lion4d 464Jutaan kata 705057Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman saldo dana tanpa ktp》
Pengusaha Buka******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.
Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.
"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).
Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.
"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.
Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.
Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.
"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.
[Gambas:Video CNN]
Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).
Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.
Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).
"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.
Lihat Juga :Buruh Jabar Minta RK Tak Sunat UMK 2023 yang Direkomendasikan Bupati |
Harga Emas Rp999 Ribu per Gram Imbas Rencana The Fed Kerek Suku Bunga******Jakarta, CNN Indonesia--
Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp999 ribu per gram pada Senin (5/12). Harga emastercatat naik Rp1.000 dari Rp998 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.
Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp1.000 dari Rp905 ribu menjadi Rp906 ribu per gram.
Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp551 ribu, 2 gram Rp1,94 juta, 3 gram Rp2,89 juta, 5 gram Rp4,79 juta, 10 gram Rp9,52 juta, 25 gram Rp23,6 juta, dan 50 gram Rp47,3 juta.
Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,33 persen menjadi US.815,5 per troy ons. Begitu juga dengan harga emas di perdagangan spot menguat 0,26 persen ke US.802,3 per troy ons pada pagi ini.
Lihat Juga :OYO Pangkas 600 Pekerja, Tambah Deretan Perusahaan yang PHK Tahun Ini |
Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas berkonsolidasi hari ini. Hal ini terjadi setelah bank sentral AS (The Fed) berencana menaikkan suku bunga tidak lebih tinggi lagi.
"Harga emas diperkirakan akan berkonsolidasi di level psikologis US.800 dengan kecenderungan menguat setelah pernyataan The Fed Evans yang 'dovish' akan kenaikan suku bunga yang lebih kecil ke depannya," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com.
Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.780 per troy ons dan resistance US.815 per troy ons.
(mrh/dzu)Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.
Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.
Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.
Lihat Juga :Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023 |
"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.
Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.
Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.
"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.
Lihat Juga :Dosa Wanaartha Life Hingga Izin Dicabut OJK |
Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.
Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:pinjaman online dengan nik ktp、rodabet、cara pinjam uang di uangme
Terkait:ratu89、bonus new member 300、hoki4d、agen cuan slot、slot tergacor parah、petir88、situs slot ceria777、cara main domino slot、geber88、voucher shopee gratis ongkir hari ini
bab terbaru:cara pinjam uang akulaku ke dana(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《pinjaman saldo dana tanpa ktp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,serubetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman saldo dana tanpa ktp》bab terbaru。