petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara pinjam di neo bank

indobetslot88 188Jutaan kata 755285Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam di neo bank》

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

TNI AL kerahkan kapal******

TNI AL kerahkan kapal-kapalnya bantu distribusi logistik pemilu
Logistik pemilu diturunkan dari atas KRI Teluk Wondama-527 ke kapal-kapal kecil untuk dikirim ke pulau-pulau di Maluku Barat Daya, Maluku, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AL/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapalnya, termasuk tiga kapal perang (KRI) untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyalurkan logistik pemilu ke pulau-pulau yang sulit dijangkau transportasi udara dan darat.

Dari jajaran Komando Armada (Koarmada) III TNI AL, satu kapal perang KRI Teluk Wondama-527 mulai berlayar minggu ini untuk membantu distribusi logistik pemilu di 13 titik di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Komandan KRI Teluk Wondama-527 Letkol Laut (P) Sriadi, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa rute pelayaran kapal, antara lain, perairan sekitar Pulau Moa, Pulau Kisar, serta pulau-pulau lain di Maluku Barat Daya.

Dikatakan oleh Letkol Laut Sriadi bahwa logistik pemilu yang dibawa KRI Teluk Wondama tidak semuanya dapat diturunkan dari kapal langsung ke dermaga karena tidak semua pulau punya dermaga yang memadai untuk KRI Teluk Wondama bersandar. Di beberapa lokasi, logistik pemilu berupa kotak suara dan surat suara itu diangkut oleh perahu-perahu kecil (speedboat)/kapal patroli keamanan laut (patkamla) TNI AL menuju ke dermaga/pelabuhan tujuan.

Komandan KRI Teluk Wondama menyebut beberapa pegawai KPU turut serta naik di atas kapal untuk menyalurkan logistik pemilu didampingi oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Polres Kabupaten Maluku Barat Daya, Kodim 1511/Pulau Moa, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tidak hanya KRI Teluk Wondama, TNI AL juga mengerahkan KRI Kakap-811 untuk membantu distribusi logistik pemilu ke pulau-pulau di Kepulauan Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Distribusi logistik menggunakan kapal itu berlangsung sejak Kamis (8/2).

Wilayah-wilayah yang menjadi tujuan pelayaran KRI Kakap-811, yaitu Pulau Marore, Pulau Kaiwo, Pulau Matutuang, Pulau Kawaliso, dan Pulau Lipang.

Dalam prosesnya, TNI AL memastikan koordinasi erat terus berjalan antara mereka dan pemerintah daerah, KPU, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu.
Logistik pemilu diturunkan dari atas KRI Kakap-811 ke kapal-kapal kecil untuk dikirim ke pulau-pulau di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (8/2/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AL


Baca juga: TNI AL siapkan kapal-kapal angkut logistik Pemilu 2024
Baca juga: KPU Manokwari lanjutkan distribusi logistik pemilu ke tiga distrik

Di Provinsi Papua Barat Daya, armada TNI AL yang juga membantu distribusi logistik pemilu, yaitu KRI Layaran-854, Kapal TNI AL (KAL) Wayag, Patkamla Yefman, combat boat, dan seariderG7.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo di hadapan wartawan menyebut lima kapal itu dikerahkan untuk membantu KPU menyalurkan 1.045 kotak suara di 22 distrik di Papua Barat Daya, yang seluruhnya ada di Kabupaten Raja Ampat. Kapal-kapal tersebut mulai berlayar pada hari Sabtu (10/2).

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di sela-sela kegiatannya di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Selasa (6/2), memastikan TNI AL siap mengerahkan kapal-kapalnya, mulai dari KRI, KAL, sampai patkamla, untuk membantu KPU menyalurkan logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau via udara dan darat.

"Ada KRI, ada KAL, ada patkamla, kami semua siap membantu, dan itu koordinasi ketat dengan pemerintah daerah setempat, KPU, dan KPU kabupaten/kota," kata Laksamana Ali.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:win888

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
inigaming
playbook88
wajik777
kuota4d
cara dapat uang 20 juta sehari
cakrawala slot login
waktu4d
pinjaman mekar online
gacorkan slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 jam gacor olympus
Bab 2 kasih duit slot
Bab 3 pandagendut
Bab 4 tempat kredit hp online terpercaya
Bab 5 cara pasang togel 4d
Bab 6 mpoas
Bab 7 slot bonus new member 100 di awal to 7x
Bab 8 ratu188
Bab 9 fintag pinjaman online
Bab 10 cara menggunakan cicilan di tokopedia
Bab 11 pusat judi onlen
Bab 12 rajatoto888
Bab 13 demo mahjong 1
Bab 14 puncak 888 slot login
Bab 15 di tokopedia bisa nyicil
Bab 16 theslot777
Bab 17 pinjaman online di akulaku
Bab 18 cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah
Bab 19 kredit hp tanpa ribet
Bab 20 squid 33 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9601bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Biarkan orang itu pergi

akulaku online
Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa
Tangkapan layar - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bappenas di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

17 togel
Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Arsip foto - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja sekaligus penyaluran BLT El Nino di Banyuwangi, Jawa Timur. Rabu (27/12/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Kepresidenan/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, sekaligus mengangkat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penjabat (pj) gubernur.

"Presiden telah menandatangani keppres pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jatim dan Emil Dardak sebagai wagub Jatim, sekaligus mengangkat (Sekretaris Daerah Provinsi Jatim) Adhy Karyono sebagai pj gubernur Jatim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Masa jabatan Khofifah dan Emil Dardak sebagai pasangan kepala daerah Provinsi Jawa Timur selesai pada tanggal 13 Februari 2024.

Baca juga: Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim

Ari menyampaikan berdasarkan informasi, pj gubernur Jatim akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat (16/2).

"Sampai dilantiknya pj gubernur, maka ditunjuk Sekda Jatim Adhy Karyono sebagai plh. (pelaksana harian) gubernur Jatim," jelas Ari.

Sebelumnya, Senin (12/2), Khofifah memastikan Tito Karnavian telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono untuk melaksanakan tugas harian sebagai gubernur.

"Tadi sore, saya telah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri terkait penunjukan Sekdaprov Adhy Karyono sebagai pelaksana harian gubernur Jatim," kata Khofifah usai acara Silaturahim dan Pelepasan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam.

Baca juga: Sehari sebelum jabatan berakhir, Khofifah resmikan bantuan PLTS Atap 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Prajurit terkuat

jamu78
Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
Tampak sebuah rumah di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, masih tergenang banjir dan belum bisa ditempati, Sabtu (10/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut ada opsi pemungutan suara susulan untuk pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan beberapa skenario disusun oleh KPU dan didiskusikan dengan lembaga terkait lainnya termasuk Bawaslu terkait pemungutan suara di seratusan lebih TPS di Demak yang terdampak banjir.

“Dalam perkara di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Tetapi memang situasi sulit, maka dilakukan pemilu susulan menjadi salah satu opsi selain relokasi,” kata Lolly menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

Walaupun demikian, dia menyebut belum ada keputusan yang dibuat terkait itu.

“Nanti kita lihat perkembangannya, pendataan terus kita lakukan,” kata dia.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng: TPS terdampak banjir dipindah ke pengungsian

KPU Kabupaten Demak per 7 Februari 2024 melaporkan ada 106 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pemungutan suara terendam banjir.

“Kami juga masih harus melakukan pemutakhiran. Nantinya, akan mengundang PPK dan PPS untuk berdiskusi dan melaporkan kepada pemda untuk mitigasi dilakukan bersama-sama agar pemilu berjalan dengan aman," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak Siti Ulfaati.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat meninjau posko pengungsian korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (10/2), menyebut TPS-TPS di Demak dan Kabupaten Kudus yang terendam banjir bakal dipindah ke daerah sekitar pengungsian.

“Ada beberapa daerah yang saat ini terdampak banjir, termasuk di Demak ada 30 desa. Kami sudah melakukan koordinasi dengan bupati, KPU kabupaten, dan KPU provinsi. Memang harus memindahkan TPS-TPS yang terdampak banjir," kata Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Dia mengatakan saat ini logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara dalam keadaan aman, karena masih tersimpan di kantor-kantor pemerintah kabupaten dan belum disalurkan ke TPS-TPS.

“Kami bersyukur logistik pemilu masih aman, tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi," kata Nana.

Bencana alam merupakan salah satu kerawanan yang menjadi sorotan Bawaslu RI. Dalam hasil pemetaannya pada 3–8 Februari 2024, Bawaslu menemukan 10.794 TPS berada di lokasi rawan bencana, di antaranya rawan terendam banjir, rawan kena longsor, dan/atau terdampak gempa.

TPS yang berada di lokasi rawan gempa merupakan satu dari tujuh indikator kerawanan yang paling banyak ditemukan Bawaslu di TPS-TPS. Enam kerawanan lainnya, yaitu ada daftar pemilih tetap (DPT) yang tak lagi memenuhi syarat, adanya pemilih tambahan (DPTb), KPPS yang bertugas di luar tempat dia memilih, TPS dekat rumah pasangan calon ataupun posko pemenangan, dan adanya daftar pemilih khusus (DPK).

Bawaslu pun mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Lima strategi Bawaslu itu mencakup patroli di TPS-TPS yang dinilai rawan, konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, sosialisasi dan pendidikan politik untuk masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, dan membuat posko pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

Bawaslu juga mengeluarkan tiga rekomendasi untuk KPU menginstruksikan PPS dan KPPS-nya agar mengantisipasi kerawanan yang dipetakan Bawaslu, berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait, dan memastikan distribusi logistik pemilu berjalan tepat waktu.

KPU menetapkan pemungutan suara untuk memilih pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Calon TPS di Demak kebanjiran, dicarikan lokasi lain

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Raja Dewa Dandy

erek bulan
Pantai Gading menyulap tragedi menjadi "happy ending"
Pemain Pantai Gading Max-Alain Gradel mengankat trofi Piala Afrika di podium juara setelah Pantai Gading menjuarai Piala Afrika 2022 usai menaklukkan Nigeria 2-1 dalam final di Alassane Ouattara Olympic Stadium di Ebimpe, Abidjan, Minggu (11/2/2024). ANTARA/AFP/Franck Fife/am.
Jakarta (ANTARA) - Optimisme dan daya juang tinggi yang membungkus keterampilan dan kekompakan akhirnya mengantarkan Pantai Gading membalikkan hal yang tak mungkin menjadi mungkin, dengan menjuarai Piala Afrika 2023 setelah Senin dini hari tadi menaklukkan tim tertangguh dalam turnamen ini, Nigeria, di babak final.

Bagaimana tidak bisa disebut dongeng jika melihat awal perjalanan Si Gajah yang di ambang terlempar dari kompetisi, malah berakhir manis dengan trofi juara.

Mereka dibantai 0-4 oleh Guinea Ekuatorial dalam fase grup, empat hari setelah ditelan Nigeria 0-1dalam fase yang sama.

Seluruh negeri di Afrika bagian barat itu, yang merupakan kawasan asal sebagian besar bintang-bintang sepak bola benua hitam, merasakan keterpurukan yang amat sangat. Mereka di ujung tanduk, apakah bisa lolos ke fase gugur?

Beruntung, Mozambik dengan ajaib memaksa Ghana seri 2-2 sehingga tiket terakhir babak 16 besar dari status peringkat ketiga terbaik, gagal diraih Ghana, dan sebaliknya menjadi milik tuan rumah Pantai Gading.

Tetapi sejak itu pula permainan dan juga keberuntungan Si Gajah berubah total. Mentalitas dan semangat bertarung pun berubah drastis, hingga mengantarkan mereka mengangkat trofi kontinental ketiganya setelah Piala Afrika 1992 dan Piala Afrika 2015.

Baca juga: Pantai Gading dipastikan hadapi Nigeria di final Piala Afrika 2023

Mentalitas itu muncul setelah pelatih sementara Emerse Fae menyuntikkan semangat dan rasa percaya diri tinggi kepada Serge Aurier cs.

Fae ditunjuk menggantikan pelatih asal Prancis, Jean-Louis Gasset, tak lama setelah Pantai Gading dianiaya Guinea Ekuatorial dalam pertandingan terakhir fase grup turnamen edisi tertunda pandemi Covid-19 itu.

Terkenal berdisiplin tinggi selama menjadi pemain, Fae berulang kali menyatakan tugas utamanya adalah meyakinkan pemain-pemain Pantai Gading yang rata-rata hebat, bahwa dengan bakat dan keterampilan yang mereka miliki seharusnya Pantai Gading melangkah jauh dalam turnamen ini.

Rasa percaya diri dan optimisme yang ditanamkan oleh Fae itu membekas pada anggota skuad Tim Gajah.

Mereka pun berubah kompak yang membuat keterampilan mereka kian bersinar dan mematikan, untuk menyingkirkan juara bertahan Senegal pada 16 besar, Mali dalam perempat final, Kongo pada babak semifinal, dan akhirnya menuntaskan balas kepada Nigeria dalam partai puncak.

Baca juga: Pelatih Nigeria: Kami pantas berada di final Piala Afrika
Baca juga: Final Piala Afrika: Pantai Gading juara usai kalahkan Nigeria 2-1

Selanjutnya: Faktor Sebastien Haller1234Tampilkan Semua

Copyright © ANTARA 2024

Toko Kelontong Dewa dan Setan

foxibet
KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Yae Rin

situs pragmatic tergacor
Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024