link slot gacor 4d

orang yang tidak bermoral

Prabowo ke Buruh: Jangan Tuntut Pengusaha Naikkan UMP Kalau Tak Untung******

Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengungkap pandangannya soal buruh yang setiap tahun selalu menuntut pengusaha menaikkanUMP.

Ia meminta buruh untuk tak selalu menuntut pengusaha menaikkan UMP mereka. Terutama, bila perusahaan tempat mereka bekerja sedang 'buntung'.

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11).

Pengertian akan ditanamkan terkait program subsidi yang sudah diberikan pemerintah kepada kaum buruh agar kehidupan mereka lebih ringan.

"Kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buruh," kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).

"Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen," imbuh dia.

Serikat buruh setiap tahun menuntut agar UMP dinaikkan. Untuk 2024 saja misalnya, mereka menuntut agar upah dinaikkan sebesar 15 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

usia fantasi

Kapan UMP 2024 Bakal Diumumkan?******

Gubernur dan/atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan upah minimumregional (UMR) paling lambat 21 November 2023.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Penyesuaian upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berikutnya," bunyi Pasal 29 ayat (1) dalam aturan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menjamin upah minimum 2024 naik seiring terbitnya peraturan baru itu.

Ia menjelaskan kenaikan upah minimum berasal dari penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan. Hal ini diatur Pasal 26 ayat (5).

[Gambas:Video CNN]

Tanda Naga di Langit Berbintang

KCIC Minta Maaf Whoosh Sempat Tertahan 15 Menit Imbas Gangguan Listrik******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta maaf lantaran dua rangkaian Kereta CepatJakarta-Bandung (Whoosh) sempat tertahan sekitar 15 menit pada Selasa (31/10).

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan kedua rangkaian tertahan lantaran masalah pasokan listrik dari PLN yang pada sekitar pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.

"KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh atas kejadian ini. Menindaklanjuti hal tersebut KCIC juga telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk melakukan evaluasi agar kejadian tidak terulang kembali," kata Eva dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Setelah berkoordinasi dengan PLN dan suplai listrik kembali normal, perjalanan Kereta Cepat Whoosh kembali normal pada pukul 10.45 WIB.

Lebih lanjut, Eva memastikan seluruh sarana dan prasarana Whoosh dalam kondisi andal.

"Seluruh sarana kereta cepat Whoosh yang beroperasi dalam kondisi andal serta laik operasi dan tercatat tidak pernah mengalami kerusakan sejak dilakukan uji coba hingga kini telah dioperasikan secara resmi," ujarnya.

Adapun total penumpang Kereta Cepat Whoosh yang telah dilayani hingga 27 Oktober mencapai 87 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 90 persen. Sementara, jumlah penumpang mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.

Perusahaan menambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari mulai November ini.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Kemnaker Bocorkan Tiga Komponen Baru Perhitungan Upah Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membocorkan rumus baru perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024. Ada tiga komponen yang dipertimbangkan menjadi dasar perhitungan upah buruh.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

"Beberapa hal yang diatur dalam revisi PP tersebut, antara lain terkait dengan upah minimum dan peran dewan pengupahan daerah," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com,Selasa (7/11).

Revisi PP Pengupahan memang ditunggu para buruh dan pengusaha. Terlebih, batas pengumuman UMP 2024 sudah mepet.

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan bahwa pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan.

"Dalam hal 21 November jatuh pada Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 hari sebelum Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi," tulis Pasal 29 ayat (2) beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Brahmacharya

Bapanas Prediksi Musim Panen Padi Tahun Depan Molor 2 Bulan******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan musim panenpadi tahun depan bakalan mundur sekitar dua bulan.

Menurutnya, molornya waktu panen ini lantaran hujan turun terlambat. Akibatnya, masa tanam juga terlambat.

"Kemarin Agustus, September, Oktober, belum turun hujan. Turun hujannya baru akhir November dan Desember, jadi panen agak mundur," ungkap Arief di Komplek PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Detik, Senin (13/11).

Meski panen molor, Badan Pangan memastikan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap ketersediaan stok beras. Pasalnya, Bulog memiliki cadangan beras di atas 1 juta ton.

Selain itu, imbuh Arief, pemerintah juga akan terus menggalakkan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan ketersediaan beras di pasar.

"Cadangan pangan kita pastikan di atas 1 juta ton, Bulog punya. Harga berikutnya, yang nomor satu availability (ketersediaan) dulu, kalau harga tinggal kita sesuaikan. Kan sekarang ada bantuan pangan, stabilisasi SPHP (juga), semua kita jalankan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]