kaisar328

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet******

Pengamat menilai kebijakan pemerintah untuk menetapkantarif KRL lebih mahal untuk orang kaya tidak tepat. Ini sama saja dengan kebijakan mundur.

Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah selama ini gencar memperbaiki transportasi umum agar masyarakat bisa beralih dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tujuannya, menekan penggunaan mobil pribadi masyarakat untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

Namun, Nailul menilai rencana kebijakan dengan menaikkan tarif KRL bagi orang kaya sangat bertentangan dengan tujuan awal. Menurutnya, jika kebijakan itu diimplementasikan, dipastikan kemacetan akan kembali terjadi karena masyarakat yang semula sudah beralih ke transportasi umum kembali ke mobil pribadi.

Senada, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan harusnya pemerintah menambah anggaran untuk mensubsidi transportasi umum bukan malah mengurangi.

"Kalau bisa ada diskon bagi seluruh golongan masyarakat mau dia orang kaya, kelas menengah atau orang miskin untuk beralih pada transportasi publik termasuk untuk KRL," kata Bhima.

Menurutnya, subsidi dan diskon besar-besaran untuk transportasi umum banyak dilakukan oleh berbagai negara, seperti Spanyol dan Jerman. Tujuannya, agar masyarakat beralih pada transportasi umum.

"Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak sinkron dengan upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi orang kaya didorong untuk punya kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya dan itu jadi penyebab utama kemacetan.," jelasnya.

Lanjut Bhima, bahkan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinilai tak perlu diberikan. Sebaiknya dialihkan saja untuk transportasi umum lainnya yang memang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

"Jadi pertanyaan kenapa justru KCJB yang notabene nya untuk golongan kelas menengah atas diberikan subsidi oleh negara melalui APBN. Sementara orang kaya di urban itu dikurangi subsidinya untuk naik KRL. Jadi arah transportasi publik ini tidak jelas pengembangannya mau kemana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Ekonomi Vietnam Melesat 8,02 Persen, Laju Tercepat Sejak 1997******

Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen pada 2022. Pendorong utamanya adalah ekspordan penjualan ritel yang kuat. Ini merupakan kenaikan tercepat sejak 1997.

Angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dari target resmi pemerintah, yakni sebesar 6,0 persen hingga 6,5 persen.

Lajunya juga lebih kencang dari tahun lalu yang hanya 2,58 persen akibatlockdownyang turut menekan perekonomian mereka, serta berdampak pada aktivitas pabrik-pabrik di sana.

"Kinerja ekonomi patut dicatat di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi dan politik global," kata Badan Pusat Statistik Vietnam (GSO), dikutip Reuters, Kamis (29).

GSO melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat sebesar 5,92 persen, melambat dari pertumbuhan kuartal ketiga, yakni 13,71 persen.

Adapun ekspor Vietnam tercatat naik 10,6 persen atau senilai US1,85 miliar, sementara penjualan ritel juga naik 19,8 persen.

"Harga konsumen pada Desember naik 4,55 persen dari tahun sebelumnya," imbuh laporan GSO.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Hanya Tersisa 7 Karyawan, Jokowi Restui Pembubaran PT PANN******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) cuma punya tujuh pegawai. Jumlah tujuh pegawai yang tersisa ini sudah mencakup direksi dan komisaris.

Jumlah karyawan PANN baru terungkap pada 2020, ketika PANN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2020 sebesar Rp3,76 triliun. Dalam rapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Komisi IV DPR Sonny Danaparmita mempertanyakan kinerja PANN yang terus merugi. Ia juga heran perusahaan yang didirikan pada 1974 itu ternyata hanya memiliki 7 karyawan. 

"(Usaha) PANN hampir semua rugi, pegawainya tinggal 7 orang. Corebisnisnya tidak jelas, banyak yang diurusi," ujar Sonny pada rapat Februari 2020 lalu.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Menteri BUMN Erick Thohir pada 21 Februari 2020 lalu.

Akhirnya, opsi likuidasi yang dipilih Jokowi. Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut, dikutip Senin (26/12).

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Alas hukumnya adalah Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Teten Akui Kesulitan Atasi 8 Koperasi Bermasalah yang Rugikan Rp26 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalahyang merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. Pasalnya, saat ini tidak ada payung hukum terkait pengawasan koperasi.

Teten mengaku pihaknya mengambil banyak pelajaran dari kejadian koperasi bermasalah ini. Kedelapan koperasi bermasalah itu adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Kami menarik pelajaran cukup banyak dari banyaknya koperasi bermasalah yang diketahui yang cukup besar. Ada 8 koperasi bermasalah dengan total Rp26 triliun, yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan, memitigasi koperasi bermasalah," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Senin (26/12).

Selama ini, pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pihak internal sendiri. Namun, metode ini sulit dilakukan jika koperasi yang dijalankan sudah mulai besar.

"Tapi dari pengalaman ini kami paham betul bahwa pada tingkat tertentu ketika koperasinya sudah mulai membesar besar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang kita bayangkan, tidak seideal yang diasumsikan, maka pengawasan itu tidak bisa dilakukan koperasi itu sendiri," papar Teten.

Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kedelapan koperasi tersebut. Salah satunya dengan membujuk koperasi yang masih sehat untuk bersama-sama menyelesaikan koperasi bermasalah. Namun, semua koperasi enggan.

"Termasuk juga mencari investor baru untuk masuk ke koperasi, juga tidak bisa. Oleh karena itu, yang kami tawarkan adalah solusi jangka panjang, menengah panjang, yaitu mendorong penguatan regulasi perkoperasian," katanya.

Saat ini, ia mengaku sedang menyusun revisi UU Perkoperasian agar bisa diajukan ke parlemen tahun depan.

"Progresnya hari ini kami sudah membentuk pokja untuk membuat legal drafting atau naskah akademik, kami juga melakukan diskusi publik dengan stakeholderrelevan dan koordinasi dengan parlemen," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

Komunitas Kretek Nilai Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Usul Kemenkes******

Komunitas Kretek Indonesia mengatakan larangan penjualan rokok batangan atau eceran baru usulan dari Kementerian Kesehatan saja, belum menjadi keputusan pemerintah.

Rencana pelarangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Menurutnya, memang betul aturan pelarangan ini ada di dalam Keppres, namun bukan berarti Presiden Jokowi menyetujui. Apalagi, larangan penjualan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Terlebih, para pemangku kepentingan kretek juga sepakat untuk menolak larangan tersebut.

"Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin (Perekonomian). Jadi, pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud," jelasnya.

Dia menilai upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok batangan juga tidak tepat sasaran.

Anak-anak di bawah umur masih tetap bisa mengakses rokok dengan membeli bungkusan. Karenanya, penegakan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, bukan larangan penjualan ketengan.

"Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan," pungkasnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril melalui pesan singkat dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Harga Naik, Warga AS Bayar Lebih Mahal untuk Belanja Natal******

Pengeluaran belanja warga Amerika Serikat (AS) naik selama libur natal tahun ini. Kenaikan ini dipicu mahalnya harga-harga akibat inflasi yang tinggi. Selama musim liburan, konsumen terpaksa membayar lebih mahal untuk barang kebutuhan sehari-hari maupun kuliner.

Mastercard Spending Pulse melaporkan pada periode 1 November hingga 24 Desember, penjualan ritel AS tercatat meningkat 7,6 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data diperoleh dengan melacak penjualan ritel di toko-toko maupun penjualan daring, dengan berbagai metode pembayaran, tanpa memasukkan penjualan otomotif.

Jumat lalu, Kementerian Perdagangan melaporkan indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) naik 5,5 persen pada November, dibanding tahun sebelumnya.

"Konsumen dan retailermenjalani musim dengan baik, ini menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi," ujar Kepala Ekonom Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer, dikutip CNN Business, Rabu (28/12).

[Gambas:Video CNN]

Temuan Mastercard, konsumen mendiversifikasi pengeluaran mereka untuk mengatasi mahalnya harga-harga dan memprioritaskan makan di luar. Penjualan di restoran tumbuh lebih dari 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Konsumen AS juga menunjukkan preferensi yang meningkat untuk berbelanja online. Penjualan onlinetumbuh 10,6 persen dari tahun ke tahun.E-commercemenyumbang 21,6 persen dari total penjualan ritel, naik dari 20,9 persen pada tahun 2021.

[Gambas:Video CNN]