admin jarwo gacor

kredit hp dengan ktp 453Jutaan kata 163043Orang-orang telah membaca serialisasi

《admin jarwo gacor》

Kementerian PUPR bangun bendungan pertama di Sulawesi Barat******

Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang akan menjadi bendungan pertama di provinsi tersebut.

Berdasarkan siaran pers Kementerian PUPR, Minggu, bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan tersebut akan dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi.

“Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) seluas 3.577 hektare . Bendungan ini akan memiliki kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020.

Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27 persen," kata Dedi.

Pembangunan bendungan tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT Indra Karya - PT Tuah Agung Anugrah - PT Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp1,02 triliun.

Menurut keterangan tersebut, Bendungan Budong-Budong memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik.

Ini diyakini bakal bermanfaat karena Kabupaten Mamuju Tengah diperkirakan akan melakukan banyak kegiatan pembangunan, baik pada bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri, yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana, seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik, kata keterangan tersebut.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai, yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang, yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar.

Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong-Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder.

Kabupaten ini terdiri atas lima kecamatan, yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan nilam.

Baca juga: Kementerian PUPR: Akses Tol Makassar New Port perlancar jalur ekspor

Baca juga: Kementerian PUPR: Tol Japek II Selatan Paket 3 selesai konstruksi 2024

Baca juga: Kementerian PUPR tuntaskan pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Wajo

Baca juga: PUPR: Tol IKN bisa diterapkan teknologi pengisian daya mobil listrik

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar******

alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Kamaruddin mengatakan untuk yang tergugat yaitu lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia Cq Kapolri, turut tergugat satu Presiden, dan turut tergugat dua Menteri Keuangan.

Menurut dia alasan keluarga melakukan gugatan karena sudah dirugikan atas meninggalnya Yosua Hutabarat yang dibunuh oleh para terpidana.

Ia menjelaskan alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan.

"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," katanya.

Komarudin menambahkan kerugian yang dialami oleh kliennya setelah dihitung mencapai Rp7,5 miliar dan itu merupakan kerugian materiil.

"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," katanya.

Pada sidang perdata perdana yang digelar di PN Jaksel semua tergugat tidak menghadiri persidangan, mereka telah diberikan surat oleh PN Jaksel dan sudah diterima oleh orang yang berada satu rumah maupun satu kantor.

Hanya satu surat dari PN Jaksel yang tidak diterima oleh tergugat Richard Eliezer, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.
Baca juga: Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka
Baca juga: Keluarga Brigadir Yosua kecewa terhadap putusan MA
Baca juga: Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mustikaslot、trik maxwin olympus hari ini、pinjaman mekar online

Terkait：bocoran rtp live harmonibet、demoslot4d、2d buku mimpi、original prediksi togel wap、slot dana 66、bpo777 slot、beli sekarang bayar nanti lazada、apa itu slot gacor、anambet、rumah gacor slot

---

---

bab terbaru：situs slot terpercaya gacor（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28