hoki 777

Dewa perang terkuat

Adhi Karya Kejar Tol Sigli******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI sebagai BUMNkonstruksi akan merampungkan dua seksi jalan tol Sigli - Banda Aceh pada Desember tahun ini.

"ADHI sebagai kontraktor pelaksana Tol Sigli - Banda Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan kedua seksi ini di akhir Desember dengan kualitas terbaik," ujar Direktur Operasi I ADHI Suko Widigdo dikutip dari Antara, Jumat (21/10).

Suko mengatakan kedua seksi jalan tol yang akan terselesaikan yaitu seksi 5 Blang Bintang - Kutobaro sepanjang 7,3 km dengan progres konstruksi 91,4 persen dan seksi 6 Kutobaru - Simpang Baitussalam sepanjang 5,01 km dengan progres konstruksi telah mencapai 82,4 persen.

Jika tol tersebut rampung, artinya Adhi Karya telah menyelesaikan lima seksi dari total enam seksi jalan.

Sebelumnya total nilai kontrak pekerjaan Tol Sigli - Banda Aceh sebesar Rp8,2 triliun dan hingga saat ini perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp5,7 triliun.

Seiring dengan diselesaikannya kedua ruas tersebut, perusahaan akan menerima kembali pembayaran progres pada akhir tahun 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewanti-wanti untuk tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dalam konstruksi Tol Sigli - Banda Aceh.

"Tebing-tebing yang ada langsung dihijaukan lagi, ditanami kembali. Jika tidak diperlukan, jangan menebang pohon-pohon yang ada, sehingga kondisi alam tidak terganggu. ADHI harus bisa tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Basuki.

Pembangunan Tol Sigli - Banda Aceh (Sibanceh) merupakan salah satu ruas utama (backbone) Jalan Tol Trans Sumatra yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) demi mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Aceh.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Selama 2022, Ada 3,4 Km Pembangunan Tanggul Pantai di Jakarta******

Kementerian PUPR mengungkap perkembangan proyek tanggulraksasa Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang baru-baru ini disinggung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

NCICD merupakan proyek pemerintah pusat dalam menangani banjir rob hingga salah satu upaya mencegah Jakarta tenggelam.

Pembangunan NCICD dilakukan secara gotong royong antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR dengan bagian pengerjaan masing-masing.

Endra menjelaskan, sejak 2014 hingga 2024, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersama akan membangun tanggul pantai sepanjang 33 km. Dengan rincian 11 km dibangun PUPR dan sisanya dilanjutkan Pemprov DKI Jakarta.

"Sampai 2019 sepanjang 5,2 km tanggul pantai sudah selesai, misal di Muara Baru, Kali Baru, Cilincing, sampai hilir Cakung Drain," jelas Endra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

"Lalu sampai 2022 sudah dibangun lagi 3,4 km. Total berarti sudah 8,6 km," sambungnya.

Endra mengatakan target pembangunan tanggul pantai sampai 2024 adalah 7,3 km lagi. Berarti, total tanggul pantai dalam proyek NCICD yang bakal dibangun mencapai 15,9 km pada 2024 mendatang.

Ia menjelaskan pembangunan tanggul pantai ini untuk mengembalikan kondisi lingkungan di Jakarta, khususnya di bagian utara yang terus mengalami penurunan tanah. Di lain sisi, air laut terus naik.

[Gambas:Video CNN]

Legenda di zaman modern

Ridwan Kamil Kritik LRT Palembang Lalu Minta Maaf******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik LRTPalembang sebagai sebuah proyek gagal. Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut. 

Permintaan maaf ia sampaikan dalam unggahan instagramnya awal pekan ini. Permintaan maaf khususnya ia sampaikan kepada warga Palembang.

"Permohonan maaf kepada warga Palembang jika poin diskusi Studi Pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi dianggap kurang berkenan." ujar pria yang akrab disapa Emil ini dalam instagramnya, Senin (24/10).

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang  yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10).

Ridwan Kamil luruskan pernyataan soal kegagalan itu. Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developer di Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

[Gambas:Video CNN]

Dalam diskusi itu, tiba-tiba adadeveloperyang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi. 

Pertama, MRT itu mahal. "Rp1 triliun per km. Tidak ada anggaran pemerintah daerah yang sanggup kecuali DKI mungkin," katanya.

Kedua, populasi harus besar supaya penuh dan balik modal cepat. Ketiga, harus terkoneksi dengan feeder dan jaringannya harus luas.

Jika populasi sedikit tambahnya, nanti ada tantangan seperti LRT Palembang yang kondisi ridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Ia mengatakan diskusi itu pun sifatnya akademis.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statementakademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya.

Setan paling kuat, Tang Seng

Kasus Gagal Ginjal Akut, Erick Minta BUMN Farmasi Cek Ulang Obat******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir memerintahkan BUMN farmasi serta Rumah Sakit (RS) pelat merah untuk mengecek ulang kandungan obat-obatan di tengah kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI).

"Saya sudah meminta Kimia Farma sejak awal untuk mengecek obat-obatan, tidak hanya obat batuk, tapi obat-obatan yang lain yang memang harus aman dan sesuai," ujar Erick dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Sabtu (22/10).

Erick menekankan menekankan keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam layanan kesehatan BUMN.

Menurut Erick, bentuk konkret dari rasa keprihatinan yang terjadi akibat meninggalnya sejumlah anak-anak Indonesia adalah upaya pencegahan.

Karenanya, ia meminta Kimia Farma, Indofarma, RS BUMN, dan apotek-apotek Kimia Farma untuk menyortir jenis-jenis obat yang belum ada pernyataan aman.

"Itu harus kita siapkan secara menyeluruh," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Sopir 'Angkot' di Singapura Wajib Istirahat 30 Menit per 6 Jam******

PemerintahSingapuramewajibkan pengusaha angkutan kota (angkot) memberikan waktu istirahat 30 menit setiap 6 jam bekerja kepada para sopir.

Aturan ini dibuat demi meningkatkan keselamatan sopir, penumpang, hingga pengendara lain. Adapun ketentuan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Januari 2023.

Selain itu, pengusaha juga harus menunjuk seorang kernet untuk setiap kendaraan. Kernet pun harus diberi pengarahan tentang peran mereka, seperti memeriksa apakah sopir dalam keadaan sehat untuk mengemudi dan tetap waspada saat mengemudi.

"Tentu saja ada pengakuan luas bahwa keselamatan pekerja adalah kuncinya. Perlu ada langkah-langkah yang praktis dan efektif, yang dapat diterapkan secara kaku dan luas di lapangan," kata Menteri Senior Negara Transportasi Amy Khor seperti dikutip dari CNA, Rabu (19/10).

Lebih lanjut, Otoritas Transportasi Darat (LTA) pun akan mewajibkan semua angkot dilengkapi dengan penutup hujan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kenyamanan penumpang.

"Penutup hujan ini, yang biasanya terpal kanvas, harus dipasang di kanopi untuk semua bagian dek truk yang tidak tertutup, termasuk celah yang sebagian terbuka, untuk melindungi pekerja dari cuaca buruk," kata badan tersebut.

LTA menyebut setidaknya satu sisi kanopi juga harus dilengkapi dengan penutup hujan transparan. Hal ini dilakukan agar angkot mendapat pencahayaan yang cukup.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]