dewa4d

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Jokowi Sebut TikTok Shop Buat Omset Pasar dan UMKM Anjlok******

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dampak bisnis yang dilakukan platform sosial media salah satunya TikTok Shop membuat omzet pedagang pasar dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) anjlok.

Jokowi mengatakan seharusnya media sosial tidak turut dijadikan platform bisnis.

"Itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun. Mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media," kata Presiden Jokowi di Kalimantan Timur mengutipAntara, Sabtu (23/9).

Jokowi mengatakan aturan sudah disiapkan oleh lintas kementerian dan menunggu pengesahan di Kementerian Perdagangan.

"Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lainnya sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa TikTok Shop tidak dilarang di Indonesia. Akan tetapi bakal ada aturan yang setara dengan platform lainnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan aturan detail mengenai aktivitas bisnis TikTok Shop akan masuk dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

secara bersaing

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

sistem Qixia

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Serikat Pekerja Sebut Smartfren PHK 100 Karyawan Secara Sepihak******

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (DPP ASPEK) Indonesia mengungkapkan PT Smartfren Telecom Tbk telah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan massal kepada karyawan.

DPP ASPEK Indonesia merupakan induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan sedikitnya 100 karyawan telah di-PHK secara sepihak sampai dengan Agustus 2023. Hal itu diketahui berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

"Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap," kata Mirah melalui keterangan resmi, Senin (25/9).

Ia menuturkan beberapa anggota Serikat Karyawan Smartfren yang terdampak, telah menolak untuk di-PHK dan telah memberikan kuasa kepada DPP ASPEK Indonesia untuk diadvokasi. Advokasi ini baik terkait PHK maupun hak-hak normatif lainnya.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

DPP ASPEK Indonesia sendiri telah mengirim surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT Smartfren Telecom Tbk.

Namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak manajemen PT Smartfren Telecom Tbk.

Di sisi lain, Mirah juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk turun tangan memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.

"Agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang," ucap Mirah.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Chief Marketing Officer Smartfren Sukaca Purwokardjono untuk mengonfirmasi lebih lanjut isu PHK tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Berani, 2017

Krisis Sektor Properti Bikin Apartemen Kosong Berserakan di China******

Jutaan rumah dan apartemen kosong di Chinameskipun jumlah penduduk negara tersebut mencapai 1,4 miliar jiwa imbas krisis properti. 

Dilansir dari Reuters, sektor properti China yang pernah menjadi pilar perekonomian, telah merosot sejak 2021 ketika real estat raksasa China Evergrande Group gagal membayar kewajiban utang buntut adanya pembatasan pinjaman baru.

Kemudian pengembang ternama seperti Country Garden Holdings terus tertatih-tatih mendekati gagal bayar. Hal ini membuat sentimen pembeli rumah semakin menurun.

Menurut perhitungan, dengan rata-rata ukuran 90 meter persegi, jumlah tersebut setara dengan 7,2 juta rumah.

Angka tersebut belum termasuk sejumlah proyek perumahan yang telah terjual tapi belum selesai karena masalah keuangan. Lalu, ada juga sebagian rumah yang dibeli spekulan pada kenaikan pasar terakhir pada 2016 yang masih kosong.

"Berapa banyak rumah kosong yang ada saat ini? Masing-masing ahli memberikan angka yang berbeda-beda, dan yang paling ekstrem yakin bahwa jumlah rumah kosong saat ini cukup untuk tiga miliar orang," kata mantan pejabat statistik China He Keng di sebuah forum.

"Perkiraan itu mungkin agak berlebihan, tetapi 1,4 miliar orang mungkin tidak mau mengisi properti yang ada saat ini," lanjutnya.

Kritiknya itu berbanding terbalik dengan narasi pemerintah China yang mengatakan perekonomian China memiliki ketahanan baik.

"Segala macam komentar yang meramalkan keruntuhan perekonomian China terus muncul, namun yang runtuh adalah retorika tersebut, bukan perekonomian China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada konferensi pers baru-baru ini.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Zhong Kui

Mungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton berasdariChina pada tahun depan.

Rencana impor beras itu untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun depan. Buwas mengaku memilih China karena dianggap paling siap menjual berasnya ke Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapat pasokan beras dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Sejatinya, pemerintah sudah mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, menurut Buwas, impor 1 juta ton tetap diperlukan untuk tahun depan demi mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2024 mendatang. Pasalnya, kekeringan berpotensi mengganggu produksi padi petani.

Buwas juga mengatakan kebijakan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan.

Di tengah kebijakan proteksionisme negara-negara dengan produksi beras terbesar, seperti India, apa benar China bersedia menjual berasnya ke Indonesia?

Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mempertanyakan wacana pemerintah impor beras dari China.

Menurutnya, strategi negara-negara yang surplus adalah mengamankan cadangan pangan mereka terlebih dahulu.

"Jadi kalau saya pikir, walaupun misalnya kesepakatan itu ada, belum tentu dieksekusi secara penuh. Mungkin dia hanya pagu sekian, tapi nanti juga tergantung dengan kebutuhan dia," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Hermanto menjelaskan China memang merupakan salah satu negara dengan produksi beras terbesar di dunia. Hanya saja untuk ekspor, negara terbesar adalah India.

"Bedanya adalah India ini jumlah penduduknya itu pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan China. Jadi memang dia punya kekhawatiran agak-agak kesulitan untuk menjaga kepastian ketahanan pangannya," ujar Hermanto.

"Sedangkan China memang, dia penduduknyakan setelah kebijakan hanya satu anak, cenderung dia berkurang. Sementara produksi beras dia itu tinggi. Dia bisa 9 ton, 10 ton per hektare," imbuhnya.

Lihat Juga : Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs

Meski demikian, Hermanto menilai bahwa China belum tentu akan bersedia menjual berasnya 1 juta ton ke Indonesia. Sebab, faktor iklim akan sangat berpengaruh pada banyaknya stok beras yang akan diekspor.

"Tergantung perkembangan. Kalau memang iklimnya sangat tidak bersahabat, ya mungkin sebagian aja, 300 atau 400 ribu (ton). Tapi kalau produksi di sana juga masih oke, hanya berkurang sedikit, saya rasa dia bisa jual. Kalau 1 juta ton sih bagi dia enggak banyak,"imbuhnya.

Menurut Hermanto, konsumsi beras per kapita di China terus menurun. Saat ini, konsumsi beras di China sekitar 60 kg per kapita per tahunnya.

"Jadi, ya kenapa dia bisa segitu? Karena diversifikasi konsumsinya kan bagus. Karena lebih sejahtera orang-orangnya, asupan proteinnya. Kalau di kita kan konsumsi daging dan sebagainya per kapita per tahunnya kan kecil. Kalau mereka udah berlipat-lipat dibanding kita. Jadi enggak perlu dia mengonsumsi beras dalam jumlah banyak per kapita per tahunnya," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produktivitas beras di China naik lebih 1,2 persen. Oleh karena itu, China siap ekspor beras ke beberapa negara.

Merujuk ke laman statistik China, pada Agustus lalu, produksi beras diprediksi meningkat karena ada kenaikan produktivitas padi meski lahan tanamnya berkurang.

"Dan sejak Agustus kemarin memang udah diprediksi naik. Makanya China, Agustus dia ekspor ke Ghana, Kongo, sama ke Pantai Gading yang biasanya diisi sama India kan," kata Eliza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Eliza juga menilai China menerapkan beberapa strategi yang cepat tanggap demi meminimalisir dampak El Nino. Selain itu, konsumsi beras di China juga tak sebesar Indonesia karena kebijakan diversifikasi pangan.

"Kalau China masih mending 60-65 persen dia staple food-nya tuh beras. Jadi 40 persennya tuh sisanya sama dari mie, karena dia juga bisa menghasilkan gandum. Kalau India juga sama, dia 43 persen beras, 40 persen gandum. Sisanya pangan varietas lokal. Nah, kalau Indonesia kan bisa jadi 80-90 (persen) gitu kan. Jadi karena kita penduduknya sudah banyak, makanya wajar kalau misalnya kita bisa impor sampai 1 juta," ungkap dia lebih lanjut.

Bersambung ke halaman selanjutnya

China bukan negara eksportir beras