salju4d demo

Tuan Kerajaan Dao

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

MRT Kembali Sediakan Gerbong Khusus Perempuan Mulai Hari Ini******

PTMRT Jakarta (Perseroda) kembali menyediakangerbongkhususperempuanmulai Senin (27/3) ini.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan penerapan gerbong perempuan hanya berlaku pada Senin hingga Jumat di jam sibuk yaitu pukul 07.00-09.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB.

"Sedangkan pada akhir pekan, aturan kereta khusus perempuan tidak berlaku. Di setiap rangkaian kereta, kereta khusus perempuan menempati kereta nomor 1 (kereta paling depan)," kata Effendi dalam keterangan tertulis, Senin (27/3).

"Meskipun sejak beroperasi pada 2019 lalu kami belum pernah menerima laporan terkait pelecehan seksual, tapi penerapan aturan ini merupakan bagian dari menghadirkan tindakan pencegahan terhadap hal tersebut," katanya.

Ia juga menjelaskan gerbong khusus perempuan sebenarnya telah diterapkan sebelum pandemi. Namun, keberadaan gerbong itu dihapus selama masa pandemi.

"Sekarang, kita akan coba terapkan kembali. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini merupakan upaya kami untuk memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi penumpang perempuan di MRT Jakarta," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan berburu

Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas memimpin pemusnahan 7.363 bal baju bekas imporilegal dengan nilai menembus Rp80 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar sebagian baju secara simbolis.

Zulhas ditemani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan perwakilan Kejaksaan Agung. Pemusnahan ini dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat.

"Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden (Joko Widodo). Kita sudah beberapa kali (memusnahkan baju impor bekas ilegal), kemarin di Pekanbaru, kemudian di Jawa Timur, hari ini puncaknya ini 7 ribu lebih nilainya hampir Rp80 miliar," kata Zulkifli dalam konferensi pers, Selasa (28/3).

"Bayangkan kalau selangkah lagi, itu UMKM bisa gak karu-karuan, habis pasarnya. Karena ilegal ini gak bayar pajak, obral barang murah sisa orang. Kita tertibkan. Barang bekas dari dulu ada, pasar loak ada. Boleh, yang gak boleh ilegal," tegasnya.

Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki mengatakan pasar UMKM domestik sudah lama tergerus produk impor, baik legal maupun legal. Oleh karena itu, langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha wong cilik.

Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menambahkan temuan baju impor bekas ilegal didapat dari gudang-gudang domestik tempat penjualan barang dalam negeri. Ia menyebut pihaknya mendukung Bareskrim Polri dengan data-data intelijen.

"Kalau ditanya masuknya, biasanya dari Singapura, Malaysia, Vietnam, juga Thailand menjadi salah satu titik impor baju bekas ilegal yang tentunya langkah-langkah penegakan kita lakukan komprehensif dengan menggunakan daya intelijen dan melibatkan semua institusi berkompeten," ungkap Askolani.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Aturan Lengkap THR Lebaran 2023******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjaatau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Selain itu, pembayaran THR tahun ini tidak boleh dicicil seperti tahun sebelumnya. Pasalnya, Ida menilai perekonomian sudah semakin pulih dan perusahaan harus membayar THR secara penuh.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Menurutnya, THR diperlukan pekerja untuk memenuhi kebutuhan jelang Lebaran, sehingga jika ada pengusaha mencicil maupun tidak memberikan THR, maka pemerintah bakal mengenakan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga berat.

"THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan," katanya.

Lihat Juga : Daftar Pekerja yang Berhak Dapat THR Lebaran 2023

Berikut aturan lengkap THR yang ditetapkan pemerintah hari ini:

1. THR dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran

Pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh paling lambat sepekan sebelum perayaan Lebaran. Hal ini dimaksudkan agar pekerja bisa memenuhi kebutuhan jelang hari raya akibat kenaikan harga bahan pokok.

2. Tidak boleh dicicil

Berbeda dengan sebelumnya pada periode pandemi saat pembayaran THR boleh dicicil, tahun ini harus dibayarkan penuh. Ida menilai perekonomian sudah mulai pulih sehingga pengusaha harus memberikan THR penuh kepada pekerja atau buruh.

3. Besaran THR

Untuk besaran THR, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," Ida mencontohkan.

4. THR bisa diberikan lebih besar dari ketentuan pemerintah

Ida memperbolehkan perusahaan membayar THR lebih tinggi dari aturan perundang-undangan. Kemungkinan pembayaran THR lebih besar ini tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

"Dalam aturan ini, diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan perundangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut," imbuhnya.

5. Pekerja yang berhak dapat THR

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

6. Sanksi kepada pengusaha tak bayar THR

Pemerintah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang nekat tak membayar maupun mencicil THR yang tertuang dalam PP 36/2021. Ada empat sanksi yang dikenakan mulai dari ringan sampai berat, yakni:

- Sanksi teguran tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Penghentian sementara atau seluruh alat produksi
- Pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Sandiaga Uno Ungkap Rahasia Harta Bisa Bertambah Rp300 M Setahun******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno membuka rahasia kenapa hartabisa melonjak Rp300 miliar dalam setahun.

Ia mengatakan lonjakan itu tak lepas dari strategi investasi yang dilakukannya dalam mengembangbiakkan harta. 

Ia mengatakan menginvestasikan 80 persen dari total hartanya di saham, obligasi konvensional maupun syariah. Sementara itu 20 persen sisanya ia investasikan di deposito atau harta lain yang tak bergerak. 

Terkait pilihan sektor untuk berinvestasi, Sandi menyarankan agar fokus menanam modal dalam bisnis berbasis konsumsi, seperti makanan, minuman dan pakaian. Menurutnya, ekonomi Indonesia yang berbasis konsumsi akan membuat investasi di sektor itu cuan.

"Berinvestasi lah di aset-aset yang berhubungan dengan konsumsi kita. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi yang digunakan masyarakat sehari-hari pasti akan meningkat sahamnya. Juga perbankan tapi yang bijak dalam mengelola aset, jangan ditaruh di saham-saham yang spekulatif," papar Sandi.

Selain sektor konsumsi, sandi juga menyarankan agar berinvestasi di perusahaan yang bergerak di sumber daya alam yang memiliki rekam jejak yang baik.

"Ketiga kita sedang membangun infrastruktur secara masif, cari lah perusahaan-perusahaan yang sedang membangun infrastruktur karena itu akan menghasilkan pertumbuhan aset dan peningkatan nilai dividennya. Semoga kita semua bijak berinvestasi, jangan beli saham-saham gorengan, jangan beli aset spekulatif, saya pernah bilang Kripto itu harus kita cermati, karena yang biasanya naik cepat, turunnya lebih cepat lagi," ucap Sandi.

Sandi meminta semua pihak bersabar dalam berinvestasi karena semua tidak bisa instan. Sandi pun mengaku tidak pernah menghitung total hartanya. Ia menjelaskan baru menghitung hartanya karena ada kewajiban lapor harta sebagai seorang pejabat pemerintah.

"Naik turunnya pernah juga turun secara signifikan maupun naiknya ini ditentukan mayoritas isi dari e-LHKPN saya yaitu surat berharga. Surat berharga itu adalah instrumen keuangan yang tercatat dalam bursa di pasar saham," katanya.

Berdasarkan situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sandi telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp10,99 triliun untuk periode 2022. Laporan LHKPN itu saat ini masih dalam proses verifikasi.

Harta kekayaan Sandi naik Rp300 miliar dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10,61 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Buruh Siap Geruduk dan Penjarakan Pengusaha Potong Upah 25 Persen******

Buruh mengatakan siap melakukan demonstrasi bahkan memenjarakan pengusahayang berani memotong upah 25 persen pada masa gajian 30 Maret hingga 5 April mendatang.

Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal menegaskan hal ini bentuk penolakan terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid tersebut, Menaker Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh asalkan sesuai kriteria yang ditentukan.

"Di antara 30 Maret-5 April, kami akan periksa bilamana ada perusahaan padat karya saat gajian memotong upah 25 persen, kami laporkan ke polisi dan dipenjara, 1 tahun. Kalau perusahaan membayar buruh di bawah upah minimum maka penjara 1 tahun, kami akan penjarakan perusahaan-perusahaan itu," imbuhnya.

Said mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan Presiden Joko Widodo melarang perusahaan membayar upah buruh di bawah upah minimum.

Di lain sisi, Said mengatakan buruh akan menempuh langkah hukum, di mana pada 2 April mendatang pihaknya akan memasukkan gugatan soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 ke PTUN Jakarta.

Kemudian, beleid tersebut akan dilakukan judicial review(JR) ke Mahkamah Agung (MA) pada 9 April karena bertentangan dengan yang diputuskan Presiden Jokowi dan DPR di Perppu Ciptaker.

Buruh sejatinya sudah sempat menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada Selasa (21/3) lalu. Tuntutan mereka adalah pencabutan aturan tersebut.

[Gambas:Video CNN]