game slot terbaik mudah menang

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Investasi Lagi 'Hot', Pluang Hadirkan Lebih dari 560 Saham AS******

Pluangmerespons antusiasme pasar dalam berinvestasi dengan menghadirkan lebih dari 560 saham perusahaan Amerika Serikat(AS), mulai dari sektor teknologi sampai klub sepak bola.

Director of Marketing and GrowthPluang Andreas Agung Hendrawan menyebut pihaknya menyediakan terobosan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terlebih soal investasi saham yang tengah naik daun.

"Saham lagi hot. Di Pluang, user hanya cukup membuka akun. Nasabah yang punya akun dolar AS juga bisa langsung top up. Bahkan, bisa investasi mulai dari Rp5 ribu," katanya di Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Pertama,kapitalisasi saham AS lebih besar ketimbang saham-saham Indonesia. Kedua,ia menyinggung soal penggerak bursa di RI yang didominasi saham perbankan dan batu bara alias energi. Sedangkan saham AS berpeluang ditopang sektor teknologi.

"Perbedaannya lebih ke tipe industri emiten (saham AS) lebih bervariasi. Perlakukan saham AS untuk diversifikasi," jelasnya.

"Rallybatu bara bisa dapat di saham Indonesia, tapi kalau rally saham teknologi, chip sayang kalau enggak bisa dimanfaatkan," imbuh Imam.

Pluang juga menawarkan beberapa fitur yang memudahkan investor, termasuk indikator teknikal yang membantu memprediksi tren harga dan membaca momentum pergerakan saham.

Ada juga fitur leverageyang memungkinkan investor meningkatkan daya belinya melalui penambahan modal tanpa menambah dana investasi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Dirut Pastikan Tak Ada PHK Imbas Perum PPD Digabung dengan Damri******

Direktur Utama PerumDamri Setia N. Milatia Moemin memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PerumPPD setelah resmi dilebur dengan Perum Damri.

Pemerintah memang telah resmi menggabung Perum PPD dengan Perum Damri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada (PHK), (karyawan) diserap semua ke Damri," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang hadir dalam acara perayaan penggabungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Pencapaian ini ia nilai menjadi salah satu milestonepenting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (value creation) dan sustainabilitybagi perusahaan BUMN," jelas pria yang akrab disapa Tiko ini.

Menurut Tiko, penggabungan BUMN dengan sektor yang sama memang menjadi bagian dari komitmen Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan perampingan perusahaan. Tujuannya untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama.

Tiko berharap setelah penggabungan ini Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan).

"Perum Damri diharapkan melakukan kerja sama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain, sehingga dapat menjadi akselerator feeding systempada moda transportasi lain seperti Bus, Kereta Api, Kereta Cepat, MRT, LRT, dan bahkan Pesawat Udara," pungkas Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni******

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamkamengultimatum Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo untuk minta maaf kepada kliennya paling telat Selasa (20/6).

Jika tidak, kliennya bakal melaporkan Prastowo ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar Maqdir saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Maqdir juga meluruskan bahwa CMNP bukan mau menggugat Prastowo, melainkan melaporkannya ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik kepada Jusuf Hamka.

"Kami sampai sekarang masih tunggu, kami mau lihat dia punya itikad baik tidak. Kalau dia merasa salah, dia minta maaf saja secara terbuka seperti tweet dia. Supaya dia juga menyampaikan secara terbuka ke hadapan orang banyak bahwa dia salah," jelasnya.

"Karena bagaimana pun juga, mari jujurlah, jadi orang yang jujur. Jangan karena lagi berkuasa menginjak-injak orang, jangan gitu lah. Ini orang ngomongnya sembarangan soalnya," imbuh Maqdir.

Bahkan, ia mengungkapkan sudah menyurati Kemenkeu atas nama CMNP sejak 2017 perkara utang negara tersebut. Namun, hanya satu tanggapan dari Kemenkeu yang diterima pada 2021.

"Satu-satunya tanggapan Kemenkeu itu 2021, kalau enggak salah saya. Kesan saya dari tanggapan itu, dia (Kemenkeu) tidak mau bayar kewajiban itu. Saya yang menyurati atas nama kuasa hukum CMNP," tutupnya.

Dihubungi terpisah, Jusuf Hamka bahkan mengajak Yustinus Prastowo taruhan soal pernyataannya. Ia mengaku siap mundur dari CMNP dan memberi anak buah Menkeu Sri Mulyani itu Rp1 triliun jika namanya tidak terdaftar sebagai pemegang saham CMNP.

"Saya siap pakai rok kalau saya punya nama tidak ada sebagai pemegang saham, gitu saja. Kita taruhan sama-sama. Kalau ternyata nama saya ada, siap gak yang bersangkutan pakai rok? Dan saya siap mengundurkan diri dari CMNP, dia siap gak mengundurkan diri dari Kemenkeu? Tambah Rp1 triliun, saya tambahin. Dia kalau kalah, tambahin Rp1 ke saya. Enak kan? Gak ribet bos," tegas Jusuf.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya hari ini di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," sambung Prastowo.

Kisruh antara Jusuf Hamka dengan Yustinus Prastowo bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf Hamka menyebut utang negara bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Gubernur NTB Mau Ambil Alih Sirkuit Mandalika dari InJourney******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaanSirkuit Mandalika jika InJourney tidak sanggup melanjutkan karena terlilit utang.

Politikus PKS itu bicara demikian menyikapi rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi Rp100 miliar.

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," kata Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).

"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," ujarnya.

Dia mengamini bahwa kegiatan olahraga tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas. Tak jarang pihak penyelenggaranya merugi.

Akan tetapi, Zulkieflimansyah berangkat dari sisi positif. Lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," kata dia.

Zulkieflimansyah yakin Sirkuit Mandalika bisa meningkatkan pariwisata NTB secara signifikan lewat berbagai agenda kegiatan.

Sebut saja WSBK, MotoGP, MXGP, Enduro dan lain-lain. Menurutnya, agenda-agenda tersebut bisa menajamkan posisi NTB sebagai daerah sport tourism sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

"Kita butuh gagasan dan ide baru untuk menciptakan satu destinasi pariwisata baru beyondBali," ujar Zulkieflimansyah.

Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.

Lotere film dan televisi paling kuat

Wamen BUMN Beber Kejanggalan Laporan Keuangan Waskita Karya******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan ada kejanggalan dalam laporan keuangan PTWaskita Karya.

Menurutnya, laporan keuangan Waskita tak sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana perusahaan melaporkan mencatat laba jumbo tetapi margin tipis serta arus kas (cash flow) negatif.

"Margin kalau ada kesalahan bisa jadi kerugian," ujarnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (19/6).

Yang menjadi pertanyaan dan kejanggalan, ungkap Tiko, margin yang diperoleh sangat tipis pada 2017-2018 meski labanya menjadi puncak di periode itu. Waskita justru mencatatkan arus kas negatif.

Lihat Juga : Libur Sekolah, KAI Diskon Tiket Kereta 25 Persen Pada 25 Juni-9 Juli

"Ini jadi pertanyaan kenapa ada laba yang besar sekali, sementara cash flownegatif. Padahal, waktu itu kita melihat publik sedang banyak menerbitkan isu obligasi, penerbitan berbagai instrumen keuangan dan tentunya publik melihat kondisi laporan keuangan waktu itu memang menunjukkan angka baik," jelasnya.

Kendati begitu, pihaknya belum bisa menyimpulkan apapun terkait laporan keuangan tersebut. Saat ini, investigasi lebih lanjut tengah dilakukan untuk memastikan apa penyebab kinerja keuangan perseroan anjlok drastis.

"Tak menampik mungkin ini ada perbedaan kebijakan atau belum tentu adafraud. Tapi kita kaji detail bersama BPKP," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Waskita. Ia mengungkapkan setiap tindakan manipulasi laporan keuangan di BUMN bakal ditindak tegas, termasuk membawa ke ranah hukum.

Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana. Hal yang sama berlaku bagi Waskita atau BUMN lainnya karena masalah hukum tidak boleh pandang bulu.

"Sama juga kalau ada laporan keuangan bukan hanya di Waskita dan WIKA (Wijaya Karya), sudah pasti kami akan lakukan yang namanya tindakan hukum keras," ucapnya di Kompleks DPR RI, Kamis (15/6).

[Gambas:Video CNN]

Bagikan catatan sejarah

Aguan Diangkat Jadi Dirut Pantai Indah Kapuk Dua******

Pemilik Agung Sedayu Grup (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan diangkat PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) diangkat menjadi direktur utama menggantikan Prili Budi Pasravita Soetantyo.

Pengangkatan mereka lakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Senin (19/6). Selain mengangkat Aguan jadi bos baru mereka, PANI juga secara resmi mengubah nama perseroan menjadi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Usai mendapatkan mandat itu, Aguan mengatakan Pantai Indah Kapuk Dua akan berkomitmen menjalankan strategi usaha supaya semua tujuan jangka menengah dan jangka panjang, paling tidak dalam lima tahun ke depan bisa dicapai.

Dengan upaya dan sumber daya kita bersama, saya berharap para pemegang saham dapat melihat pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar yang berkelanjutan di setiap kuartal dan saya sangat optimis dengan prospek bisnis PANI ke depan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum," imbuhnya.

Perusahaan milik konglomerasi Agung Sedayu Group (ASG) bersama entitas PT Tunas Mekar Jaya yaitu PT Multi Artha Pratama (MAP) mengakuisisi saham PANI.

PT Multi Artha Pratama (MAP) memegang 11,91 miliar saham atau setara 88,07 atau berstatus sebagai pengendali saham PANI. Sementara publik menggenggam 1,61 miliar saham atau setara 11,93 persen.

Kemudian, PT Agung Sedayu (ASG) terdiri dari dua entitas yaitu 50 persen dimiliki oleh Susanto Kusumo dan Steven Kusumo melalui PT Cahaya Bintang Sejahtera (CBS).

Sedangkan, Sugianto Kusuma alias Aguan bersama keluarganya melalui PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS) menggenggam kepemilikan 50 persen.

[Gambas:Video CNN]