petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

psg 123 slot

dana joker slot 136Jutaan kata 504466Orang-orang telah membaca serialisasi

《psg 123 slot》

Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan******

Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan
Arsip - Seorang pustakawan sedang memilih buku di Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Kutnadi
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim agar memaksimalkan pengangkatan pustakawan menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, melainkan juga diangkat menjadi ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari pustakawan," ujar Zainuddin dalam video singkat sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin. Menurut dia, langkah tersebut bernilai penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin tertarik menjadi pustakawan, menyusul minimnya jumlah ahli perpustakaan itu di tanah air.

Ia mengatakan jumlah pustakawan cukup sangat bermanfaat dalam membangun perpustakaan-perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar di sekolah, dan meningkatkan literasi siswa. Sejalan dengan persoalan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah memperluas rekrutmen pustakawan. Sebelumnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat per tahun 2023 Indonesia kekurangan sebanyak 439.680 pustakawan.

Baca juga: Perpusnas alokasi Rp520 miliar bangun gedung perpustakaan di daerah

Baca juga: Provinsi Bengkulu bangun perpustakaan berstandar internasional Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kekurangan 439.680 pustakawan itu terjadi di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri maupun swasta, serta perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyampaikan bahwa perekrutan pustakawan perlu diprioritaskan untuk menutupi kekurangan tersebut. ”Satu-satunya cara (memprioritaskan perekrutan pustakawan) ada pada kewenangan yang melekat pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati/wali kota, gubernur, pimpinan lembaga, dan lainnya,” ujar dia.

Hingga September 2023 lalu, Perpusnas mencatat terdapat sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia. Sebanyak 2.057 di antaranya adalah perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus.

Terkait akreditasi, perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558. Sementara itu, 1.499 perpustakaan lainnya berstatus belum terakreditasi. Lalu untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.

Baca juga: Perpusnas bangun budaya baca lewat program 10 ribu perpustakaan desa

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan******

Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan
Suasana Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Bapanas bersama lintas kementerian dan lembaga hingga gubernur, bupati/wali kota, pengusaha serta asosiasi di bidang pangan di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.
saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta semua kepala daerah baik gubernur dan bupati hingga wali kota se-Indonesia agar melakukan tiga hal dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tentunya kami berharap dukungan dan kerja sama seluruh kepala daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara aktif dan terus menerus melaksanakan tiga hal,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

“Gerakan pangan murah, saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ID Food, asosiasi, mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ucap Arief.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.
 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kanan) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) dalam Rapat Koodirinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Bapanas bersama lintas kementerian dan lembaga hingga gubernur, bupati/wali kota, pengusaha serta asosiasi di bidang pangan di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.
Arif menuturkan pemantauan pasar penting dilakukan agar memastikan beras dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp10.900.

“Kemudian tim dari pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mensupportdan memonitor semua evaluasi ke daerah sehingga nanti masyarakat bisa menjangkau harga dan beribadah (puasa) dengan nyaman,” tutur Arief.

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrit tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi
Baca juga: Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pakar PBB: Sanksi Israel 'cara satu******

Pakar PBB: Sanksi Israel 'cara satu-satunya capai gencatan senjata'
Arsip foto - Ribuan warga memperingati 100 hari aksi genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Sabtu (13/01/2024) (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus Hak atas Pangan PBB, Michael Fakhri menyerukan pemberlakuan sanksi untuk Israel, dengan berpendapat bahwa menjatuhkan sanksi menjadi cara satu-satunya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Melalui unggahan di medsos X, Fakhri mengatakan Israel sengaja membuat rakyat Palestina di Gaza kelaparan sejak 7 Oktober.

Dia menegaskan bahwa potensi kelaparan mungkin sudah terjadi di wilayah Gaza yang terkepung.

Menurut Fakhri, penerapan gencatan senjata segera sangat penting untuk mencegah atau mengakhiri kelaparan dan seruan sanksi terhadap Israel sebagai cara untuk mendesak gencatan senjata.

“Satu-satunya cara untuk mengakhiri atau pun mencegah kelaparan ini adalah segera diberlakukan gencatan senjata. Dan satu-satunya cara untuk mencapai gencatan senjata dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel,” katanya menambahkan.

Baca juga: WHO: Jumlah korban tewas karena serangan Israel di Gaza lampaui 30.000
Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bonus new member 200 to kecil

Perbarui waktu:2024-07-06

Daftar bab terbaru
hubungi kredivo
app kredit online
link slot gacor 2022
wajik777
situs gacor aman terpercaya
slot qq88
edc slot online
tebar4d
kredivo aman atau tidak
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot deposit via dana 10 ribu
Bab 2 daftar slot bonus 100
Bab 3 slot paling gacor sedunia
Bab 4 trik bocoran slot
Bab 5 77 dunia slot
Bab 6 raja 778 slot login
Bab 7 rtp aqua365
Bab 8 vip bet slot
Bab 9 cara kredit lazada
Bab 10 moro188
Bab 11 website slot paling gacor
Bab 12 situs pragmatic gacor
Bab 13 erek erek orang bisu
Bab 14 cara pasang togel di manadototo
Bab 15 bocoran angka jitu
Bab 16 cara trik main slot
Bab 17 surga play 88
Bab 18 pinjol ilegal 24 jam
Bab 19 kredit hp di lazada paylater
Bab 20 viral4dp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9289bab
takutBacaan TerkaitMore+

Makan seluruh dunia

paito 2022
Pemkab Kukar terapkan enam langkah atasi inflasi
Tumpukan beras di Bulog Samarinda yang segera didistribusikan ke masyarakat (ANTARA/ M Ghofar)
Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, menerapkan enam langkah untuk mengatasi inflasi, sehingga melalui ini diharapkan daya beli publik stabil bahkan meningkat, untuk menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

"Enam upaya konkret dalam penanganan inflasi ini, pertama dengan melaksanakan operasi pasar murah, kedua, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang," ujar Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono di Tenggarong, Senin.

Ketiga adalah kerja sama dengan daerah penghasil komoditas demi pemenuhan pasokan, keempat, memacu gerakan penanaman cabai dan sejenisnya di pekarangan rumah bagi pegawai pemkab, kelima, merealisasikan bantuan langsung tunai, dan keenam berupa dukungan transportasi dengan anggaran dari APBD setempat.

“Berbagai upaya konkret ini telah kami lakukan, sedangkan untuk 2024 ini, terutama menjelang Ramadan kembali digelar pangan murah. Semoga dengan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat meringankan kebutuhan sehari-hari,” ujar Wiyono.

Ia mengatakan, bahwa dalam mewujudkan enam langkah tersebut melibatkan banyak pihak seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian Perum Bulog Samarinda, Dinas Koperasi dan UMKM, PT Rajawali Nusindo (RNI), KWT dan KTNA Tenggarong, Era Mart Tenggarong, Alfa Midi, SM Corner, Dinas Ketahanan Pangan, Lapak Al-Hidayah, Dinas Kesehatan, Juragan Buah, P4S Pemuda Tani Keren.

"Bahkan kami juga menggandeng Bankaltimtara. Lantas untuk keamanan dilibatkan Satpol, Dinas Perhubungan, TNI, Polri. Kami libatkan pula CV Risa Bersaudara, UPT Distanak Tenggarong Seberang, dan Perkumpulan Pedagang Makanan," katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga bersiap menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan berbagai pihak terkait tersebut, termasuk pelaku usaha, yakni dengan kegiatan yang dijadwalkan pada 9-10 Maret ini, pukul 08.00-16.00 Wita di Eks Tanjung, Tenggarong.

Bahkan, katanya, kesiapan GPM ini telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi GPM pada Jumat, (1/3) di Kantor Bupati Kukar. GPM digelar karena indeks harga pasar di Kukar mengalami inflasi 0,19 persen pada Februari 2024.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

slot demo raja89
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Menyerang! elang

tiny slot
IAIN Kendari gelar delapan lomba IOSIE
Foto udara - Kampus IAIN Kendari di jalan Sultan Qaimuddin Baruga Kota Kendari, Senin. (Foto Antara/HO-Humas IAIN Kendari)
Kendari (ANTARA) - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menggelar kegiatan lomba Internasional on Islam Economic and Business (IOSIE) secara luring di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 6-7 Maret 2024 di kampus setempat.

Rektor IAIN Kendari Prof Dr Husain Insawan di Kendari, Senin, mengatakan kampus IAIN Kendari akan berupaya maksimal memberikan fasilitas agar lomba dapat terlaksana dengan baik.

Baca juga: Sebanyak 49 PTKIN se-Indonesia jadi peserta IOSIE 2024

Husain Insawan mengemukakan pentingnya kegiatan IOSIE ini diikuti untuk mengangkat martabat ilmu ekonomi Islam di tingkat internasional.

"IOSIE ini nantinya menjadi ajang bergengsi untuk berkompetisi di bidang ekonomi dan bisnis Islam," katanya.

Delapan jenis lomba digelar secara luring yaitu, Karya Tulis lImiah Ekonomi Islam, Business Plan, Karya Inovasi Bisnis, Musabaqah Qira'atul Kutub, Pasar Modal, Stock Lab, Cerdas Cermat Perpajakan, dan Fashion Show dan Duta AFEBIS.

Adapun ketentuan teknis babak final lomba luring, di antaranya setiap peserta wajib membawa kartu tanda mahasiswa (KTM) atau surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pimpinan fakultas, peserta membawa surat rekomendasi sebagai peserta dari Dekan Fakultas, setiap peserta wajib mengikuti babak final secara luring di kampus IAIN Kendari.

Kemudian, bagi peserta lomba yang tidak hadir, secara otomatis tidak akan mendapatkan tambahan nilai pada babak final, setiap peserta wajib mengikuti kegiatan lomba sampai selesai, peserta wajib menaati tata tertib lomba.

Baca juga: IAIN Kendari tuan rumah penyelenggara IOSIE 2024

Baca juga: UIN Palu-IAIN Kendari kerja sama pengembangan kelembagaan

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Legenda di zaman modern

depo 50 bonus 50 bebas ip
Pemerintah serahkan santunan bagi 14 keluarga petugas pemilu meninggal
Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono saat menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris petugas KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2024.
Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyerahkan santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp842 juta bagi ahli waris dari 14 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit saat menjalankan tugasnya.

"Kita memberikan bantuan untuk keluarga korban atau pahlawan demokrasi kita yang bertugas saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ada 14 petugas KPPS yang menerima bantuan dengan total Rp842.800.000," kata Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono di Tangerang, Senin.

Ia menyebutkan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, yang mengalami insiden kecelakaan kerja/sakit sampai meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Baca juga: KPU Tangerang akan beri santunan petugas KPPS meninggal dunia

"Jadi, kita berikan santunan ini kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Yang menerima adalah mereka yang masuk dalam BPJS ketenagakerjaan dengan angka penerimaan bagi anggota meninggal sebesar Rp296,8 juta, namun ada ahli waris yang menerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Dia menjelaskan kebanyakan petugas yang meninggal adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rata-rata mereka meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Ia mengaku pihaknya sudah mengantisipasi dari jauh sebelum pemilu dilaksanakan dengan memastikan seluruh petugas pemilu di Kabupaten Tangerang dalam kondisi sehat jasmani serta memberikan jaminan BPJS Kesehatan.

Andi mengungkapkan selain memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugas selama pemilu, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada tiga keluarga petugas non-ASN dan petugas tempat pemakaman umum (TPU) dengan nilai Rp126 juta.

"Di luar petugas KPPS, ada tiga keluarga almarhum, yaitu dari petugas non-ASN, seperti guru, kades dan petugas TPU dengan masing-masing penerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Ia menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya para petugas pemilu dan abdi negara lainnya yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Setelah kejadian petugas meninggal, kita langsung memberikan bantuan melalui Dinsos setempat. Mudah-mudahan dapat membantu ahli waris," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma menyampaikan bahwa pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda.

Baca juga: Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan

Baca juga: KPU Tangerang akui anggota KPPS meninggal karena sakit

BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori, yakni meninggal saat bertugas pada pemilu 14 Februari, meninggal setelah bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar Rp296,8 juta, sementara meninggal atau dalam perawatan sesudah bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Jadi, ada beberapa golongan. Untuk petugas yang meninggal dunia pada hari H bertugas itu mendapat santunan sebesar Rp296,8 juta, dengan rincian santunan JKK Rp142 juta, santunan pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, santunan beasiswa bagi anak almarhum Rp126 juta," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Aneh dari Azeroth

kumpulan bonus new member 100 to kecil
Nelayan yang hilang di Perairan Kolaka ditemukan selamat
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi korban. (ANTARA/HO-Basarnas Kendari)
Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup
Kendari (ANTARA) - Basarnas Kendari menyebutkan bahwa seorang nelayan bernama Munsir (35) yang dikabarkan hilang di Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah di Kendari, Senin, mengatakan bahwa korban ditemukan di Pulau Lambasina Besar, yang berjarak sekitar 9,11 mil laut arah Selatan Tenggara dari lokasi terakhirnya, pada Minggu (3/3) sekitar pukul 10.30 WITA.

"Saat menerima informasi itu, Tim SAR Gabungan dari Pulau Pisang langsung menuju Pulau Lambasina Besar untuk melihat kondisi korban secara langsung," katanya.

Dia menyebutkan bahwa setelah memastikan kondisi korban, pihaknya langsung melakukan proses evakuasi dan membawa korban kembali ke rumahnya.

"Pada pukul 12.10 WITA tiba di rumah korban dan langsung diserahterimakan kepada pihak keluarga," ujarnya.

Baca juga: Basarnas berhasil evakuasi 8 penumpang kapal tenggelam di Wawonii

Dengan ditemukannya korban tersebut, katanya, Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian korban dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka, Basarnas Kendari melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)."Kami menerima informasi dari Bapak Muhammad Akbar, yang merupakan keluarga korban melaporkan bahwa satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli," kata Muhammad Arafah.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tersebut, pihaknya kemudian memberangkatkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka menuju lokasi yang disebutkan untuk memberikan bantuan SAR terhadap korban, pada pukul 13.55 WITA.

"Adapun Jarak tempuh lokasi itu dari Pos SAR Kolaka sekitar 46 kilometer," ujarnya.

Baca juga: Wanita yang hilang di bekas galian tambang di Konawe ditemukan tewas
Baca juga: Basarnas: Nelayan yang hilang di Wawonii ditemukan di Tanjung Buton

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

main 555 slot
BPBD Lebak catat sembilan rumah warga diterjang longsor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak. (ANTARA/Mansur)
Dari sembilan rumah itu di antaranya lima unit rumah rusak berat dan empat rusak ringan
Lebak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mencatat sembilan rumah warga Desa Ciherang Kecamatan Cibeber diterjang longsor akibat curah hujan tinggi disertai angin kencang dan petir sepanjang Minggu (3/3). "Dari sembilan rumah itu di antaranya lima unit rumah rusak berat dan empat rusak ringan," kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama dalam keterangan di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin. Pada bencana longsor tanah pada pukul 17:00 WIB itu tidak ada korban jiwa maupun luka -luka. Saat ini masyarakat yang terdampak bencana longsor itu mengungsi di rumah saudaranya di daerah tersebut. "Kami kini menyalurkan bantuan logistik untuk warga yang terdampak bencana longsor untuk meringankan beban ekonomi mereka," katanya. Menurutnya, bencana longsor di Desa Ciherang Kecamatan Cibeber topografi alamnya perbukitan dan pegunungan, sehingga rawan bencana alam jika cuaca ekstrem.

Baca juga: BPBD Banten siapkan langkah penanggulangan bencana banjir
Baca juga: BPBD: Titik rawan banjir Kota Tangerang berkurang, tinggal 26 lokasi Bencana longsor yang menerjang sembilan rumah itu, karena di atas pemukiman warga terdapat kolam air dan kondisinya berada di dataran tinggi atau perbukitan. Kemungkinan debit air tinggi setelah diterjang hujan lebat disertai angin kencang dan petir sehingga menimbulkan longsoran tanah. "Kami sekarang melakukan pendataan rumah warga yang terdampak longsor untuk diajukan ke pemerintah daerah agar mendapat bantuan pembangunan rumah itu," katanya. Febby mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam agar meningkatkan kewaspadaan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung dan gelombang tinggi. Saat ini, cuaca di wilayah Lebak memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. "Kami minta warga meningkatkan kewaspadaan untuk mengurangi risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material cukup besar," katanya.

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang
Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem di Tangerang, Pandeglang, & Lebak hari ini

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024