tonton youtube dapat duit

Peralatan dari dunia lain

Bangkrut, Kuba Naikkan Harga BBM Hingga 500 Persen per 1 Februari******

Pemerintah Kubaakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 500 persen mulai 1 Februari 2024.

Pemerintah juga akan menaikkan tarif listrik sampai 25 persen untuk konsumen perumahan besar, serta harga gas alam. Kenaikan merupakan buntut dari krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.

Dilansir dari AFP, dia menambahkan bahwa sebagian besar tarif angkutan umum akan mempertahankan harga saat ini. Selain kenaikan harga BBM, ia juga mengumumkan tiket pesawat domestik dan tarif bus antar provinsi juga akan naik tajam.

Kuba, negara berpenduduk 11 juta jiwa ini sekarang sedang mengalami krisis ekonomi terburuk sejak runtuhnya blok Soviet di era 90-an. Krisis ini karena konsekuensi dari pandemi virus corona, pengetatan sanksi AS dalam beberapa tahun terakhir, dan kelemahan struktural dalam perekonomian.

Menurut perkiraan resmi, ekonomi Kuba menyusut 2 persen pada 2023. Sementara inflasi mencapai 30 persen pada 2023.

Para ahli independen mengatakan ini lebih rendah dari perkiraan. Krisis membuat  bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya pun kini sudah sulit didapat.

Pemerintah Kuba, yang mensubsidi hampir semua barang dan jasa penting, telah mengisyaratkan bahwa mereka harus menaikkan harga bahan bakar supaya bisa bertahan dari krisis.

"Negara ini tidak dapat mempertahankan harga bahan bakar, yang merupakan yang termurah di dunia," kata Menteri Ekonomi Kuba Alejandro Gil.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

GSMA Konfirmasikan M360 APAC 2024 Akan Kembali Diadakan Di Seoul******

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jelajahi dunia baru

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

Wanita Pedang Cang Lei

JK Ungkap Sebab Tanah Bob Hasan Bisa Dimiliki Prabowo******

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RIJusuf Kalla (JK) menjelaskan duduk perkara tanah Bob Hasan bisa dimiliki Prabowo Subianto, di mana kepemilikan lahan itu disinggung Anies Baswedan.

JK mengatakan tanah itu didapat usai Prabowo membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 silam. Pabrik itu punya lahan untuk hutan industri seluas 200 ribu hektare.

Mulanya, Prabowo menyambangi kantor Jusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai wapres dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK menyebut Prabowo ingin melebarkan bisnisnya dengan membeli pabrik Kiani Lestari yang saat itu terjerat kredit macet di Bank Mandiri.

Setelah Prabowo setuju membeli pabrik kertas milik Bob Hasan secara tunai, JK memerintahkannya untuk pergi bertemu Agus Martowardojo. Setelah keduanya bertemu untuk merampungkan proses pembelian, Prabowo sah menjadi pemilik pabrik tersebut.

JK menegaskan lahan tersebut bukan pemberiannya, melainkan dibeli langsung Prabowo dari Bank Mandiri. Pabrik kertas yang sebelumnya milik Bob Hasan itu ada di Berau, Kalimantan Timur, sedangkan lahannya berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Rupanya, karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas. Hutan industri untuk menanam pohon bahan baku pabrik kertas. Luasnya di Penajam itu sampai 200 ribu ha. Jadi, hak pengelolaan (HPL) kira, hak guna usaha (HGU) saya tidak tahu. Lahan itu bagian dari pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri jual ke pengusaha nasional," tuturnya.

Namun, JK mengatakan bisnis pabrik kertas tersebut pada akhirnya tidak berkembang. Operasional pabrik yang tak mulus membuat lahan 200 ribu hektare itu juga tak dipakai.

"Pabriknya kalau tidak salah ada di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari IKN (IKN Nusantara). Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya, saya cuma setuju itu untuk dijual kepada pengusaha pribumi nasional. Saya tidak punya hak memberikan (tanah ke Prabowo), yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan," tutupnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Pada debat capres ketiga, Minggu (7/1), Anies mengatakan kepemilikan tanah seluas itu merupakan ironi.

Anies menyebut Prabowo yang kini menjabat menteri pertahanan bisa punya lahan seluas itu, tetapi setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tak memiliki rumah.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Kementan Bakal Pakai Dana Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T di Maret 2024******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan tambahananggaransebesar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk subsidi pupuksetelah masa tanam (MT) I atau pada Maret 2024.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu dilakukan karena pasokan pupuk untuk MT I Oktober 2023 hingga Maret 2024 masih mencukupi.

Ia merinci pada MT I, target tanam adalah seluas 6,3 juta hektare dan pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

Kuntoro menyebut dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masa tanam pertama, maka anggaran tambahan Rp14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Menteri pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo telah menyetujui," jelas Kuntoro.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga saat ini telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujar Kuntoro.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya.

Jokowi memang telah menambah anggaran pupuk subsidi kepada Kementan sebesar Rp14 triliun tahun ini. Penambahan ini diharapkan bisa menjawab keluhan petani yang mengatakan sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggarannya dialokasikan.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujarnya dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut sudah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk dibahas bersama DPR agar bisa disetujui dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan sudah memanggil Dirut PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui stok pupuk saat ini. Diharapkan tambahan subsidi dari anggaran Rp14 triliun tersebut bisa dijalankan pada paruh kedua 2024.

[Gambas:Video CNN]