petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

123 situs slot

pola gacor olympus x500 943Jutaan kata 397623Orang-orang telah membaca serialisasi

《123 situs slot》

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Prabowo bertemu dengan Gibran selama 30 menit di Kertanegara******

Prabowo bertemu dengan Gibran selama 30 menit di Kertanegara
Calon Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dengan Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di rumah Prabowo di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024). ANTARA/Dokumen Aminuddin Ma'ruf/am.
Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan pasangannya yakni Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka selama setengah jam, Jumat.

Pertemuan itu terjadi di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan foto yang didapat dari Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Aminuddin Ma'ruf, terlihat Prabowo mengenakan kemeja panjang berwarna biru muda sedangkan Gibran mengenakan kemeja panjang bermotif kotak-kotak warna hitam.

Keduanya diketahui sudah bertemu sejak sore hari. Mulanya Gibran terpantau datang ke rumah Prabowo sekitar pukul 17.00 WIB. Selang beberapa lama kemudian, Prabowo datang ke rumahnya sekitar pukul 17.51 WIB.

Setelah itu, Gibran terlebih dahulu meninggalkan kediaman Prabowo sekitar pukul 18.33 WIB. Selang beberapa lama kemudian, tepatnya pukul 18.55 WIB, giliran Prabwo yang keluar dari kediamannya.

Pertemuan mereka terpantau terjadi kurang lebih selama setengah jam. Saat keluar, keduanya kompak tidak berbicara kepada awak media yang sudah menunggu di depan pintu rumah Prabowo.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo-Gibran mengantongi suara 58,92 persen. Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,09 persen. Sedangkan di posisi ke tiga ada Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara mencapai 16,99 persen.

Data tersebut dikutip pada Kamis (23/2) pukul 21.00 WIB dari situs resmi https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Erdogan ucapkan selamat kepada Prabowo atas perolehan suara terbanyak

Baca juga: Dari Vladimir Putin hingga Rishi Sunak ucapkan selamat ke Prabowo

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cairin ojk atau tidak

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
link slot baru
teskiu
slot demo goblin heist
koin slot login
alienpoker
slot online gacor terbaru
kuy138
seribu mimpi 3d bergambar
rtp sikat88
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor resmi terpercaya
Bab 2 spin 888 slot
Bab 3 kredit akulaku tanpa dp
Bab 4 rekomendasi slot online terpercaya
Bab 5 slot paling gacor dan terpercaya
Bab 6 prediksi usa day togel
Bab 7 kredivo vs kredit pintar
Bab 8 promo kredivo cicilan 0 tokopedia
Bab 9 60 di erek erek
Bab 10 wd138 slot
Bab 11 erek erek perempuan
Bab 12 bunga kredivo tokopedia
Bab 13 play slot 123
Bab 14 pinjol aman dan cepat cair
Bab 15 situs slot aman dan gacor
Bab 16 pinjol dengan tenor 12 bulan
Bab 17 kasih duit slot
Bab 18 bo gacor malam ini
Bab 19 slot transfer
Bab 20 aplikasi kredit
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1404bab
kotaBacaan TerkaitMore+

spektrum kebobrokan

airbet88 asia
OIKN sebut Inggris dukung IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua
Kunjungan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Otorita IKN/am.
Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Pemerintah Inggris mendukung IKN di Kalimantan Timur sebagai Kota Dunia Untuk Semua.

“Semoga dengan adanya kunjungan ini, Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama membangun IKN ke depannya menjadi kota netral karbon yang tidak hanya dibanggakan oleh Indonesia, tapi juga masyarakat dunia,” ujar Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia Dominic Jermey dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

OIKN, melalui Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris ke IKN. Kunjungan dihadiri oleh Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Dominic Jermey dan Second Permanent Under Secretary at the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Nick Dyer, beserta jajaran. Kunjungan ini dalam rangka melihat pembangunan IKN dengan konsep Kota Hutan dan Kota netral karbon.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengajak delegasi pemerintah Inggris untuk mengunjungi IKN. Kunjungan pertamanya adalah melihat penerapan urban farminghidroponik di salah satu greenhouse. Sebagai salah satu upaya IKN untuk mewujudkan Net Zero Strategy, Otorita IKN menargetkan 10 persen luas IKN sebagai kawasan ketahanan pangan yang modern dan efisien, serta resilien iklim.

Baca juga: Pemerintah dan ADB luncurkan SDGs Baseline Report untuk IKN

Setelah dari greenhouse, delegasi berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Ibukota. Dalam dialog, mengemukakan keinginan petani untuk terus belajar pertanian yang ramah lingkungan. Rintisan pertanian regeneratif yang resilien terhadap perubahan iklim mulai dilakukan di IKN. Dialog akrab dilakukan sembari mencicipi buah melon hasil panen petani berlangsung cukup intens di Lamin Tani Desa Sukaraja, Sepaku.

“Otorita IKN akan terus mendampingi asosiasi petani ibu kota dalam mendukung pertanian regeneratif, mulai dari pelatihan urban farming, penyediaan fasilitas pertanian yang modern, hingga pelatihan pemasaran berbasis online yang berguna untuk memperluas cakupan daya beli produk pertanian. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi para petani sehingga petani bisa fokus mengembangkan pertaniannya tanpa rasa khawatir,” ujar Myrna.

Rombongan juga berkesempatan untuk mengunjungi progress pembangunan di IKN, mulai dari Titik Nol Nusantara, hingga perkembangan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kegiatan ditutup dengan menanam pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN. Disini, para delegasi menanam bibit pohon lokal, seperti damar, keruing, meranti merah, dan kapur. Di Miniatur Hutan Hujan Tropis juga para delegasi diajak melihat tanaman yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh Presiden RI.

Sebelumnya, Duta Besar Inggris Dominic Jermey dan jajaran telah melakukan audiensi dengan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Kantor Otorita IKN Jakarta. Dalam audiensi itu, Kepala Otorita dan Duta Besar Britania Raya bertukar pikiran mengenai berbagai isu penting, termasuk perubahan iklim, agenda pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama pemerintah dan swasta.

Baca juga: Otorita IKN terapkan dua strategi penguatan layanan kesehatan

Pembangunan IKN sebagai Kota Hutan dirasa sejalan dengan pemikiran pemerintah Inggris yang memprioritaskan bidang lingkungan dan iklim sebagai solusi dalam pembangunan saat ini.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyarankan perlunya Duta Besar Ingrris dan jajaran untuk melihat langsung kondisi IKN di lapangan. “Seeing is believing,” ujar Bambang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Dua dunia dihubungkan oleh W

koiemas
MK lakukan persiapan tangani laporan perselisihan Pemilu 2024
Arsip - Juru bicara Mahkamah Konstitusi RI Fajar Laksono. ANTARA /Maria Rosari/pri.
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024

“Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.

“MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.

Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada, yaitu masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.

Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.

Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu

“Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Baca juga: Peradi siap ambil bagian selesaikan PHPU di Pemilu 2024
 

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Tertawa Erythrina

slot gacor sering menang
Samsung luncurkan perangkat wearable kesehatan Galaxy Ring di MWC
Samsung Galaxy Ring (ANTARA/Samsung Newsroom)
Jakarta (ANTARA) - Samsung secara resmi telah meluncurkan cincin pintar Galaxy Ring di ajang Mobile World Congress (MWC) 2024, sebuah perangkat wearable yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran.

Cincin ini memiliki desain yang minimalis namun kokoh dan akan tersedia dalam pilihan warna perak platinum, emas, dan hitam keramik.

Menurut TheVerge, cincin tersebut terasa ringan saat dipakai dan tersedia dalam ukuran 5 hingga 13, di dalamnya terdapat label S hingga XL. Besaran baterainya pun bervariasi tergantung ukuran cincinnya, mulai dari 14,5mAh hingga 21,5mAh.

Baca juga: Samsung akan kenalkan Galaxy Ring di Mobile World Congress

Baca juga: Samsung bakal luncurkan Galaxy Ring ke semester dua 2024

Galaxy Ring akan menyertakan serangkaian sensor untuk melacak berbagai metrik kesehatan. Meskipun Samsung belum mengungkapkan rangkaian sensor lengkap Galaxy Ring, mereka bermitra dengan Natural Cycles untuk pelacakan kesuburan.

Terdapat juga fitur kesehatan seperti pelacakan tidur, pelacakan detak jantung, jumlah langkah, dan pola pernapasan. Samsung mengatakan pengguna juga akan menerima saran kesehatan yang dipersonalisasi berdasarkan data tidur mereka.

Fitur unik lainnya adalah “My Vitality Score” dari Samsung, yang dirancang untuk mengukur kewaspadaan dan memberikan wawasan tentang kesiapan pemakainya secara keseluruhan.

Masukan akan datang melalui “Kartu Booster” yang berisi tips berbasis sains yang menggabungkan data tidur dan kesehatan lainnya.

Galaxy Ring akan berintegrasi dengan ekosistem Samsung Health yang ada, termasuk perangkat Galaxy Watch. Meskipun harga pastinya masih belum diketahui, cincin tersebut dijadwalkan untuk dirilis akhir tahun ini. Demikian disiarkan Gizmochina, Senin (26/2).

Baca juga: Samsung mulai produksi Galaxy Ring bulan depan
 

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Ultraman

starslot777
Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel
Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)
"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami,"
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pengawas pemilu yang meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka bisa mendapatkan santunan ganda atau dobel.

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herwyn menjelaskan untuk pengawas pemilu yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka santunannya tetap disiapkan oleh lembaganya.

Herwyn menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc, maka santunan untuk pengawas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

"Kemudian untuk cacat permanen ini adalah Rp16,5 juta, sama juga dengan luka berat, dan yang luka sedang Rp8,25 juta. Itu kalau di Bawaslu dengan berbagai macam ketentuan yang diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Herwyn mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengawas pemilu yang mendapatkan musibah.

"Posisi saat ini kami lagi mengkondisikan untuk menginformasikan, melaporkan ke BPJS mengenai jajaran Bawaslu yang mendapatkan musibah baik terkait dengan yang kecelakaan, rawat inap, rawat jalan, termasuk yang meninggal dunia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas Ad Hoc pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (Jkm) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428.

Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal sebanyak 114 orang.

Adapun Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia hingga 26 Februari 2024.

"Sampai minggu ini nambah tiga. Jadi, sekitar 30 orang (pengawas pemilu meninggal dunia)," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin (26/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Biksu pembunuh surga

cara mengecek situs aman atau tidak
Ini alasan Kemenag tak anjurkan umroh "backpacker"
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat menjawab pertanyaan media di Jakarta, Jumat. (ANTARA/Putri Hanifa)
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk melarang umrah backpackerdengan alasan untuk melindungi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah umrah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa perjalanan umrah berbeda dengan perjalanan wisata lainnya, karena melibatkan aturan-aturan peribadatan yang harus dipatuhi.

“Ini kalau kita ke luar negeri kita bisa sendiri. Kemana? Ke Eropa, Jepang, Amerika, kemanapun kita bisa lakukan sendiri, karena tidak ada aturan-aturan dalam melakukan perjalanan itu, tapi umroh berbeda. Ada aturan peribadatan yang harus dipenuhi,” kata Yaqut saat ditanyai media di Jakarta, Jumat.

Menurut Yaqut, tidak semua umat memahami aturan-aturan tersebut, sehingga diperlukan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan ibadah umroh.

Baca juga: Kemenag akan sinkronkan aturan dengan Saudi soal umrah "backpacker"

Baca juga: Kemenag DIY cegah aktivitas penawaran umrah "backpacker" di medsos

Selain itu, ada banyak aspek praktis yang juga perlu dipertimbangkan, seperti pemesanan hotel dan makanan yang mungkin memiliki perbedaan dengan budaya kuliner Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pengalaman yang kurang memuaskan bagi para jamaah yang tidak terbiasa dengan lingkungan dan tata cara di negara-negara tujuan umroh.

“Nah tidak semuanya umat kita ini paham dengan semua itu maka dibutuhkan pembimbing. Siapa yang membimbing mereka dalam melaksanakan ibadah umroh?" ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah menginginkan agar jamaah umrah mendapatkan bantuan dan panduan yang memadai dari biro perjalanan umrah yang profesional.

Dengan demikian, diharapkan setiap jamaah dapat melaksanakan ibadah umrah dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Larangan terhadap umrah backpackerdiharapkan dapat meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan serta kenyamanan bagi umat Muslim yang melaksanakan ibadah umrah.

“Banyak hal yang jadi pertimbangan pemerintah kenapa sebaiknya memang umroh backpackeritu dihindari. Jadi ada biro-biro umroh travel perjalanan ibadah umroh yang akan siap membantu umat untuk bisa menjalankan umroh dengan baik,” jelas Yaqut.

Baca juga: Pengamat: umrah backpacker berisiko

Baca juga: Umrah backpacker, akankah diatur Kemenag?
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Gelap Tertinggi

republik77 slot
Baitul Mal Aceh Besar salurkan zakat dan infak Rp10,4 miliar
Baitul Mal Aceh Besar menyalurkan zakat kepada para penerima manfaat (ANTARA/HO-Baitul Mal Aceh Besar)
Banda Aceh (ANTARA) - Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menyebutkan total zakat dan infak yang telah disalurkan di daerah itu sepanjang tahun 2023 sebesar Rp10,4 miliar untuk kelompok yang berhak sebagai penerima manfaat.

“Zakat dan infak yang kita kumpulkan sepanjang tahun 2023 tersebut kita salurkan kepada delapan kelompok penerima manfaat,” kata Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar Heru Saputra di Lambaro, Jumat.

Ia menjelaskan penyaluran zakat dan infak yang diterima dari para muzakki merupakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan harkat serta martabat sosial masyarakat.

Baca juga: Baitul Mal salurkan zakat Rp84,3 miliar untuk 37 ribu warga Aceh

Ia menyebutkan pada tahun 2023, Baitul Mal Aceh Besar menerima zakat sebesar Rp9,1 miliar dan infak sebesar Rp3,2 miliar yang bersumber dari berbagai pihak seperti aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat, badan usaha, dan perorangan.

“Kita berharap semakin banyak badan usaha baik nasional maupun swasta yang beroperasi di Aceh Besar menyalurkan zakat, maka akan semakin banyak jumlah penerima manfaat yang dapat dibantu,” katanya.

Ia menjelaskan untuk senif fakir disalurkan pada tahun 2023 sebesar Rp3,3 miliar, miskin Rp3,2 miliar, amil Rp583 juta, muallaf Rp77,9 juta, gharimin Rp12 juta, fisabilillah Rp1,8 miliar, ibnu sabil Rp16 juta, dan senif infak Rp1,3 miliar.

Baca juga: Baitul Mal salurkan zakat senif Rp8 miliar untuk santri di Aceh Jaya

Adapun program unggulan Baitul Mal Aceh Besar terdiri atas penyantunan 1.076 keluarga fakir uzur, 2.100 keluarga miskin, sepuluh orang keluarga muallaf, enam orang keluarga gharimin, 210 santri dalam kabupaten dan luar kabupaten, dan empat orang ibnu sabil,

Kemudian melaksanakan delapan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada 204 orang, membangun satu unit aset ekonomi produktif, dan melaksanakan sosialisasi hukum Islam untuk guru dan murid.

Baca juga: Baitul Mal Nagan Raya Aceh mulai salurkan zakat Rp1,76 miliar

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh muzakki yang telah mempercayakan Baitul Mal Aceh Besar sebagai tempat untuk menyalurkan zakat dan infak. Semoga jumlah muzakki akan semakin banyak yang menyalurkan ZIS di Baitul Mal Aceh Besar,” katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024