airbet88 rtp

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Penyaluran Rumah Subsidi Turun ke 166 Ribu Unit Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Harga Beras Premium di Wakatobi Sultra Dekati Rp 1 Juta per Karung******

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Tenggara (Sultra) Sitti Saleha mengatakanharga beras di Kabupaten Wakatobi Rp 800 ribu per karung kemasan 50 kilogram (kg).

Hal itu disampaikan untuk menanggapi beredarnya kabar harga beras di wilayah tersebut melonjak ke Rp 21 ribu per kg atau berkisar Rp1 juta untuk ukuran 50 kg.

"Harga beras jenis premium masih sekitar Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kilonya," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindag Sultra Laode Muhammad Fitrah Arsyad menyebutkan harga beras jenis premium di 15 kabupaten kota berkisar Rp15.700 sampai Rp17 ribu per kg.

"(Beras) premium untuk Kota Kendari sekitar Rp15.700 sampai Rp16 ribu, kalau kabupaten lain Rp16 ribu sampai Rp17 ribu," kata Fitrah kepadaCNNIndonesia.com.

Untuk beras jenis medium, Fitrah menyebut harganya berkisar Rp13.600 sampai Rp14 ribu per kg.

"Rata-rata 15 kabupaten semua Rp13.600 sampai Rp14 ribu, ada memang beberapa kabupaten seperti Buton Tengah, Kolaka Utara semua Rp14 ribu, untuk daerah lainnya Rp13.600 sampai Rp13.800 untuk medium," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

tanda ukiran

Solopos Hari Ini : Debat Pamungkas Adem Ayem******

Misalkan saja saat Ganjar ber­tanya ke Anies soal bantuan sosial. Ganjar menanyakan cara Anies menanggulangi permasalahan bansos agar tepat sasaran sekaligus tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Anies kemudian menjawab untuk masalah bansos harus diberikan seusai dengan ketentuan yang berlaku.

Alarm Kaum Akademisi Terus Berbunyi Nyaring

SURABAYA—Akademisi dari ber­bagai perguruan tinggi masih terus menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai praktik-praktik yang dinilai mengakali hukum dan mencederai cita-cita reformasi.

Suara itu antara lain muncul dari Aso­siasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik). ”Kami, para rektor/ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, sangat resah dengan kondisi di Tanah Air tercinta atas rusaknya tata­nan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024,” kata koordinator Aptik Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Jawa Timur, Sabtu (3/2/2024).

Menurut pimpinan Aptik, praktik penyalahgunaan kekuasaan; kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Target Kunjungan Wisman Naik 3 Juta

JAKARTA—Target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang dipatok Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebanyak 14,3 juta kunjungan pada 2024 mengandalkan Bali sebagai penyumbang terbesar atau 50%-nya. Persentase itu setara dengan 7 juta kunjungan dalam setahun.

Target pemerintah ini naik sebanyak 3 juta kunjungan dari realisasi kunjungan pada 2023 yang sebanyak 11,47 juta kunjungan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis Bali mampu menjaring dan menyumbangkan tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2024.

Mengutip laman majalahbandara.com, Sabtu (3/2/2024), Bali menjadi destinasi wisata favorit berdasarkan kajian yang dilakukan Kemenparekraf. “Secara agregat [kunjungan wisatawan] di Bali ini menyumbang 50% [dari target kunjungan wisman secara nasional]. Jadi sekitar tujuh juta,” kata Sandiaga saat Dinner Meeting Outlook Pariwisata Bali di The Payogan Villa Resort and Spa di Ubud, baru-baru ini.

Lahan Permakaman Nyaris Penuh

SUKOHARJO—Sisa lahan untuk permakaman di Kabupaten Sukoharjo di ujung kritis. Sebab, tingkat keterisian makam di 197 lahan tempat permakaman umum (TPU) mencapai 85%-95%.

Kepala UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Samsuri, mengatakan TPU itu tersebar di 17 kelurahan di tiga kecamatan di Sukoharjo. “Ada sebanyak 197 TPU hampir 200 [TPU]. Rata-rata untuk di perkampungan sudah mencapai 75% ada yang sudah mencapai 95% tergantung lokasinya. Di Mandan ada yang sudah sampai 95%. Rata-rata hampir penuh,” ungkap Samsuri saat dihubungi Espos, Minggu (4/2/2024).

Dia mengakui laju pertumbuhan perumahan tak seimbang dengan ketersediaan permakaman. Maka, ia menegaskan pengembang perumahan wajib menyediakan lahan sebesar 2% dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan atau kompensasi senilai persentase tersebut. Hal itu tertuang dalam aturan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (5/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

sistem perdagangan paksa

Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM******

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari singkong. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi.

"Kita nanti green energydan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata dia dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Lantas berapa produksi singkong Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian Kementan terbaru, produksi singkong pada 2019 mencapai 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton di 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton (2016), 21,80 juta ton (2015), 23,43 juta ton (2014), 23,93 juta ton (2013), dan 24,17 juta ton (2012).

Adapun provinsi sentra produksi singkong terbesar di antaranya, Lampung dengan persentase 31,82 persen dari total produksi nasional. Kemudian Jawa Tengah (16.75 persen), Jawa Timur (14,02 persen), dan Jawa Barat (9,48 persen).

Kemudian Sumatera Utara (6,31 persen), Yogyakarta (5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (3,46 persen).

[Gambas:Video CNN]