pubtogel

Tuhan segala bencana

Solo Edu Expo 2023 Digelar, Siswa SMA Bisa Akses Informasi Kampus Luar Negeri******

SOLO–Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMA/SMK se-Soloraya menggelar Edu Expo 2023di gedung Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Solo pada Selasa – Rabu (12-13/12/2023).

Acara ini ditujukan kepada siswa kelas 12 SMA, SMK dan MA se-Soloraya. Mereka dapat mengikuti acara ini untuk kemudian mengunjungi boothberbagai universitas yang hadir dan mengakses informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Kepala Cabdin Wilayah VII, Agus Triyanto, mengatakan acara diikuti oleh 72 universitas dari seluruh Indonesia dan juga dari beberapa negara lain, meliputi Swiss, Malaysia, dan Australia.

“Memang tujuannya untuk kelas 12 se-Soloraya tapi malah dari Salatiga dan Ngawi juga ikut hadir tadi kami cek. Dengan cara seperti ini `kan efektif bagi murid-murid mencari informasi penerimaan mahasiswa baru tanpa harus kunjungan kampus sehingga bisa menghemat energi dan anggaran,” tutur Agus saat diwawancara wartawan di ruangannya, Selasa (12/12/2023).

Agus meneruskan outputdari Edu Expo 2023 adalah memudahkan murid-murid kelas 12 dari Soloraya dan daerah sekitarnya untuk konsultasi dengan pihak kampus secara langsung mengenai pendaftaran menuju kampus yang mereka idamkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala MGBK SMA/SMK Soloraya, Sugeng, mengatakan Solo Edu Expo 2023 mampu menghadirkan perwakilan kampus dari negara lain lewat hubungan baik yang terbina dengan Kedutaan Besar negara-negara tersebut.

“Sampai sekarang ada murid-murid SMA di Soloraya yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di luar negeri, tidak terlalu banyak, tetapi setiap tahunnya ada perwakilannya,” tutur Sugeng.

Sugeng menambahkan perwakilan negara-negara tersebut mengikuti Solo Edu Expo sudah sejak 2017 lalu, hubungan menghangat ketika Solo Edu Expo digelar secara daring pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, Duta Besar Malaysia sempat hendak mendatangi Solo Edu Expo 2023 dan menggelar penampilan tarian khas Malaysia, tetapi lokasinya belum mencukupi. Sugeng berharap dengan Solo Edu Expo 2023 murid-murid kelas 12 SMA di Soloraya yang belum lolos kuliah jalur prestasi masih dapat mencari universitas sesuai kemampuannya lewat jalur SNBT.

Pantauan Solopos.compada hari pertama pelaksanaan Solo Edu Expo banyak murid SMA dari berbagai sekolah di luar Solo yang hadir ke acara dengan bus bersama-sama guru-guru mereka. Bus tersebut diparkir di area parkir Benteng Vastenburg Solo. Ada juga para siswa SMA di Solo yang datang secara rombongan bersama-sama mengendarai kendaraan bermotor.

Sistem Kaisar Kekacauan

Kemendikbud******

SOLO–Kelompok Alumni Peduli UNS Solo angkat bicara dengan munculnya Permendikbud No. 24/2023 tentang Penataan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo yang menyebabkan dibekukannya Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo dan dibatalkannya pelantikan rektor terpilih.

Kelompok Alumni Peduli UNS yang diwakili Wiweka Thevar dan Deny Fajar ini menyatakan mendukung terbitnya Permendikbudristek No 24/2023 dengan harapan agar UNS sebagai kampus berstatus PTNBH dapat dikelola dengan lebih baik dan profesional sesuai prinsip good university governance.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

“Selain itu, UNS Solo mendapat predikat sebagai kampus benteng Pancasila harus tetap dipertahankan,” ujar Wiweka yang juga menjabat Kepala RSAL Mintoharjo Jakarta ini.

Kelompok Alumni Peduli UNS juga meminta pihak rektorat menjaga kegiatan belajar mengajar di kampus tetap dapat berjalan lancar dan tertib. Di samping itu, semua pihak untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi terbitnya Permendikbudristek No. 24/2023 demi kebaikan dan kemajuan UNS Solo.

Sebelumnya, melalui Permendikbudristek No. 24/2023 Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo dibekukan dan pelantikan Rektor UNS Solo dibatalkan karena dinilai pemilihan rektor cacat hukum.

Saya orang suci

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

MWA UNS Solo Akan Tetap Melantik Rektor Terpilih 11 April 2023******

SOLO—-Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo menyatakan tetap akan melantik rektor terpilih sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MWA UNS, Hasan Fauzi, ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023). “Ya tetap melantik,” kata dia.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Meski terdapat Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 yang membekukan MWA sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor, Hasan menegaskan peraturan tersebut menyalahi kaidah perundang-undangan.

“Karena bentuknya peraturan “peraturan” tapi isinya “keputusan,” jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu.

Menurut dia,  Eksistensi PTNBH UNS memperoleh landasan hukum yang bersifat khusus (lex specialist) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020. “Oleh sebab itu, terkait tata kelola, termasuk eksistensi organ, ditetapkan dalam PP ini,” kata dia.

Seharusnya secara hukum seharusnya PP tidak bisa dikalahkan oleh Permen. “Maka eksistensi PP memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut MWA menegaskan akan tetap menegakkan PP Nomor 56/2020 yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, termasuk penyelenggaraan agenda pelantikan Rektor, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, terkait permen, Mendikbud Ristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, menurut Hasan, tidak dicantumkan pasal-pasal terkait dasar kewenangan tersebut. “Sehingga pertimbangan terkesan dipaksakan dan hanya memenuhi syarat formal saja,” lanjut dia.

Lebih lanjut, menurutnya pembekuan MWA merupakan tindakan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam PP Nomor 56/2020. 

“Kemudian di sana diatur limitatif pemberhentian itu karena alasan-alasan seperti meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diiri,” lanjut dia.

Dia menyebut pembekuan tidak memiliki nalar hukum yang cukup. Apalagi secara hukum administrasi, tidak disertai alasan-alasan yang mendengar para pihak secara seimbang, kecermatan, dan fair play. 

“[Cara itu] lazim dikenal dalam hukum administrasi negara. Hapusnya MWA menyebabkan status PTNBH UNS hilang karena PP Nomor 56/2020 mengamanatkan adanya 4 organ PTNBH yaitu MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor,” kata dia.

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Pentaskan Wayang Godhong, Guru Besar UNS Solo Soroti Konflik Israel******

SOLO–Guru Besar Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Dr. Agus Purwantoro, mempersembahkan pementasan wayang godhongbertajuk Gemah Ripah Loh Jinawipada Kamis (23/11/2023) lalu di Pendapa R. Ng. Yasadipura, Gedung Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi UNS.

Gus Pur, sapaan akrab Agus Purwantoro, hadir sebagai salah satu pengisi acara The 5th Intersectoral Collaboration for Indigenous Religions (ICIR) 2023. Gemah Ripah Loh Jinawimemiliki makna kemakmuran dan kesuburan pada suatu daerah. Seperti Indonesia yang merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Dia menggunakan pohon sebagai esensi filosofis kehidupan. Gus Pur juga menambahkan bahwa manusia berawal dari khawitan. Khawitanmerupakan awal mula dari kehidupan.

Dalam wayanggodhong, akar tanaman disebut sebagai ayat. Akar itulah yang menopang kehidupan manusia. Begitu juga dengan bagian pohon lainnya yaitu daun. Menurutnya, jumlah daun yang tumbuh sama seperti jumlah manusia yang hidup.

Sedangkan daun yang menguning dan kemudian gugur ditafsirkan sebagai kematian manusia di akhir hidupnya. Karena pada akhirnya, bagi Guru Besar UNS Solo itu, manusia akan kembali kepada yang Di Atas. Dia menggambarkan hal tersebut dengan konflik yang sedang terjadi di Gaza, Palestina.

“Kita melihat banyaknya daun yang dipotong secara paksa di saat warna mereka masih hijau dan tidak sempat berkembang,” tuturnya dalam siaran pers yang dikutip Kamis (14/12/2023).

Daun-daun yang masih muda tersebut diibaratkan sebagai anak-anak Palestina yang terpaksa menjadi korban konflik peperangan. Di mana mereka sama sekali tidak dapat melawan balik untuk melindungi dirinya sendiri, sama seperti daun-daun muda tersebut. Menurutnya, memotong pohon adalah pembunuhan yang paling kejam sama seperti apa yang dilakukan Israel kepada Palestina.

Dia mengambil isu-isu terkini dan menyesuaikannya dengan karakter setiap daun sehingga membentuk sebuah cerita baru dalam setiap pertunjukannya. Gus Pur sama sekali tidak mengambil cerita dari pewayangan tertentu.

Sehingga orang-orang yang menontonnya tidak hanya menikmati pementasan beliau namun juga ikut memiliki rasa kepedulian akan realitas sosial. Itulah yang membuat pementasan wayang godhongGus Pur istimewa dan unik dari pementasan wayang lainnya.

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.