permatabet88

prediksi togel india hari ini 822Jutaan kata 656966Orang-orang telah membaca serialisasi

《permatabet88》

Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu******

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase******

Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan

Garut (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan asesmen daerah terdampak banjir bandang yang melanda perkampungan warga di Kecamatan Cisurupan dan hasilnya menyebutkan penyumbatan drainase sebagai pemicu air meluap saat turun hujan.

"Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kabupaten Garut Daris Hilman saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Kamis.

Ia menuturkan bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (21/2).

Baca juga: BPBD: Tak ada korban jiwa dalam enam bencana alam di Garut kemarin

Debit air yang cukup deras itu, kata dia, menyebabkan material tunggul bambu terbawa arus air sehingga terjadi penyumbatan pada saluran drainase yang memicu air meluap lalu menerjang jalan dan pemukiman warga.

"Akibat tunggul bambu yang terbawa oleh debit air yang tinggi sehingga air meluap ke jalan kabupaten setinggi kurang lebih 80 sentimeter," katanya.

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Garut dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI dan sukarelawan, untuk membersihkan lingkungan dan rumah warga yang kotor setelah diterjang banjir.

Peristiwa itu, lanjut dia, tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menimbulkan lingkungan dan jalanan banyak material lumpur, namun kondisi tersebut saat ini sudah bersih dan kendaraan bermotor sudah bisa melewati jalan di daerah itu.

Baca juga: Pemkab Garut siapkan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana

"Rumah sudah dilakukan pembersihan sisa material lumpur pascabanjir, UPT Dinas Pemadam Kebakaran Cikajang berupaya membersihkan akses jalan kabupaten, jalan bisa dilalui baik kendaraan roda dua ataupun roda empat," katanya.

Terkait antisipasi agar tidak terjadi lagi banjir bandang saat turun hujan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan normalisasi drainase.

Selain itu BPBD Garut mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana alam agar selalu waspada dan memiliki pemahaman dalam menghadapi kejadian bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya.

"BPBD melakukan edukasi perihal mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar agar selalu waspada mengingat curah hujan tinggi," katanya.

Baca juga: BPBD: Banjir di jalan utama Garut akibat penyumbatan drainase




 
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Mentan memastikan distribusi pupuk subsidi ke petani tak dipersulit******

Kami sepakat pupuk ini digunakan, dan cukup menggunakan KTP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi tidak akan dipersulit bagi petani, karena sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian, demi ketahanan pangan Indonesia.

“Khusus pupuk (subsidi) insya Allah kami akan kawal distribusinya ke seluruh Indonesia. Kami sepakat pupuk ini digunakan, dan cukup menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk),” kata Amran, di Jakarta, Rabu.

Amran menyampaikan bahwa pihaknya telah merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani, petani dipastikan bisa mengakses pupuk hanya dengan KTP.

Dia mengatakan bahwa terkait kepastian tersebut, Kementerian Pertanian telah bersepakat dengan Pupuk Indonesia dimana petani bisa mengakses pupuk hanya dengan menggunakan KTP.

Masalah distribusi pupuk, kata Amran pula, dulu harus menggunakan kartu petani, namun masalahnya ada sekitar 17-20 persen yang tidak bisa menggunakan kartu tani. Hal tersebut akibat ada petani lupa PIN kartu, kartu hilang ataupun daerah yang susah dijangkau.

“Dan masih banyak hambatan-hambatan masalah yang ditemukan, sehingga ada beberapa saudara kita tidak bisa mendapatkan pupuk. Ini juga memberikan kontribusi pada penurunan produksi padi Indonesia,” ujar Amran.

Menurut Amran, urgensi distribusi pupuk yang lancar dan efisien untuk mendukung keberlangsungan produksi pertanian.

Dia mengingatkan bahwa pupuk merupakan salah satu input penting dalam pertanian modern, dan keterlambatan atau kelangkaan pupuk dapat berdampak negatif pada hasil panen petani.

Amran menegaskan bahwa pemberian perhatian kepada petani sangat penting, karena sebagai faktor yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Menurut Amran, suatu negara akan dapat melewati krisis kesehatan, namun tidak dengan krisis pangan karena hal tersebut dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas negara.

“Jangan biarkan petani jalan sendiri, kita dampingi mereka kalau petani kita lepas, jalan sendiri itu pangan kita bisa bermasalah. Ini tidak perlu diperdebatkan kalau petani sudah berteriak minta pupuk pasti produksi sudah menurun,” kata Amran lagi.

Kementerian Pertanian mencatat awalnya alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2024 sebanyak 4,73 juta ton. Kemudian mendapatkan tambahan 2,5 juta ton setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan penambahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 2 Januari 2024.
Baca juga: Mentan: Penambahan subsidi pupuk untuk tingkatkan produksi pertanian
Baca juga: Pupuk Kaltim menyesuaikan volume tambahan kuota pupuk subsidi 2024

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：judi 55 slot、sihoki rtp、cara membuat voucher ikuti toko di shopee

Terkait：totorupiah、slot gacor 2022 mudah jackpot、situs menang、situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di dunia、live judi88、rtp klix4d、jam gacor gates of gatotkaca、cwdbet、erek erek 1001、bewin999

---

---

bab terbaru：situs slot pasti gacor（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02