cnn slot gacor

Lotere film dan televisi paling kuat

RPH Surabaya Temukan 500 Kg Daging Gelonggongan Dijual di Pasar******

Tim monitoring PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya menemukan daging sapi diduga dari praktik gelonggongan seberat 500 kilogram (kg) dijual di pasar Jalan Pegirian Surabaya.

Direktur RPH Surabaya Fajar A Isnugroho mengatakan kecurigaan ini bermula saat pihaknya menemukan pikap yang menurunkan daging sapi whole ke penjual di Jalan Pegirian. Daging itu terlihat dalam kondisi berair.

"Daging bukan berasal dari pemotongan di RPH Pegirian, tim monitoring RPH curiga melihat daging sapi dari luar RPH kondisinya berair seperti tanda-tanda daging sapi gelonggongan," kata Fajar, Senin (28/8).

Karena kecurigaan itu, dokter hewan RPH pun mengambil sampel daging dari luar Surabaya tersebut, untuk diuji di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

"Dugaan daging sapi gelonggongan yang dikirim ke penjual daging di Pegirian, masih perlu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium," ujar dia.

Dengan temuan ini, Fajar pun meminta penjual daging sapi di Jalan Pegirian dan Arimbi yang sudah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, berkomitmen mengambil daging sapi hasil pemotongan di RPH Pegirian , bukan dari tempat lain yang belum jelas asal dan kualitasnya.

"Bila ada penjual daging sapi Mitra RPH yang tidak mengambil daging dari hasil pemotongan RPH, atau mencampur daging sapi RPH dengan daging sapi yang berasal dari luar RPH, penjual daging sapi akan dicabut Kartu Tanda Mitra RPH sekaligus Papan Mitra RPH Surabaya," ucapnya.

Untuk melindungi konsumen, RPH Surabaya telah membagikan secara gratis Papan Mitra RPH Surabaya kepada 122 penjual daging sapi, diantaranya untuk 40 penjual daging sapi di jalan Pegirian dan Arimbi, serta 82 penjual daging sapi di pasar-pasar tradisional.

Masyarakat diimbau membeli daging dari penjual yang telah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, karena dipastikan daging yang dijual berasal dari hasil pemotongan RPH Surabaya yang telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

[Gambas:Video CNN]

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

Bertarung di langit

JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu******

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tidak pernah menggusur warga saat perusahaannya, Kalla Grup, membangun pabrik smelter di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

JK menyindir pembebasan lahan yang kerap terjadi penggusuran rumah-rumah warga seperti yang terjadi kepada warga Rempang di Batam terkait proyek strategis negara (PSN) Eco City beberapa waktu lalu.

Ia mengakui pihaknya sudah membeli tanah masyarakat yang akan akan dibangun pabrik semenjak 2016. Meski begitu, ia tak menampik jika masih ada demo dari beberapa pihak, seperti kelompok AMAN (Aliansi Masyarakat Adat).

Mantan wapres ini menyebut pembangunan pabrik smelter tersebut paling ramah lingkungan di Indonesia. Sebab, pembangunan smelter itu menggunakan sumber energy terbarukan hydro power.

"Di sinilah yang paling lengkap di seluruh Indonesia, pembangkitnya green energi prosesnya juga green energi. Jadi, ini cocok untuk kemajuan Indonesia. Disini orang tidak akan melihat cerobong asap. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang paling green energy coba cari di Indonesia di mana ada yang paling ramah lingkungan," ungkapnya.

Selain itu, pada proses pembangunan smelter tersebut menggunakan 100 persen tenaga kerja dalam negeri yang terdiri dari 70 persen warga Luwu Raya dan 30 persen berasal dari beberapa daerah di Indonesia.

Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun smelter yang ramah lingkungan tanpa bantuan tenaga kerja asing sebagaimana yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Insinyur insinyur ini semua anak-anak daerah, beda dengan Morowali nanti selesai (pabriknya) baru kerja (warga lokal). Ini untuk memberikan bukti bahwa Indonesia mampu untuk sebuah industri bahwa kita masih kerja sama teknologi dari luar," tegasnya.

Rencananya smelter yang dibangun oleh perusahaan JK di area 200 hektar tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja.

JK menjelaskan pada proses pengembangannya di area tersebut akan dibangun industri-industri lain berbasis nikel. Kemudian JK mempersilakan semua pihak untuk masuk dan turun membangun pabrik tersebut.

"Prinsip pokoknya adalah bagaimana memajukan daerah, ini industrinya 200 hektar akan penuh dengan pabrik dan akan menyerap ribuan tenaga kerja. Diharapkan nanti di sini akan timbul industri berbasis nikel, kita sistemnya terbuka kepada semua orang. Berbeda halnya dengan Vale hanya lingkungan di situ saja, kita ingin lebih terbuka kepada semua masyarakat," jelasnya.

Adapun rencananya, smelter nikel tersebut akan rampung dan mulai beroperasi memproduksi feronikel pada November 2023 dengan kapasitas produksi 33 ribu ton nikel per tahun. Diperkirakan pembangunan pabrik ini akan selesai pada Juli 2024 dengan kapasitas produksi sebesar 31.400 ton nikel per tahun dengan menelan investasi sebesar Rp3,2 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Diane Hendricks, Wanita Sukses Berharta Rp238 T Berkat 'Toko Bangunan'******

Kisah orang miskinmenjelma menjadi orang kayasering terjadi dalam kehidupan nyata. Kisah ini juga terjadi pada Diane Hendricks.

Terlahir dari keluarga petani dan peternak sapi perah, kini dia menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat dan jagat raya

Mengutip Forbes, total kekayaan Diane Hendricks per Jumat (18/8) tembus US,6 miliar. Kalau ditotal dalam rupiah dengan kurs Rp15.302 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp238,7 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Diane Hendericks sehingga dia bisa kaya seperti itu?

Mengutip berbagai sumber, Hendricks lahir di Wisconsin, AS pada 1947 lalu dari dari keluarga petani dan peternak sapi perah.

Dia tumbuh dan berkembang bersama kedua orang tuanya di daerah itu. Masa kecil hingga remajanya ia lalui dengan indah bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya saat itu.

Meski terlahir sebagai anak peternak sapi perah, ia sudah mempunyai mimpi; tidak mau selamanya menjalani pekerjaan seperti kedua orang tuanya.

"Saya tidak ingin menjadi petani, peternak, saya juga tidak ingin menikah dengan petani," katanya seperti dikutip dari Forbes.

Yang ia mimpikan saat itu adalah bekerja dengan jas biru di kota. Namun, mimpi itu gagal.

Saat usianya menginjak 17 tahun, keindahan hidup dan mimpinya berubah. Ia mulai mendapatkan masalah hidup.

Itu terjadi karena cinta pertamanya. Pasalnya, cinta pertama itu membuatnya hamil dan punya anak meski baru menginjak usia 17 tahun.

Ia harus menikah demi anaknya. Karena pernikahan dan kehamilan itu di usia remaja itu, ia hampir tidak mungkin melanjutkan tahun terakhir pendidikannya di sekolah menengah atas.

Tapi berkat tekad kerasnya, halangan itu berhasil atasi. Dia tetap menyelesaikan studinya di rumah demi mendapatkan ijazah.

Usai mendapatkan ijazah, ia pindah bersama dengan suaminya ke Janesville yang berjarak 200 mile dari tempat kelahirannya. Namun baru menginjak usia pernikahan 3 tahun, keluarganya berantakan.

Ia akhirnya bercerai. Menjadi seorang orang tua tunggal, membuatnya harus berupaya keras untuk bertahan hidup. Ia mati-matian mencari kerja supaya bisa menghidupi anaknya.

Termasuk menjadi penjual properti. Pekerjaan itu kemudian mempertemukannya dengan seorang kontraktor bernama Ken Hendricks yang akhirnya menjadi suaminya.

Pernikahannya dengan Ken itulah yang kemudian mengubah roda jalan hidup Diane Hendricks.

Usai menikah, pasangan pengantin baru itu membeli 200 rumah tua dan kemudian menyewakannya ke mahasiswa.

Usaha kos-kosan pasangan ini terbilang sukses. Hingga kemudian setelah 6 tahun berjalan, ia dan suaminya mencari tantangan baru; bisnis perlengkapan bangunan.

Kebetulan saat itu, ada toko bangunan yang sedang bermasalah sehingga pemiliknya kemudian menjualnya.

Bermodal nekat, Diane dan suaminya akhirnya menjaminkan aset yang ia miliki ke bank untuk membeli toko bangunan itu.

Ia mendapatkan pinjaman US0 ribu dan kemudian dipakai untuk membeli toko bangunan tersebut.

Idenya membeli toko bangunan saat itu adalah; membeli bahan bangunan langsung dari produsen dan menjualnya ke kontraktor seperti Ken, suaminya.

Ia menamai toko bangunannya dengan ABC Supply. Strategi jitu itu berhasil.

Hanya dalam waktu 5 tahun, bisnis bahan bangunan Diane dan suaminya sukses besar. ABC berhasil melebarkan sayap usahanya menjadi 50 toko dengan penjualan US0 juta.

Berselang 11 tahun kemudian, usaha itu melesat. Penjualan yang tadinya hanya US0 juta tumbuh menjadi US miliar.

Kesuksesan itu tak lantas membuat Diane dan suaminya puas. Mereka malah berupaya melebarkan sayap usaha.

Konya Hendricks-Schuh, salah satu dari tujuh anak Diane mengatakan kedua orang tuanya agresif membeli perusahaan bangkrut dan membenahinya. Namun, di tengah jaya-jayanya, Diane mendapatkan musibah. Ken suaminya, jatuh dan meninggal pada 2007.

Saingan bisnisnya sempat mengira musibah itu akan membuat Diane terpukul sehingga membuat bisnisnya terbengkalai. Maklum, setelah ditinggal sang suami, bisnis ABC Supply sempat terpuruk. Penjualan turun 7 persen pada periode 2006-2009.

Keterpurukan itu membuat Diane sempat menutup ABC Supply. Keterpurukan itu membuat saingan bisnis Diane sempat berupaya membeli ABC Supply.

"Mereka mungkin berfikir saya hanya seorang wanita dan karena itu pasti akan menjualnya, tapi tidak," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Penyintas 2 Kanker

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Cara Naik LRT Jabodebek Usai Diresmikan Jokowi Akhir Agustus Nanti******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAI merinci tahapan naik LRT Jabodebekjelang diresmikan Presiden Joko Widodopada 28 Agustus 2023 mendatang.

"Nantinya, pada saat beroperasi penuh, waktu operasional LRT Jabodebek akan dimulai pukul 05.00 WIB hingga 23.30 WIB," ujar EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, Jumat (25/8).

Agus menyebut ada dualineperjalanan, yakni Cibubur yang melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan lineBekasi yang melintasi Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total, LRT tersedia di 18 stasiun yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Ada 31trainsetalias rangkaian yang disiapkan. Dari jumlah itu, 27 trainsetuntuk operasional dan 4 rangkaian lainnya sebagai cadangan. Setiap trainset LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

Berikut cara naik LRT Jabodebek:

1. Siapkan kartu elektronik

Pembayaran LRT Jabodebek menggunakan sistem cashless, yakni via kartu elektronik, seperti kartu multi trip (KMT) KAI hingga berbagai e-moneyperbankan lain. Anda juga bisa menggunakan scan QRIS Link Aja dan KAI PAY.

"Bagi masyarakat yang kehabisan saldo ataupun belum membawa kartu uang elektronik, LRT Jabodebek menyediakan 2 unit ticket vending machineuntuk top up kartu uang elektronik dan loket penjualan kartu uang elektronik di setiap stasiun," tutur Agus.

2. Tap in di gate

Setelah memiliki kartu uang elektronik atau dompet digital, Anda bisa menuju gateuntuk melakukan tap in di stasiun keberangkatan. Setelah sukses, pelanggan bisa menuju peron sesuai dengan tujuan perjalanan.

3. Tertib di LRT Jabodebek

Saat kereta tiba, penumpang bisa masuk ke gerbong dengan tertib. Agus berpesan, dahulukan penumpang yang turun.

4. Tap outdi stasiun tujuan

Setibanya di stasiun tujuan, Anda bisa langsung melakukan tap outdigateyang tersedia. Setelah itu, saldo kartu uang elektronik atau dompet digital otomatis terpotong.

Agus mengatakan KAI telah memasang 14 gatetipeturnstiledan 2 gatetipe wideuntuk pelanggan disabilitas di masing-masing stasiun LRT Jabodebek. Khusus di Stasiun Halim, KAI menggunakan gate tipe flap demi memudahkan pelanggan yang akan atau telah menggunakan pesawat.

"Stasiun LRT Jabodebek terkoneksi dengan transportasi lain, seperticommuterline,MRT Jakarta, TransJakarta, Mikrotrans, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Trans Patriot, angkutan kota, dan angkutan umum swasta," tutup Agus.

Shihuang Daluo

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.