petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot bonus 100 di depan to kecil

situs judi qq online terpercaya 144Jutaan kata 885200Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot bonus 100 di depan to kecil》

"Hilirisasi" masih jadi kata andalan Gibran di debat keempat Pilpres******

"Hilirisasi" masih jadi kata andalan Gibran di debat keempat Pilpres
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) bereaksi saat mendengarkan cawapres lain menyampaikan pandangannya pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/rwa.
"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM,"
Jakarta (ANTARA) - Kata "hilirisasi" masih menjadi kata andalan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu.

Pada debat sebelumnya, atau debat kedua Pilpres pada 22 Desember 2023 lalu, Gibran juga cukup sering menyebut kata "hilirisasi".

Sepanjang debat keempat Pilpres 2024 ini, ANTARA mencatat Gibran mengucapkan kata “hilirisasi” sebanyak 12 kali di dalam debat yang mempertemukan cawapres itu.

Selanjutnya, Gibran juga cukup sering menyebutkan kata "pupuk", UMKM hingga mengenalkan istilah "mekanisasi" dalam sektor pertanian.

Walikota Surakarta itu paling sering menyebutkan kata "hilirisasi" pada segmen penyampaian visi dan misi dan pernyataan penutup dalam acara debat cawapres, yakni masing-masing sebanyak lima kali.

Ia menyampaikan hilirisasi yang direncanakan tidak terbatas pada sektor tambang, tapi akan diperluas cakupannya ke sektor pertanian, maritim, dan digital.

Sesuai dengan tema debat, yakni energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Gibran juga cukup sering mengatakan kata "pupuk" sebanyak sembilan kali.

Gibran menilai ketersediaan pupuk penting dalam rangka meningkatkan produktivitas petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, ada "UMKM" disebutkan enam kali yang dia nilai penting untuk dibesarkan sebagai salah satu bentuk menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM," ujar Gibran saat segmen kedua debat keempat Pilpres 2024 tadi malam (Minggu, 21/1).

Lalu "nikel", "redistribusi tanah", dan "energi hijau" juga disebutkan sebanyak enam kali di sepanjang acara debat Pilpres 2024 itu.

Hal menarik lainnya dari debat keempat itu adalah saat Gibran melontarkan pertanyaan ke cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal "greenflation" pada segmen keempat debat. Mahfud menilai pertanyaan itu tidak layak dijawab karena penanya juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflation atau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan sejumlah istilah asing di beberapa pernyataannya meski tidak sebanyak kata "hilirisasi", antara lain istilah “green jobs" sebagai peluang kerja ramah lingkungan masa depan, "mekanisasi" petani di antaranya termasuk "smart farming".

Berikut adalah tabel dari 10 besar kata atau subtema yang paling sering diucapkan Gibran di debat keempat:
NoKata/subtemaJumlah
1.Hilirisasi12
2.Pupuk9
3.UMKM6
4.Energi hijau6
5Nikel6
6.Redistribusi Tanah6
7.Mekanisasi5
8.Green Jobs3
9.Kebijakan Satu Peta3
10.Perlindungan Masyarakat Adat3


Dalam debat Pilpres itu, Gibran menyampaikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM bisa dikawal maka akan terbuka sebanyak 19 juta lapangan kerja, 5 juta diantaranya adalah "Green Jobs".

"Green jobs adalah peluang kerja di bidang pelestarian lingkungan. Green jobs adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan," tuturnya.

Sementara "mekanisasi", Gibran berupaya untuk mendorong produktivitas petani dengan melibatkan generasi muda melalui smart farming (pertanian pintar) dengan menggunakan IoT (Internet of Things) untuk melihat pH (derajat keasaman) tanah, kesuburan tanah, hingga penggunaan drone (pesawat nirawak) untuk menyemprot pestisida.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengucapkan kata "hilirisasi" sebanyak empat kali dalam acara debat pilpres itu. Sedangkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak terucap kata "hilirisasi".

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres. 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Bencana pergerakan tanah rusak rumah di Kampung Cikontrang Sukabumi******

Bencana pergerakan tanah rusak rumah di Kampung Cikontrang Sukabumi
Salah seorang warga saat memperlihatkan dinding rumahnya yang retak akibat terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Cikontrang, RT005/006, Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Aditya Rohman/aa.
Adapun jumlah warga yang terdampak terdiri atas delapan kepala keluarga atau 20 jiwa.
Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cikontrang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Sabtu, mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, bahkan ada warga sampai mengungsi akibat rumahnya ambles dan mengalami kerusakan cukup parah.

"Dari hasil pendataan yang dilakukan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Purabaya, bencana pergerakan tanah ini di RT 005/006, Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya ini merusak delapan rumah," kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria, di Sukabumi, Sabtu.

Adapun jumlah warga yang terdampak terdiri atas delapan kepala keluarga atau 20 jiwa. Dari jumlah tersebut, satu kepala keluarga memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya karena rumahnya sudah tidak layak huni dan terancam ambruk.

Informasi yang dihimpun dari P2BK Purabaya, bencana pergerakan tanah ini sudah mulai terjadi pada pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.16 WIB pada Kamis (18/1), setelah terjadi retakan tanah sepanjang 60 meter dan lebar retakan 3-5 cm dengan kedalaman 30 sampai 50 cm.

Awal bencana tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan hanya enam rumah saja yang terancam. Namun, karena tingginya intensitas hujan deras pada Sabtu pagi sekitar pukul 03.30 WIB, enam rumah yang awalnya terancam menjadi terdampak di tambah dua rumah lainnya yang juga mengalami kerusakan.

Mayoritas rumah yang terdampak tersebut mengalami kerusakan pada dinding dan teras seperti retak-retak, bahkan ada juga yang ambles karena fondasi rumah ikut tergerus oleh pergerakan tanah. Selain merusak delapan rumah, tiga petak lahan pertanian (sawah) milik warga setempat juga terdampak.

"Untuk kerugian masih dalam pendataan. Untuk warga yang terdampak bencana mayoritas memilih bertahan menghuni rumahnya, tetapi jika bencana ini semakin parah kami meminta untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman," kata Sandra lagi.

Tidak menutup kemungkinan bencana pergerakan tanah ini semakin meluas, karena petugas yang melakukan asesmen panjang retakan tanah dari waktu ke waktu terus bertambah.

BPBD Kabupaten Sukabumi pun telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelitian guna mengungkap pemicu terjadinya pergerakan tanah tersebut.
Baca juga: Pergerakan tanah meluas, BPBD Cianjur-Jabar dirikan tenda pengungsian
Baca juga: BPBD Cianjur Jawa Barat relokasi delapan rumah di jalur longsor

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jam gacor mahjong hari ini

Perbarui waktu:2024-06-24

Daftar bab terbaru
senja777
slot terpercaya gacor
chat slot
lux138
entertogel
slot mudah
ceri188 slot
ggbet
linting4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 keday69
Bab 2 cicilan hp tanpa bunga
Bab 3 rtp rupiahtoto
Bab 4 cara pinjam uang di bank bni
Bab 5 pinjol non ojk
Bab 6 kocok303 slot
Bab 7 situs slot 20%2B20
Bab 8 vipbet888 slot
Bab 9 situs maxwin malam ini
Bab 10 demo slot midas
Bab 11 erek 70
Bab 12 main yuk slot login
Bab 13 berlian888
Bab 14 batas limit kredivo
Bab 15 cara dapat uang gratis dari dana
Bab 16 bandar lotre
Bab 17 link slot terpercaya di indonesia
Bab 18 idr 99 slot
Bab 19 slot gacor ukraina
Bab 20 forumslot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6274bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Cinta jahat muncul

paluqq
Liga Arab akan adakan pertemuan darurat bahas perang Gaza
Arsip foto - Asap mengepul dari bangunan yang rusak di Jalur Gaza utara dilihat dari Israel selatan, 4 Januari 2024. ANTARA/Xinhua/Gil Cohen Magen/pri.
Istanbul (ANTARA) - Liga Arab akan mengadakan pertemuan darurat antara duta besar negara-negara anggotanya pada pekan depan untuk membahas perkembangan perang yang sedang berlangsung di Gaza, kata utusan Palestina pada Jumat (19/1).

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita resmi Mesir, perwakilan tetap Palestina untuk Liga Arab, Mohannad Aklouk, mengatakan sidang luar biasa itu akan diadakan pada Senin mendatang di markas besar Liga Arab di Kairo.

Ia juga mengatakan permintaan tersebut dibuat oleh Palestina dan didukung oleh banyak negara Arab.

Selain membahas perang di Gaza, pertemuan darurat ini juga akan membahas kejahatan Israel di Tepi Barat yang diduduki dan penghancuran infrastruktur secara sistematis yang dilakukan Israel di kamp-kamp pengungsi Palestina di Tepi Barat.

Aklouk menyampaikan harapan supaya pertemuan tersebut menghasilkan tindakan politik, hukum, diplomatik, dan ekonomi untuk melawan kejahatan Israel, yang dapat dilakukan atau didukung oleh negara-negara anggota Liga Arab.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sebagai balasan serangan lintas batas oleh Hamas, yang diklaim menewaskan 1.200 orang di Israel.

Setidaknya 24.762 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 62.108 orang terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur, menurut PBB.

Baca juga: Israel: Perang intensif di Gaza akan "segera diakhiri"
Baca juga: Palestina berharap ICJ dapat hentikan serangan brutal Israel
Baca juga: ASEAN: Pemimpin dunia harus gunakan pengaruhnya hentikan perang Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

ahli super

lama slot
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bajingan Hiburan China

situs slot wd
KASN: sekitar 400 ASN dilaporkan langgar netralitas saat pemilu 2024
Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan (kanan), dan Kepala BKD Jabar Sumasna (kiri), memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Bandung (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap bahwa sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara nasional.

"Kalau data dari pemantauan ASN sampai periode kemarin kita ada sekitar 400-an untuk pelanggaran netralitas ASN. Kebanyakan itu di Sulawesi," kata Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Baca juga: Bawaslu NTB: Rekomendasi KASN, Lalu Gita Ariadi tak langgar netralitas

Dari 400 tersebut, lanjut Maria, sebanyak 143 ASN yang terbukti melanggar dan telah direkomendasikan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) di masing-masing Instansi para ASN, dengan sekitar 70 persennya telah ditindaklanjuti.

"Itu sudah banyak yang dijatuhi sanksi, yang sesuai aturan main, pejabat Pembina kepegawaian atau kepala instansi atau kepala daerah itu harus menindaklanjuti, alhamdulillah juga angkanya sudah cukup baik. PPK itu menindaklanjuti rekomendasi KASN," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kepri soroti dua ASN diduga langgar netralitas pemilu

Dikatakan Maria, ada tiga kategori pelanggaran, yaitu ringan, sedang dan berat dengan sanksi yang berbeda-beda.

Untuk kategori pelanggaran ringan, ucap Maria, biasanya terjadi ketika pencalonan Pemilu 2024 dan diberi sanksi moral untuk membuat pernyataan maaf. Sementara ketika sudah dipastikan ada calon kontestasi Pemilu 2024, kategori hukuman menjadi sedang hingga berat.

"Untuk hukumannya sudah diatur di dalam PP terkait disiplin ASN. Salah satunya misalnya penurunan jabatan, kemudian sampai mungkin pemberhentian dengan hormat," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan dua ASN terindikasi langgar netralitas

Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024, didominasi keberpihakan ASN di media sosial, seperti dengan memberikan like, comment, share dan seterusnya.

“Mungkin hal yang selama ini dianggap sepele tetapi berdasarkan aturan main yang sudah dibangun yang sudah ditetapkan oleh pusat, kan itu masuk di dalam pelanggaran," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Eri ingatkan ASN tak langgar netralitas di tahun politik
Baca juga: Bawaslu Lombok Tengah: Lalu Gita Ariadi langgar netralitas ASN

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Panggil para pahlawan

situs gacor malam ini 2022
Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati
Sekretaris TKS Prabowo-Gibran Idrus Marham (kanan) saat memberikan keterangan di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"
Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
 
 "Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
 
 Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
 
 "Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
 
 Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
 
 "Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
 
 Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
 
 Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
 
 "Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Raksasa zaman

juragan188
Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu, penyidik KPK temukan alat bukti
Arsip foto - Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, terkait penyidikan perkara dugaan korupsi suap dengan tersangka Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR).

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menerangkan dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti, antara lain dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Lokasi lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah rumah pribadi tersangka RSR dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek dan setoran feeuntuk tersangka RSR dan EAR selaku bupati dan bukti slip transaksi perbankan.

Baca juga: KPK OTT pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Selanjutnya penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah pribadi pihak terkait perkara dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek pekerjaan tahun anggaran 2023, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Berbagai alat bukti yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1), mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Selain Erik, penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) serta dua pihak swasta, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tindak lanjut atas laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, berupa pengondisian pemenangan kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Pada Kamis (11/1), tim penyidik KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah satu orang kepercayaan EAR.

Atas informasi tersebut, KPK langsung bergerak untuk mengamankan para pihak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu.

Baca juga: KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp551,5 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara sekitar Rp1,7 miliar.

Tersangka FS dan ES, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK sebut lebih dari 10 orang terjaring OTT di Labuhan Batu

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

kaisar naga merah

harga voucher telkomsel 5gb 5 hari
Bawaslu sebar 20 mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Pulau Jawa
Warga berbincang di dekat mobil Pojok Pengawasan Pemilu Bawaslu di Thamrin 10, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan Pemilu sebanyak 20 unit yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa, bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu.

"Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, Minggu.

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Baca juga: Henri Subiakto pertanyakan proses di balik penangkapan Palti Hutabarat

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia, sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

"Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand by berkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah," jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi," kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu on car free day kampanyekan Pemilu damai berintegritas

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai, untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan supaya tidak terjadi.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran.

"Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand by di sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana," ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu masifkan Pojok Pengawasan di seluruh Indonesia

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024