maxwin77

sukses slot login 513Jutaan kata 801888Orang-orang telah membaca serialisasi

《maxwin77》

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Muhaimin sering sebut "etika lingkungan" dalam debat cawapres******

"Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tercatat sering menyebut kata “etika lingkungan” hingga mengenalkan istilah “tobat ekologis” dalam Debat Keempat Pemilu 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Sepanjang debat, ANTARA mencatat Muhaimin atau yang akrab disapa Gus Imin itu menyebut kata “etika lingkungan” sebanyak enam kali.

Berbeda dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang sama sekali tidak menyebut kata “etika lingkungan”.

Kata “etika lingkungan” sendiri merujuk pada sikap moral manusia terhadap alam atau lingkungan sekitarnya.

Kemudian sesuai dengan tema debat keempat yang meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Gus Imin menyebut kata “krisis iklim” sebanyak enam kali.

Wakil Ketua DPR RI tersebut juga menyebut kata “redistribusi tanah” sebanyak lima kali, dan “reforma agraria” yang juga sebanyak lima kali.

Kata “hilirisasi” dan “Energi Baru Terbarukan (EBT)” juga tak luput diucapkan oleh Gus Imin masing-masing sebanyak empat kali.

Selanjutnya seperti halnya istilah “slepetnomics”, dalam Debat Keempat Pemilu 2024 Gus Imin juga melontarkan istilah menarik yakni “tobat ekologis” sebanyak tiga kali di akhir sesi debat.

"Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi," kata Gus Imin di Jakarta, Minggu.

Ia mengingatkan bencana ekologis dan krisis lingkungan yang telah terjadi di mana-mana tanpa harus menyalahkan siapa pun. Hal tersebut menurutnya merupakan suatu fakta yang perlu diantisipasi bersama secara baik.

Adapun berikut adalah tabel dari 10 besar kata atau subtema yang paling sering diucapkan Gus Imin di debat keempat:

No	Kata/Subtema	Jumlah
1	Etika Lingkungan	6
2	Krisis Iklim	6
3	Reforma Agraria	5
4	Redistribusi Tanah	5
5	Hilirisasi	4
6	Energi Baru Terbarukan	4
7	Perubahan Iklim	3
8	Tobat Ekologis	3
9	Kesejahteraan Petani	3
10	Food Estate/Lumbung Pangan	2

Di samping itu, publik juga turut menyoroti konsep pembangunan berbasis bioregional yang disebut Gus Imin.

Menurutnya, pembangunan berbasis bioregional merupakan konsep bahwa wilayah nasional bukan hanya terbagi atas politik dan administrasi, namun juga ekosistem lingkungan dan komunitas masyarakat.

Pernyataan tersebut dilontarkan guna menanggapi jawaban wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengenai pelaksanaan pembangunan berbasis bioregional.

"Bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekadar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan," kata dia.

Ia kemudian menyebut Papua sebagai contoh. Gus Imin mengatakan jangan pernah salah dalam membangun wilayah Papua yang menurutnya harus dibangun melalui pemerataan dan keadilan yang sempurna.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

PBNU: Khofifah harus non******

beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Khofifah Indar Parawansa harus non-aktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Khofifah secara personal dukung Prabowo-Gibran
Baca juga: Gus Yahya: Yang meragukan Khofifah, tidak pernah jadi pengurus NU

Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.

"Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya.

Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal Pilpres. Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi.

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya.

Baca juga: Pengamat Unej nilai Khofifah tak banyak dongkrak elektabilitas Prabowo
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot terkenal di dunia、slot 20rb、qqwin99

Terkait：cara agar akulaku bisa cicilan、octoplay88、slotbaru、cara mudah dapat uang、ind168、miyaqq、buku mimpi uang、berkah303、pokermaya、igcplay

---

---

bab terbaru：demo temujin（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08