eraspin

Tahta Tuhan

Sejumlah Hotel di Bali Dijual Meski Pandemi Sudah Mereda******

Wakil Ketua Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan masih ada sejumlah hotel berbintang dan mewah di Pulau Dewatayang dijual  meski pandemi sudah mereda dan sektor pariwisata mulai menggeliat lagi.

Suryawijaya menyampaikan data yang ia terima jumlah hotel yang dijual berkisar antara 5 sampai 10 hotel dari bintang 3 sampai bintang 5.

"Hampir semua daerah di Bali ada yang menjual. Ada bintang tiga sampai lima. Mungkin lima sampai sepuluh hotel yang dijual di Bali," kata dia, saat dihubungi Jumat (20/1).

"Kalau dulu di masa pandemi, di sana pernah data sampai 40 hotel yang ditawarkan. Sekarang mungkin sudah mulai menggeliatnya pariwisata dan dapat (pinjaman) relaksasi, kemungkinan juga ada beberapa yang tidak jadi dijual," imbuhnya.

Ia menyebutkan penjualan mungkin dilakukan dengan berbagai alasan. Salah satunya mungkin, hotel itu tidak memenuhi target penghasilan.

Selain itu, penjualan kemungkinan juga dilakukan karena pemilik atau pemegang saham ingin tahu harga pasaran hotel.

Selain itu, penjualan juga bisa saja dilakukan untuk menarik investor dari berbagai negara untuk bisa bekerja sama mengembangkan hotel atau mengubah hotel untuk membuat usaha lainnya.

"Kadang-kadang pihak ownersengaja memasarkan untuk mencari harga pasar. Misalnya, hotelnya yang punya sahamnya lima orang ada yang menjual dan kadang-kadang hanya mencari harga dan hanya ingin tau berapa sih harga pasar hotel itu," katanya.

"Tapi juga ada satu atau dua yang serius untuk menjual. Artinya ingin banyak mengundang investor. Dan (mungkin) melakukan bisnis di tempat lain kan bisa saja. Kan investor, juga ada yang berminat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

KAI Tunjuk Suryawan Putra Sebagai Plt Dirut KCI******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menunjuk Suryawan Putra Hia sebagai pelaksana tugas Direktur Utama KAICommuter (KCI) menggantikan Roppiq Lutzfi Azhar.

Suryawan sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Penunjukan dilakukan KAI pada Rabu (11/1) lalu.

"Seluruh jajaran manajemen KAI Commuter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian bapak Roppiq selama menjabat sebagai direktur utama mulai 17 September 2021 yang lalu," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (19/1).

"Begitu pula dengan Bapak Wawan, terima kasih atas kontribusinya dalam mengembangkan KAI Commuter," tambah Anne.

Dengan perubahan jajaran direksi baru ini, KAI berharap bisa membawa KAI Commuter semakin berkembang dan terus maju sehingga menjadi ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia.

"Diharapkan juga, kolaborasi yang sudah berjalan antara KAI Commuter dengan KAI Daop 1 Jakarta semakin terus erat dan terus berjalan secara sinergis," jelasnya.

Berikut susunan Direksi KAI Commuter yang baru setelah ada perubahan tersebut,:

Direktur Utama: Suryawan Putra Hia
Direktur Operasi dan Pemasaran: Broer Rizal
Direktur Teknik: Denny Haryanto
Direktur Keuangan dan Administrasi: Adang Sujana

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.

Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.

"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.

'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.

Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinksyang meliputi carbon capturedan carbon offset market.

Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.

"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil(CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.

Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.

Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.

"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.

Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.

"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.

Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.

Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.

"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.

Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.

"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.

Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.

Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.

Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.

"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.

Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.

Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.

"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.

Ancaman Merusak Visi Indonesia Emas 2045

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Murka Mega Soal Bandara Bali Utara dan Perlunya Evaluasi Proyek Jokowi******

Pembangunan proyek infrastruktur di era Jokowi memicu kemarahan. Tak tanggung- tanggung, kemarahan langsung meledak dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang merupakan partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Kemarahan ia arahkan pada pembangunan Bandara Bali Utara.

Mengutip laman resmi KPPIP, Bandara Bali Utara merupakan salah satu dari 8 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Hanya saja, mengacu pada Permenko Nomor 9 Tahun 2022, proyek tersebut dicoret dari daftar PSN.

Selain Bandara Bali Utara, proyek yang dicoret dari PSN yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Bendungan Tiro di Aceh, proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), proyek Kereta Api Kalimantan, dan Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur.

"Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan," ujar Wahyu dalam konferensi pers Selasa (26/7) lalu.

Selain karena tidak ada kemajuan, kurangnya dukungan masyarakat sekitar juga menjadi alasan mengapa 8 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN.

Misalnya, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.

"Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain," ujar Wahyu.

Adapun, sesuai Permenko Nomor 9 Tahun 2022, saat ini jumlah PSN menjadi 200 proyek dan 12 program.

Menanggapi sejumlah PSN yang dicoret, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bandara memang sudah terlalu banyak dan perencanaan bandara yang kurang matang bisa mengakibatkan beban anggaran dalam jangka panjang, bahkan pendapatan operasional tidak bisa menutup pengeluaran rutin.

Sementara untuk proyek kereta api perlu, Bhima mengatakan dipertimbangkan kembali untuk dihapus dari daftar PSN karena pengembangan daerah di Kalimantan membutuhkan transportasi logistik dan penumpang yang baik.

"Daripada kereta cepat Jakarta-Bandung, harusnya infrastruktur di luar jawa yang berkaitan dengan konektivitas logistik seperti kereta dan pelabuhan yang perlu dibangun masif," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Kemudian, PSN berupa bendungan jika dihapus menurut Bhima harus melihat kebutuhan terhadap bendungan itu, karena masalahnya di berbagai daerah ada bendungan, tapi terdapat masalah di irigasi. Sementara kawasan ekonomi kreatif sebaiknya didorong yang sudah ada, tanpa perlu clustering dari awal.

Di sisi lain, Ekonomi Core Yusuf Rendy mengatakan beberapa PSN yang dicoret memang berdasarkan alasan teknis di mana dinilai kurang strategis ataupun prospektif. Selain itu, terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembangunan dari PSN tersebut.

"Saya pikir kedua alasan itu dapat diterima dan sah-sah saja karena pertama tentu pemerintah menghitung masa kepemimpinan pemerintahan saat ini dan yang tidak kalah penting masalah ketersediaan dana," ujar Yusuf.

Yusuf menilai dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk membangun PSN itu, maka dengan dicoretnya sejumlah PSN akan lebih relevan dengan kondisi di tahun ini dan juga di tahun depan karena pemerintah berupaya untuk melakukan konsolidasi fiskal dan salah satu muara dari dampak ini adalah lebih selektifnya pemerintah dalam mengalokasikan beragam pos belanja dan termasuk di dalamnya pos pembangunan infrastruktur.

"Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi belanja terutama di masa konsolidasi fiskal ini maka saya pikir langkah pemerintah untuk membatalkan atau mencoret beragam PSN yang disebutkan di atas relatif tepat," ujarnya.

Perlu pemikiran matang dalam membangun banda udara baru di Bali

Grandmaster Dewa Super

DPR Kejar RUU PPRT Dibawa ke Paripurna Pekan Depan******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke rapat paripurna pekan depan.

Willy Aditya selaku Ketua Panja RUU PPRT membandingkan proses pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang isinya lebih banyak dari RUU PPRT bisa diselesaikan dalam 10 hari.

"Saya sangat optimis insyaallah kalau ini segera diparipurnakan, kita kirim ke presiden. Kalau yang tebal saja cuman butuh 10 hari, RUUTPKS, insyaallah ini seminggu selesai untuk kita tuntaskan," ujar Willy dalam konferensi pers, Rabu (18/1).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan Charles Honoris. Ia yakin pernyataan Jokowi bisa mendorong RUU PPRT segera disahkan.

"Dengan adanya dorongan dari bapak presiden, pembahasan RUU PPRT ini, saya juga optimis seperti Pak Willy bahwa ini bisa segera dijalankan dan mungkin dalam masa sidang ini bisa disahkan di paripurna," ujar Charles.

Sementara anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan pembahasan RUU PPRT tidak lagi sedang menguji sebuah naskah akademik dan tidak lagi menguji pasal per pasal. Ia menyebut hanya dibutuhkan satu kali rapat paripurna untuk memutuskan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif.

"Kita harapkan dalam satu kali masa sidang maka ini bisa kita selesaikan dan kita tetap membuka partisipasi yang luas dari masyarakat luas, khususnya para PRT yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap UU ini," kata Luluk.

Jokowi sebelumnya memerintahkan dua orang menteri melobi DPR RI untuk mengesahkan RUU PPRT. Jokowi mengatakan rancangan undang-undang itu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Dia berharap draf aturan itu segera disahkan.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

DPR sempat hampir mengesahkan RUU PPRT pada 2020. Kala itu, pemerintah dan DPR sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

[Gambas:Video CNN]

Peri dokter ajaib

<句子>