slot online terpercaya gacor

Prajurit terkuat

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

raja papan ketik

TKN Prabowo******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memastikan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, hanya kabar angin.

Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan sampai saat ini dirinya masih belum mendengar dan mendapatkan informasi ihwal pertemuan tersebut.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pertemuan itu rencananya adalah ajakan Presiden Jokowi ke Megawati Soekarnoputri untuk berkoalisi jika Ganjar-Mahfud tidak masuk ke putaran kedua Pilpres 2024.

“Belum ada keterangan dari Pak Jokowi bahwa dia pengin ketemu Bu Mega dan belum ada keterangan juga tuh dari Ibu Mega bahwa Pak Jokowi pengin ketemu juga,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Menurutnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri itu masih kabar angin yang simpang siur dan beredar di media sosial saja, karena belum ada kepastiannya.

Kendati demikian, Nusron mengatakan jika kabar angin itu benar, maka TKN Prabowo-Gibran akan bersyukur dan siap berkoalisi dengan siapapun.

“Tanyakan sama yang ngasihkabar itu, tapi kalo ada pertemuan ya saya nilai bagus itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi. Apalagi, jika pertemuan tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.

“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalau mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Timses Prabowo Bantah Pertemuan Jokowi dan Megawati” 

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Legenda Pahlawan Iblis

PSI Klaim Partai Jokowi, Puan: Sama PDIP 10 Tahun Tak Dianggap Keluarga******

SOLO —Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyoroti salah satu partai yang mengeklaim sebagai partainya Jokowi. Meski tidak disebutkan secara langsung, partai yang dimaksud Puan adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Klaim soal PSI adalah partai Jokowi terpampang pada sejumlah baliho maupun alat peraga kampanye lainnya. Alat peraga kampanye itu menyertakan kalimat PSI partai Jokowi atau ikut Jokowi pilih PSI.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Menyikapi hal tersebut, Puan mengingatkan agar para kader tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika politik di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

Dia menambahkan, PDIP yang selama 10 tahun mendukung Jokowi sebagai presiden saja tidak dianggap keluarga. Sementara PSI yang baru sebentar berjalan bersama anak Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum sudah merasa dekat.

“Di jalan banyak baliho yang mengeklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita saja enggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngakupaling dekat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara,Senin (22/1/2024).

Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas.

“Solid! Bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi beda lah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang-kalah,” ucap Puan.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono, etika itu ada,” sambung dia.

Menurut Puan, politik adalah soal pengabdian. Ia menilai rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Berpolitik itu pengabdian. Bapak ibu ada yang maksatidak masuk PDIP? Tidak kan. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Jadi jangan takut, kita itu banyak tidak sendirian. Partai kita partai besar,” tutur Puan disambut teriakan semangat dari para kader.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan.

Kegilaan Evolusi Liar

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dia adalah figur tongkat

Megawati Turun Gunung Hadir di Kampanye Akbar Ganjar******

BANDUNG —Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turun gunung menghadiri kampanye terbuka Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024). Alasannya adalah karena berbakti kepada orang tuanya, Presiden RI Soekarno.

“Kenapa saya langsung mau datang ke Jawa Barat? Karena saya ingat bapak saya. Jangan lupa dengan beliau, bukan karena Bung Karno bapak saya, namun karena dia pemimpin yang memerdekakan kita dari penjajahan 3,5 abad,” kata Megawati saat membuka orasi kampanye akbar perdana Ganjar Pranowo di Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dilansir Antara.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Megawati menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua juga ditekankan di dalam agama. Kehadiran ketua umum partai berlambang kepala banteng moncong putih pada kampanye Ganjar Pranowo dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa Bung Karno yang berusaha membebaskan negeri dari penjajahan.

“Kalau kalian lupa pada beliau (Soekarno), maka di agama Islam dikatakan budi paling besar dari seorang anak adalah memberikan hormat yang luar biasa bagi orang tuanya. Sejak umur 16 tahun, beliau keliling Jawa Barat; karena yakin kalau rakyat di sini diberikan arti kemerdekaan, maka pasti akan bergema ke tempat-tempat lain,” jelas Megawati yang juga presiden ke-5 RI.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyisipkan pesan untuk massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud supaya tidak tergiur dengan iming-iming politik uang saat hari pencoblosan.

“Nanti, kalau ada yang mau bayar, terus jadi lemas apa enggak? Janji harus ditepati, loh. Calon pemimpin ada tiga. Bayangkan, ada yang kasih sembako. Boleh, tapi mikiryang pintar, memangnya bisa terus-terusan kasih sembako? Terus duitnya dari mana? Ayo mikir. Kalau duitnya banyak banget, apa artinya? Itu yang pakai huruf K?” tanya Mega yang langsung dijawab teriakan kata “korupsi” dari massa yang hadir.