cara pasang togel sendiri

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Buruh Ancam Mogok Nasional Imbas UMP 2024 Naik Sedikit******

Serikat buruh mengancam mogok nasional imbas pemerintah memaksakan upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia.

KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami kaum buruh anggota KASBI di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

"Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Di dalam pasal 4 (UU Serikat Buruh), salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/11).

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan kemarin. Kendati, kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh sebesar 15 persen.

Tak sedikit, kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu saja.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

KCIC Bantah Tudingan Transaksi Whoosh Dikuasai Bank China******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membantah tudingan transaksi Whooshdikuasai oleh bank China.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya memang bekerja sama dengan China Development Bank (CDB), selaku kreditur proyek Whoosh.

Namun, ia menjelaskan pihaknya juga berkolaborasi dengan perbankan lain yang beroperasi di Tanah Air.

"Transaksional bisnis KCIC sebagian besar tetap dilakukan di dalam negeri. Sehingga perputaran dana diharapkan tetap memberikan benefit yang optimal bagi perekonomian nasional," jelas Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (25/11).

Di lain sisi, ia mengaku KCIC juga terus berkolaborasi dengan bank-bank nasional seperti Mandiri hingga BRI.

Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan layanan pemesanan tiket kereta cepat, seperti di aplikasi Livin by Mandiri dan BRImo.

Selain itu, KCIC juga menyediakan bilik ATM dari bank tersebut di sejumlah titik stasiun Whoosh.

"Kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan perbankan juga terus diperluas. Komunikasi dan penjajakan dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya terus dilakukan agar pelayanan kepada publik dan penumpang menjadi lebih optimal," tandasnya.

Sebelumnya, tudingan transaksi di Whoosh dikuasai China muncul dari mulut Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Yuddy Renaldi. Menurutnya, seluruh aliran transaksi masih dikuasai bank asal Negeri Tirai Bambu.

Akan tetapi, ia menyebut BJB tengah berkomunikasi dengan PT KCIC agar bisa menjadi bank yang mengelola transaksi secara penuh di Whoosh.

"Tapi uang pooling-nya itu di bank China, dan direktur keuangannya juga orang China, jadi kami sudah ketemu," katanya, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Basuki Tak Masalah Rangka Baja Tol MBZ: Tak Ada Risiko, Sudah Diuji******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko pada konstruksi jalan bebas hambatan tersebut.

Jaminan diberikan Basuki karena dari sisi kekuatan rangka baja tak jauh berbeda dengan beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

BI Minta Warga Waspadai Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik******

Pihak Bank Indonesia(BI) Perwakilan Sulawesi Selatan meminta masyarakat mewaspadai peredaran uang palsudi tahun politik khususnya pada masa kampanye Pemilu 2024.

"Menjelang Pemilu serentak 2024,utamanya pada saat masa kampanye berlangsung, sangat penting mewaspadai peredaran uang palsu," kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Bambang Wijanarko di Makassar, Sabtu dikutip dari Antara.

Menurut Rudy harus lebih jeli melihat perbedaan uang asli dan palsu. Ia menyarankan masyarakat menggunakan uang digital agar terhindar dari penyalahgunaan uang palsu.

"Jadi, pada sosialisasi itu kami ajarkan warga di Sulsel cara membedakan uang palsu dan uang asli," jelasnya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Transisi Energi Itu Tidak Mudah

Pihak BI Sulsel menemukan edaran uang palsu sebanyak 2000 lembar yang didominasi pecahan besar Rp50 ribu dan Rp100 ribu sepanjang 2023.

Kendati tren peredaran uang palus menurun dibandingkan tahun lalu, namun masyarakat diminta tetap harus waspada.

"Kami tetap tingkatkanawareness(kesadaran) dari masyarakat untuk perlindungan konsumen. Warga juga harus selalu mengecek uangnya setiap melakukan transaksi," ujarnya.

pacar sekretarisku

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Mendag Zulhas Sebut Harga Bapok Jelang Nataru di Lampung Stabil******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali melakukan peninjauan sejumlah harga bahan pokok (bapok) di beberapa daerah. Kali ini Zulhas blusukan ke Pasar Kangkung yang terletak di Bandar Lampung.

Hal ini dilakukan Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini untuk memastikan ketersediaan bapok menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyempatkan diri untuk berbincang dengan sejumlah pedagang seperti sayur, daging, dan bahan pokok lainnya. Hasilnya, sejumlah harga bapok di Lampung masih stabil.

"(Harga) Daging Rp120 ribu dan cabe Rp 85 ribu di Jakarta (cabe) Rp 100 ribu lebih," tutur Zulhas.

Demikian juga dengan harga beras, kata Zulhas, masih cenderung stabil atau tidak mengalami kenaikian meskipun tergolong masih tinggi.

"Harga beras cenderung stabil walau masih tinggi tapi nggak naik. Ibu-ibu ada pilihan kalau beras harga premium ada beras dari Bulog Rp11 ribu sama dengan minyak goreng ada Rp15 ribu dan Rp 20 ribu kalau Minyak Kita Rp 14 ribu kadang naik sedikit jadi Rp 14,5 ribu," ujar dia.

"Harga alhamdulillah di Lampung aman," kata Zulhas menutup.

Adapun kunjungan Zulhas di Pasar Kangkung ini didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim serta jajaran Kemendag dan Pemprov Lampung.