situs slot deposit qris

Gambar Dewa Takdir

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

raja papan ketik

Curhat Ahok soal Risiko Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, kerja di perusahaan milik negara seperti dirinya saat ini jarang diapresiasi meski kinerja baik. Justru sebaliknya, salah sedikit langsung berurusan dengan aparat penegak hukum.

"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

Menurutnya, demi kebaikan dan negara, keputusan baik harus diambil.

"Akhirnya saya katakan, mari kita putuskan bersama. Ini (groundbreaking SPBH dan kerja sama dengan pabrikan mobil) adalah keputusan dewan komisaris dan direksi. Tentu kita bukan curang. Kalau korupsi saja bisa berjamaah, masa kita benar-benar untuk negara kita takut?" imbuh Ahok.

Pertamina melakukan groundbreakingStasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pertama di Indonesia pada Rabu (17/1) kemarin.

SPBH alias hydrogen refueling station (HRS) pertama ini berlokasi di Jelambar, Jakarta Barat. Selain menggarap proyek SPBH, Pertamina juga bekerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen pertama milik mereka akan siap dalam 6 bulan ke depan dan bisa digunakan untuk umum. Bahkan, Pertamina punya 17 titik sumber hidrogen di seluruh Indonesia untuk membangun SPBH lainnya.

"Ini perlu 6 bulan. Kita sudah tidak sabar pengen beli Mirai (mobil hidrogen pabrikan Toyota), bagus sekali loh. Bukan kurang dari 5 menit, kurang dari 3 menit (pengisian di SPBH) dan itu bisa 780 km. Jadi kalau cuma dari rumah ke kantor itu sebulan tidak ngisi-ngisi," tutur Nicke dalam sambutannya.

Ia merinci beberapa lokasi di Indonesia yang sumber hidrogennya dikuasai Pertamina, antara lain ada 4 di Sumatra, 4 di Jawa, 3 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, hingga 2 titik di Papua.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

Kekayaan Changpeng Zhao Tembus Rp580 T Usai Mundur dari Binance******

Kekayaan Changpeng Zhao tembus US,4 miliar atau setara Rp580 triliun (asumsi kurs Rp15.516 per dolar AS) usai mengundurkan diri alias resign dari Binance.

Mantan CEO Binance itu mundur dari perusahaan pada November 2023 usai terseret kasus di pengadilan AS. Ia mengaku bersalah atas transaksi ilegal hingga pencucian uang yang menjerat Binance.

"Hari ini saya mundur dari CEO Binance. Secara emosional, memang tidak mudah untuk melepaskannya, tapi saya tahu ini hal yang benar untuk dilakukan," kata Zhao di akun X pribadinya, dikutip Jumat (29/12).

Saat Zhao mundur dari Binance,CNNmelaporkan hartanya berada di kisaran US miliar. Namun, kini pundi-pundi kekayaannya semakin banyak.

Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, Changpeng Zhao menempati posisi ke-35 orang terkaya di dunia.

Akan tetapi, Zhao masih harus menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun, walau hukuman ini nanti berpotensi lebih rendah.

Berdasarkan kesepakatan pembelaan, Zhao diklaim menyetujui rekomendasi jaksa agar membayar denda sebesar US juta. Selain itu, ia akan membayar denda perdata US0 juta.

Pejabat AS mengatakan Binance mengizinkan lebih dari 100 ribu transaksi, yang melibatkan aktivitas terlarang. Perusahaan yang didirikan Zhao itu juga menutup mata dengan lebih dari 1,5 juta perdagangan aset kripto yang melanggar sanksi AS.

"Binance menutup mata terhadap kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen belakangan ini.

"Kegagalan yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platformnya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Luhut Kembali Jabat Menko Marves Setelah Diemban Erick Thohir******

Luhut Binsar Panjaitan sudah resmi kembali menjalani tugas sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menko marves).

Dia mengambil jabatan yang sempat dititipkan kepada Menteri BUMNErick Thohir.

"LBP (Luhut Binsar Panjaitan) telah aktif sebagai menko kembali. Beberapa hari yang lalu sudah menghadap ke Presiden (Joko Widodo) dan lapor," ucap Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).

Pernyataan Jodi ini turut mengonfirmasi ucapan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa soal kabar kesehatan Luhut.

Purbaya adalah salah satu orang terdekat Luhut. Ia pernah menjabat deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves 2018-2020.

Bos LPS itu mengatakan Luhut sudah kembali berkantor di Jakarta beberapa hari lalu. Namun, Purbaya mengaku belum sempat bertemu Luhut di Jakarta.

Purbaya mengatakan hanya sempat menyambangi Luhut saat masih perawatan di Singapura.

"Pak Luhut kan sudah pulang, sudah di Jakarta. Saya dengar kemarin sudah, dua hari yang lalu pulang. Sudah sempat ke kantor (Kemenko Marves) sebentar, tapi masih belum full time kelihatannya. Tapi sudah sehat, iya (sedang pemulihan)," kata Purbaya usai Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

Sebelumnya, Luhut sudah pernah kembali Jakarta usai sekitar sebulan lamanya dirawat di Negeri Singa. Pada Rabu (29/11), Luhut hadir langsung dalam pelantikan sang menantu Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengisi posisi yang ditinggalkan Luhut sejak 11 Oktober 2023 lalu. Ia ditunjuk langsung Presiden Jokowi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ketika Luhut sakit.