnya.

Ma'ruf meyakini perluasan pendirian BLK Komunitas hingga menjangkau ke seluruh pelosok tanah air akan memudahkan kelompok usia angkatan kerja dalam mengakses pelatihan kerja.

"Terlebih saat ini, kita berada di tatanan dunia yang sangat dinamis, sehingga potensi disrupsi pada semua sektor kehidupan, menjadi tak terhindarkan," ungkap Ma'ruf.

Ia juga mendesak agar pemerintah daerah (Pemda) agar konsisten mendukung keberadaan sekaligus keberlanjutan dari BLK Komunitas di daerahnya masing-masing.

"BLK Komunitas juga saya harap bisa berkembang menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dan mandiri, serta menjadi rujukan masyarakat pencari kerja guna meningkatkan kompetensi mereka," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Pengoplos 350 Ton Beras Bulog di Banten Cuan Hingga Rp1,29 M******

Tujuh pengoplos berasBulogyang ditangkap Polda Bantenmendapat keuntungan sebesar Rp3.700 per kg untuk 350 ton berasBulog yang mereka campur. Beras oplosan itu lalu dikemas dengan merek lain seperti Rojo Lele, Badak dan lainnya.

Jika ditotal, mereka mengantongi Rp1,29 miliar keuntungan hasil mengoplos beras. Beras Bulog yang berkualitas premium dibeli Rp8.300 per kg, lalu dijual Rp12 ribu per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menduga para pengusaha itu membeli beras saat operasi pasar.

"Beras Bulog mereka beli Rp8.300 (per kg), langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium yang rata-rata Rp12 ribu," kata Buwas di Polda Banten, Jumat (10/2).

Buwas bahkan mencurigai beras oplosan Bulog juga diselundupkan ke luar negeri. Jika benar, ini akan semakin mempersulit masyarakat yang membutuhkan beras.

"Negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi ada oknum yang memanfaatkan, oknum pengusaha, beras ini justeru akan dikeluarkan dari Indonesia. Nanti yang akan mendalami dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Menurut Buwas, Bulog telah mengimpor 500 ribu ton beras dari berbagai negara dan sudah di sebar ke 12 provinsi di Indonesia untuk menurunkan harganya. Namun, operasi pasar Bulog dimanfaatkan pengusaha nakal untuk meraih keuntungan berlipat dan menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah menyiapkan peraturan untuk mengatur penyaluran dan harga beras, sehingga tidak ada penyelewengan beras subsidi.

"Saya juga bicara dengan Pj Gubernur (Banten), dari pelajaran ini kita harus mulai mengatur bagaimana melakukan pengawasan secara menyeluruh kedepan, kalau tidak ini akan terus berulang," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]