petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

carolina day paito

situs semua slot 206Jutaan kata 835543Orang-orang telah membaca serialisasi

《carolina day paito》

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) berbincang dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) usai penandatanganan dokumen serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom/am.
Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Apindo temukan 5 provinsi tak patuhi PP 51/2023 tentang Pengupahan. Upah diduga dipolitisi kepala daerah yang maju pemilu.
Apindo temukan 5 provinsi tak patuhi PP 51/2023 tentang Pengupahan. Upah diduga dipolitisi kepala daerah yang maju pemilu. (Foto: CNN Indonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)




bab terbaru:gurita4d

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
cara verifikasi kredivo
rtp 29hoki
jam pola gacor
slot maxwin
coblos88
buat akun slot gacor
slot member baru di kasih menang
puncak 888 slot
link situs gacor hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara mendapatkan uang ovo gratis
Bab 2 pinjaman online yang terdaftar di ojk 2022
Bab 3 slot super maxwin
Bab 4 kakek zeus orang kaya
Bab 5 koko188
Bab 6 finplus bangkrut
Bab 7 situs slot138
Bab 8 cara mendapatkan uang untuk dana
Bab 9 duta138
Bab 10 dragon78
Bab 11 prediksi togel keluar malam ini
Bab 12 link situs gacor hari ini
Bab 13 benteng777
Bab 14 credinex legal atau ilegal
Bab 15 dewibet88
Bab 16 kredivo cicilan 0 persen
Bab 17 beli hp pakai paylater
Bab 18 sumo777
Bab 19 cara agar pelajar mendapatkan uang tambahan
Bab 20 pinjol terbaik tenor panjang
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3610bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

slot gacor pasti maxwin
Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) berbincang dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) usai penandatanganan dokumen serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom/am.
Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menantu Kaisar Abadi

permainan slot tergacor
Dirut Garuda Irfan Setiaputra siap penuhi panggilan polisi soal penghentian potongan gaji karyawan untuk iuran keanggotaan Sekarga.
Dirut Garuda Irfan Setiaputra siap penuhi panggilan polisi soal penghentian potongan gaji karyawan untuk iuran keanggotaan Sekarga. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur UtamaGarudaIndonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum atas laporan penghentian pemotongan gaji karyawan untuk iuran keanggotaan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga).

"Sebagai anggota masyarakat yang taat azas, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan memastikan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi proses klarifikasi kepada penegak hukum terkait laporan yang disampaikan oleh Sekarga sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Rabu (20/12).

Kendati begitu, ia sangat menyayangkan informasi terkait permasalahan internal perusahaan malah disebarluaskan ke publik. Padahal, tujuan pemotongan iuran keanggotaan itu merupakan upaya perusahaan mendorong independensi serikat karyawan agar lebih mandiri dalam mengelola iuran.

Ia menyebut dengan kebijakan ini diharapkan anggota dapat melakukan pembayaran iuran secara langsung dengan sukarela, tanpa pemotongan gaji dari perusahaan.

"Dapat saya pastikan bahwa perusahaan menaruh perhatian serius terhadap upaya menjaga hubungan industrial yang kuat bersama serikat pekerja. Komitmen ini yang juga terus kami jaga selama proses restrukturisasi beberapa waktu lalu guna memastikan kepentingan karyawan dapat terus dikedepankan," pungkas Irfan.

Ketua DPP Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tomy Tampatty membenarkan adanya laporan tersebut yang disampaikan hari ini. Namun, karena ada beberapa berkas yang kurang, maka akan dilengkapi dulu.

"Bareskrim masih membutuhkan beberapa data kelengkapan sebelum kita membuat laporan, maka dari itu kami kuasa hukum sepakat akan menyiapkan beberapa data, melengkapi beberapa data setelah itu kami akan mendatangi Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dimaksud," jelas Tomy.

Sekarga melaporkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ke Bareskrim Mabes Polri hari ini (20/12). Laporan ini soal penghentian sepihak iuran keanggotaan Sekarga, yang biasanya diambil rutin dari gaji karyawan setiap bulan.

Penghentian ini dilakukan manajemen sejak 27 November 2023. Akibatnya, kegiatan organisasi Sekarga terhambat.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Hidup di surga

situs slot las vegas
Heru anggap wajar muncul nama-nama yang akan bersaing di pilkada DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza
Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti
Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap sebagai hal yang wajar munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
 "Namanya pesta demokrasi, kemarin presiden sekarang pesta demokrasi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya jadi wajar," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. Menurut Heru Pilkada DKI 2024 memang memungkinkan munculnya nama-nama lain yang akan maju. Bagi Heru, yang terpenting masyarakat tetap menjaga keamanan dan kedamaian bersama agar pesta demokrasi berlangsung lancar. "Tadi ada siapa? Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, mungkin banyak lagi tokoh-tokoh lain yang ingin maju menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu wajar," ucap Heru. Sebelumnya, pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan memprediksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2024 akan diikuti tiga pasangan kandidat berkompeten untuk bersaing meraih suara terbanyak di Jakarta. "Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti," kata Yusak kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/2). Yusak menjelaskan meski baru terdengar tiga nama yang muncul ke publik, namun pertarungan di Pilkada DKI diprediksi akan kompetitif mengingat kemampuan calon yang diusung sangat mumpuni. "Kalau lawannya dapat yang seimbang katakanlah pak Anies maju lagi ataupun misalnya PDIP mengusung bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif sekali," jelasnya. Dirinya juga mengomentari dua kader partai Golkar yang sudah menampakkan diri di publik sebagai bakal Cagub DKI 2024 yakni Ridwan Kamil dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Selain itu, akhir-akhir ini nama Heru sempat disandingkan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Gambar Ridwan bakal calon gubernur dan Heru sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta beredar di media sosial X (Twitter). Heru yang dimintai tanggapannya hanya merespons dengan senyum dan mengaku belum membaca tulisan di media sosial tersebut. "Saya belum sempat baca-baca itu. Ini saya sibuk sama chatWhatsApp Bu Kadis SDA, jadi belum tahu," ujar Heru usai meninjau rumah pompa air di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/2).Baca juga: Pilkada DKI, pengamat prediksi ada tiga pasangan kandidat
Baca juga: Satpol PP DKI apresiasi ketua umum parpol yang berinisiatif bersihkan APK
Baca juga: Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Setan paling kuat, Tang Seng

angka main fajar toto
Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja ya, soalnya bertabur diskon yang bikin untung!
Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja ya, soalnya banyak diskon yang bikin untung! (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja. Soalnya Transmart kasih diskon gede-gedean sampai 50 persen buat beragam produk terpilih.

Enggak cuma itu, masih ada diskon tambahan 20 persen! Ekstra diskon 20 persen tersebut bisa didapat khusus bagi pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga :
Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Kali ini Transmart Full Day Sale digelar selama dua hari, pada Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12). Pesta diskon seharian ini berlaku dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat. Jadi jangan sampai kelewatan, ya!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Cus nikmati belanja di Transmart bertabur diskon sekarang juga!

Gif banner Allo Bank
(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

slot gacor hari ini 2023
Sepeda anak didiskon up to 30% dengan harga mulai Rp300 ribu aja di Transmart Full Day Sale yang berlangsung pada Sabtu (23/12) sampai dengan Minggu (24/12).
Ilustrasi. Sepeda anak didiskon up to 30% dengan harga mulai Rp300 ribu aja di Transmart Full Day Sale yang berlangsung pada Sabtu (23/12) sampai dengan Minggu (24/12). (Alicja Colon)
Jakarta, CNN Indonesia--

Sepeda anak di Transmart diskon gede-gedean selama periode Full Day Sale yang berlangsung pada Sabtu (23/12) sampai dengan Minggu (24/12).

Sepeda anak didiskon up to30% dengan harga mulai Rp300 ribu aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga :
Pengunjung Untung Gede Beli Dispenser di Transmart Full Day Sale

Harga diskon berlaku buat pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda anak dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Bunda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian si kecil di Transmart sekarang juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

oriqq
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berharap presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 bakal perhatian terhadap perkembangan UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berharap presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 bakal perhatian terhadap perkembangan UMKM. (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berharap presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 bakal perhatian terhadap perkembangan industri UMKM.

Menurut Teten, UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya menyediakan 97 persen lapangan pekerjaan.

Lihat Juga :
Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

Teten mengatakan saat ini UMKM masih mengalami sejumlah tantangan, termasuk soal pendanaan. UMKMyang mendominasi perekonomian justru jarang menerima kredit dari perbankan. Kondisi itu, katanya, merupakan paradoks.

"Ada paradoks ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia didominasi UMKM, 97 persen lapangan kerja disediakan oleh UMKM, tapi pembiayaan perbankan lebih banyak ke korporasi. Hanya 21 persen (pembiayaan ke UMKM) sekarang. Jadi (saya heran) tidak ada yang menganggap ini suatu masalah, suatu paradoks," ungkap Teten.

Pilihan Redaksi
  • Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri
  • Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan
  • Luhut Ungkap Kondisi Kesehatan Terbaru

Teten mengatakan kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan membuat UMKM beralih dengan meminjam ke rentenir dan fintechP2P lending.

"Faktor terutama (UMKM sulit dapat pinjaman) karena agunan. UMKM soal (pembayaran) bunga itu tidak masalah yang penting mudah (dapat pinjaman). (Makanya) Mereka pindah ke fintech(jumlahnya) tinggi, ke rentenir tinggi, (bagi mereka) tidak masalah yang penting sekarang kemudahannya (mendapat pinjaman)," ungkap Teten.

(fby/rds)

[Gambas:Video CNN]