paito angkanet sgp

Seratus ribu cerita pendek

eurotog

Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB******

yang utama adalah keselamatan warga

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa solusi terbaik akan dicarikan untuk warga korban terdampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Terkait dengan relokasi atau apakah mereka boleh kembali, kita menunggu hasil asesmen dari BNPB, BMKG dan juga PVMBG. Besok hari Senin dari hasil itu dilihat apakah direlokasi atau tetap di sana tetapi tetap yang utama adalah keselamatan warga," kata Bey saat meninjau lokasi, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu.

Bey mengharapkan hasil asesmen itu cepat keluar agar masyarakat segera mendapatkan kepastian. Apabila hasilnya nanti para warga harus direlokasi, Bey mengaku telah berkorban dengan Kepala BNPB dan akan membantu relokasi hunian.

"Saya berkoordinasi dengan Kepala BNPB setelah hasil quickasesmen seperti apa akan memberikan bantuan juga ke masyarakat yang terdampak. Terutama kalau relokasi, BNPB akan membantu untuk membangun rumah," ucap Bey.

Dalam peninjauannya ke lokasi pergerakan tanah di Desa Cibedug dan Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Bey menemukan bahwa pergeseran tanah di Desa Cibedug, terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 dan terjadi pergeseran susulan pada 29 Februari 2024.

Baca juga: Tanggap Darurat diberlakukan di Cigombong KBB terkait tanah bergerak
Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat
Baca juga: Tanah bergerak di Kandangan telah dilaporkan ke Badan Geologi

Sementara di Desa Cibitung, Bey mengungkapkan bahwa terjadi juga pergerakan tanah yang hampir serupa.

Meskipun dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun puluhan rumah dan fasilitas umum terdampak, termasuk bangunan sekolah yang hancur dan jalan kampung retak, sehingga 192 warga mengungsi.

"Sejak ada tanda-tanda pergeseran (tanah) itu mereka (warga) sudah mengungsi jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ucapnya.

Atas hal tersebut, Bey mengapresiasi kesadaran masyarakat Desa Cibedug dan Desa Cibitung yang mau mengungsi setelah adanya tanda-tanda akan terjadinya pergerakan tanah, hingga membuat tidak adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Dan ini salah satu contoh bagaimana masyarakat sudah mengantisipasi jadi kesadaran akan terjadinya bencana dan sudah mau masyarakat itu bersama sama untuk mengamankan bahwa yang utama adalah keamanan yang penting masyarakat langsung mau untuk mengungsi setelah adanya tanda tanda akan terjadinya pergeseran tanah," tutur Bey.

Tidak lupa, Bey mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan terjadi sampai Maret-April.

"Sejak awal BMKG memprediksi bahwa curah hujan ekstrem akan terjadi sampai April. Nah itu memang harus berhati-hati, kurangi kegiatan di luar ruang terutama kalau sedang terjadi hujan," tuturnya menambahkan.

Baca juga: PVMBG: Waspada bencana tanah bergerak saat musim hujan
Baca juga: Longsor dan pergerakan tanah landa sejumlah wilayah di Sukabumi
Baca juga: Warga bongkar rumah di area bencana tanah bergerak Banjarnegara

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kultivator abadi datang ke dunia

4d slots

MWC2024: FiberHome Pamerkan Berbagai Inovasi Mutakhir di Barcelona******

Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - FiberHome mengusung tema "Connecting the Digital Bright Future" di MWC2024. FiberHome melansir berbagai perkembangan terkini dalam kemampuan integrasi Sky-land-sea, evolusi jaringan, serta transformasi digital untuk mengatasi tantangan dan peluang dari gelombang transformasi digital yang tengah berlangsung.
Jaringan 5G : Solusi yang Mudah Diterapkan dalam Berbagai Skenario
FiberHome adalah penyedia solusi 5G terpadu yang menghadirkan seri produk "All-in-One" untuk menyederhanakan jaringan serta menghemat biaya konstruksi. Memperkenalkan solusi xGTTH2.0, FiberHome memangkas biaya investasi awal secara drastis, meningkatkan fleksibilitas dan utilisasi jaringan, terutama konstruksi jaringan FWA.
Industri 5G+ : Mewujudkan Keunggulan
FiberHome menghadirkan aplikasi 5G yang dirancang khusus untuk sejumlah industri seperti pertambangan, petrokimia, kereta api, transportasi, dan pencapaian dalam komunikasi berkapasitas besar 5G-A, RedCap, jaringan deterministik, dan sensor fusion, guna mengoptimalkan berbagai aplikasi IoT, produksi, dan penginderaan posisi.
6G: Merintis Perkembangan Masa Depan
Sebagai pemain utama IMT-2030(6G), FiberHome memamerkan rangkaian antena prototipe 6G RHS terbaru, platform verifikasi teknologi 6GHz, dan berpartisipasi dalam pengujian teknologi inti. Dengan demikian, FiberHome berkontribusi besar terhadap penelitian dan standardisasi 6G.
Smart ON: Berinovasi pada Era Post-400G
FiberHome mengusung jaringan optik ke era 400G, melansir sejumlah teknologi seperti single-wave rate yang menembus 800G/Tbps dan multi-band communication S/C/L. FiberHome juga membuat sejumlah inovasi seperti FiONE mesin jaringan kembaran digital serta fiber vibration sensing yang meningkatkan efisiensi, pemeliharaan, dan daya tahan konstruksi jaringan.
All-Optical Access: Menghubungkan Masa Depan Digital
Menyambut era 10GE, FiberHome menawarkan solusi komprehensif untuk berbagai skenario. Dengan teknologi FTTR, PON, dan POL, sistem 50GPON memberikan fasilitas pemutakhiran jaringan secara lancar dan menghemat biaya implementasi jaringan. Selain itu, solusi MiniPON ikut mempercepat pembangunan jaringan fiber broadband secara hemat biaya di wilayah pedesaan terpencil.
Ekosistem Smart Marine:  Pembangunan Jaringan Laut yang Efisien
Sebagai pemimpin industri pada segmen jaringan Kelautan, FiberHome memamerkan proses layanan turnkey EPC, fitur produksi-manufaktur. Perangkat submarine repeater generasi kedua mencapai transmisi 12.000 km, sedangkan kapasitas serat optik ROPA mencapai 48 pasang dan kapasitas sistem hingga 460Tbps.
Inovasi OFC Innovation: Mendukung Perkembangan Industri
Sebagai pemasok utama kabel serat optik global, FiberHome memamerkan daya saing kapasitas produksinya, termasuk produk serat optik mutakhir seperti 19-core single-mode fiber untuk transmisi sistem dan 7-core single-mode fiber untuk proyek jaringan super optik di Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, serta low-loss hollow-core fiber berkapasitas besar yang tengah dikembangkan.
Pemberdayaan Digital: Meningkatkan Efisiensi Manajemen Produksi
FiberHome menghadirkan solusi layanan teknologi digital full-stack berdasarkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar. Solusi ini menawarkan sejumlah aplikasi seperti pemantauan produksi, optimalisasi parameter, pengendalian mutu, dan optimalisasi biaya. Dengan demikian, solusi ini Meningkatkan Efisiensi Manajemen Produksi.
Emergency Command: Menyumbangkan Kearifan China untuk Kota-Kota di Luar Negeri
Sistem komunikasi terintegrasi pusat komando seri FiberHome DS menggabungkan dalam format suara, data, dan video. Produk ini menampilkan lokasi peristiwa secara real-time, komunikasi video di lokasi kerja dengan format rear-view, serta visual yang intuitif. Sistem tersebut diterapkan dalam skenario tanggap darurat seperti bantuan bencana, pusat komando pemadam kebakaran, dan kecelakaan lalu lintas. Melalui solusi ini, FiberHome menyumbangkan kearifan China dalam bidang keselamatan publik di kota-kota di luar negeri.
FiberHome berkomitmen berkolaborasi dengan rekan-rekan industri lain guna mencari solusi praktis untuk masa depan digital, serta bekerja sama menggerakkan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

cara mencari angka jitu hk

BMKG terbitkan 27 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang, bahkan 27 daerah di antaranya ditetapkan berstatus waspada oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Laman resmi BMKG, Minggu, menyatakan sebanyak 27 daerah berstatus waspada itu meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten.  

Selanjutnya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Peringatan dini dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi menyasar untuk wilayah Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur.   

Selanjutnya BMKG memprediksi potensi hujan disertai petir terjadi di Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanibar pada sore hari. Sementara itu, Jambi, Banjarmasin, Palembang, Palangka Raya diprakirakan hujan sedang pada pagi hari.

Kemudian kota lainnya, seperti Denpasar, Ambon, Mataram, Kupang, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Serang, Palangka Raya, Samarinda, diprediksi hujan ringan pada siang hari.  

Sementara untuk wilayah DKI Jakarta sebagian besar hujan ringan pada pagi, dan pada siang hari hujan disertai petir dengan kelembaban 80-90 persen, mayoritas berawan pada malam hari dengan suhu 24-30 derajat Celcius. 

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan bahwa upaya kesiapsiagaan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidro-meteorologi mesti ditingkatkan di sebagian besar wilayah Indonesia.  

Menurut dia, berdasarkan hasil analisa cuaca yang dilakukan tim diketahui setidaknya hingga 8 Maret 2024 curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm – 300 mm dan bahkan berpotensi lebih dari itu.

Selain itu pula, BMKG juga memprediksi pada hari ini - besok (Senin 4/3), sebagian besar wilayah pesisir Indonesia akan mengalami risiko bahaya gelombang tinggi.

Hal tersebut didapatkan berdasarkan laporan peringatan dini gelombang tinggi yang diekspos pada laman media sosial Instagram @infobmkg.

Dalam laporannya, gelombang angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara-timur laut dengan kecepatan angina berkisar 6-25 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya- Barat Laut dengan kecepatan 4-25 knot.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia barat Kepulauan Mentawai, Perairan Kepulauan Sangihe, Laut Sulawesi bagian timur.

Fenomena percepatan angin dan belokan nya itu meningkatkan potensi gelombang laut tinggi pada diameter 1,25 - 2,5 meter, bahkan dapat mencapai 2,5 – 4 meter di sebagian besar perairan Indonesia bagian barat, tengah dan timur hingga besok pagi sekitar pukul 07.00 (Senin 4/3).

Baca juga: BMKG perkirakan Jakarta diguyur hujan disertai petir pada Minggu

Baca juga: BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

​​​​

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

kta online tanpa bi checking

TransJakarta menunda pembukaan rute Pondok Cabe******

Kemarin baru dilakukan survei lintasan bersama BPTJ

Jakarta (ANTARA) - PT TransJakarta menunda pembukaan rute baru Pondok Cabe-Lebak Bulus lantaran belum mengantongi izin layanan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). "Terkait Rute S41 (Pondok Cabe-Lebak Bulus) saat ini masih tahap mendapatkan proses perizinan dari BPTJ karena merupakan rute lintas batas," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu. Syafrin menyebut izin BPTJ diperlukan karena rute baru ini  melintasi kota Tangerang Selatan-Jakarta Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, PT TransJakarta, dan BPTJ masih melakukan survei lintasan. "Kemarin baru dilakukan survei lintasan bersama BPTJ. Selanjutnya perlu rapat bersama dengan Terminal Pondok Cabe dan operator yang sudah ada (existing)," ujar Syafrin. Syafrin berharap agar BPTJ segera menerbitkan perizinan dalam waktu dekat agar warga di koridor tersebut dapat segera terlayani. "Kami berharap segera diperoleh izin prinsip dan perizinan lain dari BPTJ dalam waktu dekat. Hal ini mengingat rute tersebut sangat dibutuhkan warga sekaligus sebagai upaya mewujudkan integrasi transportasi di kawasan Jabodetabek," ujar Syafrin. Rute ini awalnya dijadwalkan beroperasi pada Senin (26/2)  dengan jam operasional selama pukul 05.00 WIB-22.00 WIB. Adapun beberapa titik pemberhentian itu meliputi Pondok Cabe, Cirendeu, Simpang Adiaksa, dan Poin Square. Terkait penundaan tersebut PT TransJakarta telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang sudah menunggu kehadiran rute tersebut. "Sahabat Tije, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami dengan berat hati harus mengumumkan penundaan pembukaan rute baru S41 Pondok Cabe-Lebak Bulus. Kami sedang berusaha agar rute ini dapat segera beroperasi & melayani warga Jakarta, Tangerang Selatan dan sekitarnya," tulis sosial media X @PT_TransJakarta.Baca juga: Jumlah penumpang TransJakarta Januari 2024 capai 30 juta
Baca juga: TransJakarta hentikan sementara rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut
Baca juga: Pemprov DKI perkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

sistem generasi dewa laki-laki

bocoran admin dika

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Perampok Ruang dan Waktu

cara mendapatkan uang lewat shopee

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024