link tergacor 2023

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

buku mimpi 2d 31

KPK perbaiki tata kelola rutan usai temuan pungli******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pembenahan terhadap tata kelola Rumah Tahanan (Rutan) KPK setelah Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di rutan tersebut.

"Ke depannya tentu poin pentingnya adalah evaluasi, termasuk tata kelola rutan. Tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ali menjelaskan terjadinya pungli di dalam Rutan KPK disebabkan oleh adanya celah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara tidak terpuji dan melawan hukum.

Oleh karena itu, tambahnya, berbagai temuan dalam kasus pungli di Rutan KPK kali ini akan menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan.

"Kami paham betul bahwa ketika terjadi fraud atau kecurangan semacam ini, pasti ada kelemahan sistem. Karena itu, perbaikan sistem itu menjadi fokus kami ke depan juga," jelasnya.

Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk perbaikan tata kelola Rumah Tahanan KPK.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK saat ini sedang menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK karena diduga terkait dengan praktik pungli di Rutan KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp6,148 miliar.

"Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian. Itu total kami (catat) di Dewas," kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

"Lalu, kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu, paling sedikit itu menerima Rp1 juta dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian; itu yang paling banyak," ujar Albertina.

Baca juga: Anggota DPR soroti temuan 93 pegawai KPK terlibat pungli

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Di bawah pisau iblis

qqpulsa

Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan simbolis pesawat transport berat C-130J-30 Super Herculesdari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Penyerahan pesawat dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Ya tadi kita menyaksikan dilakukan penyerahan pesawat C-130J Super Hercules. Ini adalah pesawat angkut yang telah dipesan, dan penting sekali baik untuk keperluan perang maupun non-perang," kata Jokowi.

Ia mengatakan pesawat Super Herculesini sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia yang memiliki cukup banyak landasan pendek. "Kadang airport-nya hanya runwaypendek, bisa didarati Super Herculesini, dan bisa terbang 11 jam nonstop," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Masyarakat wajib berhitung sebelum gadai sertifikat tanah

Pesawat Super Herculesini merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI AU.

Pesawat angkut berat C-130J-30 Super Herculesdengan nomor registrasi A-1344 dengan warna abu-abu polos ini diterbangkan ke tanah air dari pabrik Lockheed Martin Global di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, pada 16 Januari 2023 dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada 22 Januari 2024.

Penerbangan beranting pesawat C-130J-30 Super Hercules yang sudah diberi nomor registrasi A-1344 dari Marietta ke tanah air dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Alfonsus Fatma Astara Duta, didampingi Kasiopslat Disops Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Mayor Pnb Chandra Danang Jaya, dan Kaflight Line 1 Flighthar Skadud 31 Kapten Tek Barry Yoga Patria.

Sejumlah personel ahli dari Lockheed Martin turut serta dalam perjalanan ini yaitu Richard Anthony, John Justin, Rolland Mark, dan Robert John.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, Kementerian Pertahanan telah berhasil menyelesaikan program pengadaan lima pesawat C-130J-30 Super Hercules.

Pengadaan ini merupakan langkah strategis yang diambil Prabowo untuk memperkuat TNI AU, khususnya di bidang transportasi taktis, sedangkan perencanaan pengadaan Super Hercules ini telah dilaksanakan pada saat Kepala Staf TNI AU (waktu itu) Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk suplai air bersih

Pengadaan lima pesawat produksi Lockheed Martin Global Inc, USA ini meliputi suku cadang, dukungan darat serta program pelatihan, baik untuk penerbang maupun teknisi. Total jumlah personel yang melaksanakan program pelatihan sebanyak 58 orang terdiri dari 12 penerbang, 40 teknisi dan enam load master.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesmerupakan pesawat terbaru dan tercanggih di kelasnya dengan menggunakan teknologifull-glass cockpit dan mesin Rolls Royce AR2100D3 Turboprop dengan kecepatan mencapai 410 mil laut per jam atau 356 knot.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesdipilih Kementerian Pertahanan karena sangat efektif untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan banyak runwaypendek.

C-130J-30 Super Herculesmampu terbang selama 11 jam nonstop serta lepas landas dan mendarat pada landas pacu yang pendek, memiliki bobot maksimal lepas-landas 164.000 lbs, lebih unggul dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu C-130-H Herculesyang memiliki bobot maksimal lepas-landas155.000 lbs.

Pesawat ini merupakan pesawat ke empat dengan nomor registrasi A-1344 dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU.

Pesawat kelima (A-1342) rencananya akan tiba pada April 2024. Sedangkan tiga pesawat sebelumnya telah diserahkan kepada TNI AU yakni pada 6 Maret 2023 (A-1339), 22 Juni 2023 (A-1340), dan 3 Agustus 2023 (A-1343).

Selain pesawat C-130J-30 Super Hercules, pada kesempatan itu Prabowo juga secara simbolis menyerahkan hasil peremajaan helikopter Fennecdan suku cadangnya kepada TNI AD yang diterima oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta hasil peremajaan dan suku cadang kritis helikopter AS 565 MBe Pantherkepada TNI AL yang diterima oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Dalam kesempatan tersebut digelar empat unit pesawat C-130J-30 Super Herculesdan empat unit helikopter Fennechasil peremajaan. Sedangkan helikopter AS 565 MBe Panther​​hasil peremajaan yang berjumlah delapan unit hanya digelar tiga unit karena yang lainnya sedang digunakan dalam misi operasi dan pemeliharaan rutin.

Selain itu, turut pula digelar empat dari delapan unit helikopter H225M CaracalTNI AU yang telah diserahkan Prabowo pada 1 Desember 2023.

Baca juga: Presiden ingin pastikan KIS/BPJS Kesehatan bermanfaat bagi rakyat

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

semongkobet

Wapres: Menteri mau mundur itu haknya******

Semarang (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa keinginan atau keputusan untuk mundur dari jabatan menteri adalah hak seseorang yang tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira seperti dikatakan Presiden (Joko Widodo), kalau seseorang mau mundur karena memang haknya. Seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi, tidak ada masalah," kata Wapres, di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai rencana Mahfud MD yang akan mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Kalaupun nanti menteri tersebut benar-benar mundur, kata dia, siapa yang akan menjadi penggantinya adalah kewenangan Presiden untuk menunjuk menteri baru atau cukup mengangkat penjabat sementara.

"Nanti kalau memang terjadi mundur, apakah akan diganti atau penjabat sementara. Itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Tentunya, kata dia, Presiden akan mempertimbangkan dengan baik mengenai sosok pengganti jika benar-benar ada menteri yang mundur.

Ma'ruf juga menilai mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam tidak menimbulkan gangguan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya harap tidak terjadi gangguan karena itu kan hak seorang menteri mundur. Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan polhukam. Saya kira tidak akan terlalu mengganggu," katanya.

Di Semarang, Wapres Ma'ruf Amin berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro Semarang.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan rencana untuk mundur dari jabatan menteri pada acara diskusi "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1) lalu.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo agar Mahfud mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak-anak kampanye

Baca juga: Wapres sebut salam dua jari di rombongan Presiden urusan Bawaslu

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Buddha

slot resmi dan terpercaya

Kejagung masih dalami keterlibatan swasta dalam kasus importasi emas******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan dua perusahaan swasta dalam perkara manipulasi kode Harmonized System atau HS untuk kegiatan ekspor dan impor komoditas emas.

Kedua perusahaan swasta dimaksud yakni, PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Siganture (IGS) yang bergerak produksi emas dan perhiasan.

“Sampai sekarang masih kami dalami keterlibatannya (UBS dan IGS),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta, Jumat.

Kuntadi menjelaskan kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satguan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan adanya dugaan korupsi terkait batangan emas impor senilai Rp189 triliun.

Namun, kata Kuntadi, pihaknya masih menunggu pendapat ahli soal penanganan kasus tersebut. Karena, hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai penangan kasus.

Menurut dia, jaksa khawatir penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas ini justru masuk ke sektor kepabeanan.

“Hingga saat ini masih didalami dan dikonsultasikan. Masih ada perdebatan terkait penerapan pasalnya,” ujar Kuntadi.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung transparan dalam mengusut keterlibatan kedua perusahaan tersebut.

Sebab, kata dia, jaksa menduga dua perusahaan tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam manipulasi kode HS untuk kegiatan ekspor-impor emas guna menghindari pajak.

“Jadi benar penyidik harus membuka soal keterlibatan kedua perusahaan ini. Jaksa harus transparan,” ujar Boyamin.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendesak Kejaksaan Agung bisa menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan dugaan TPPU komoditi emas.

“Kalo melihat proses yang sedang berjalan itu kan ada di APH sekarang. Yaitu aparat penegak hukum sekarang sudah bisa kita baca seperti apa pelaksanaannya," kata Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan terkait keberadaan Satgas TPPU yang bertugas untuk mengkonsolidasikan, mensinergikan mengkoordinasikan antara aparat penegak hukum terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum.

Menurut Misbakhun, ada atau tidaknya Satgas TPPU, aparat penegak hukum sejatinya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam terkait hal itu.

“Setiap kasus TPPU itu kan ada aparat penegak hukum, ada mekanisme penegak hukum di mana aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya proses harus menjalankan amanat UUD penegakan hukum itu," kata Misbakhun.

Sejak pertengahan 2023, penyidik tengah mendalami keterlibatan PT UBS dan IGS dalam manipulasi kode HS untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus ini sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan surat perintah penyidikan Nomor:Prin-14/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Bahkan, penyidik sudah melakukan penggeledahan di PT UBS yang terletak di Tambaksari dan PT IGS di Genteng, Surabaya.
Baca juga: Kejagung dalami dugaan manipulasi kode HS oleh swasta di kasus emas
Baca juga: Jaksa agung bahas tantangan bangun citra hukum humanis dan modern

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Armor Naga Pembunuh Langit

slot gacor hari ini terbaru

39 orang tewas akibat kebakaran gedung di China******

Nanchang, China (ANTARA) - Korban tewas akibat kebakaran gedung di kota Xinyu, Provinsi Jiangxi, China, pada Rabu (24/1) sore waktu setempat bertambah menjadi 39 orang, kata otoritas setempat.

Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di sebuah toko di pinggir jalan di Distrik Yushui, Xinyu, kata markas tanggap darurat kebakaran lokal.

Operasi penyelamatan yang dilakukan oleh hampir 120 petugas pemadam kebakaran berakhir pada pukul 20.50, dan tidak ada lagi orang yang terjebak. Di antara korban luka, delapan orang berada dalam kondisi stabil, sementara satu lainnya berhasil diselamatkan.

Kebakaran dimulai dari ruang bawah tanah bangunan beton bata komersial dan perumahan berlantai enam. Api dengan cepat menjalar ke toko-toko di lantai satu dan dua.
 

 

Investigasi awal mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh penggunaan api secara ilegal oleh para pekerja untuk perbaikan gudang pendingin di dalam ruang bawah tanah. Asap tebal dengan cepat membubung hingga ke lantai dua yang ditempati fasilitas pelatihan dan hotel.

Otoritas keamanan publik telah menahan 12 orang yang dianggap bertanggung jawab dan pemerintah provinsi berjanji untuk meminta pertanggungjawaban mereka sesuai dengan hasil penyelidikan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga memerintahkan pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi bahaya keamanan yang tersembunyi di toko-toko pinggir jalan, sekolah dan tempat-tempat keramaian lainnya seperti lokasi wisata dan pusat perbelanjaan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

bajaj123

KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Arief Prasetyo Adi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang dari pihak swasta bernama Rajiv. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Kendati demikian, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL
Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

KPK pada hari Jumat (13 Oktober 2023) resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu (11 Oktober 2023).

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL
Baca juga: Yusril: Foto Firli dan SYL tidak menerangkan apa-apa

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024