lautanslot

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Setelah Khofifah, Giliran Erick Thohir Dinonaktifkan dari Kepengurusan di PBNU******

JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menonaktifkan Erick Thohir dari jabatan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. 

Dilansir Nu.or.id,Menteri BUMN RI itu dinonaktifkan PBNU bersama 64 orang lainnya karena menjadi tim sukses capres-cawapres dan calon legislatif. 

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengatakan Erick dinonaktifkan dalam dinonaktifkan melalui surat surat bernomor 285.a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. 

Ditambahkan Amin, surat tersebut merupakan pembaruan dari surat penonaktifan yang sebelumnya diterbitkan oleh PBNU pada (21/1/2024). 

“SK No 285.a merupakan perbaikan dari SK 285 terdahulu,” kata Amin, dikutip dariNu.or.id, Kamis (25/1/2024). 

Kemudian, Amin juga menyampaikan dalam surat itu telah mengoreksi nama Inayah Abdurrahman Wahid, KH Fuad Nurhasan, dan Imron Rosyadi. Alasannya, mereka telah mengklarifikasi bahwa mereka bukan bagian dari tim sukses capres-cawapres.  

“Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau non-aktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan non-aktif mereka,” imbuhnya. 

Adapun, PBNU telah menonaktifkan sedikitnya 64 nama fungsionaris dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU. 

Penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang, sampai dengan selesainya proses Pemilu 2024.  

Semua fungsionaris tersebut adalah nama-nama yang secara resmi tercatat sebagai calon legislatif dan tim sukses calon presiden dan wakil presiden.  

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah dinonaktifkan dari kepengurusan PBNU karena bergabung dalam juru kampanye Prabowo-Gibran. 

“Ya memang aturannya begitu, aturannya begitu kan. Jadi ketika masuk TKN atau tim pemenangan mana saja atau ketika menjadi caleg dan kampanye ya begitu, ya memang semua dinonaktifkan di semua level,” tutur Khofifah di Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Soal Presiden Boleh Kampanye, Ganjar Khawatir Ada Konflik Kepentingan******

SOLO —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

”Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar seusai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Oleh karena itu, dia menilai mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden sangat rumit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah, maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya.

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Survei Populix: 28% Gen Z Cari Info Kandidat Pilpres 2024 di Medsos******

SOLO —Populix, lembaga riset dan penyedia data, meluncurkan studi bertema Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa 28% Generasi Z (Gen Z) mencari informasi tentang kandidat Pilpres 2024 di media sosial (medsos).

“Platform media sosial merupakan sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat. Ranah online ini tidak hanya memfasilitasi diskusi yang dinamis, tetapi juga wadah untuk bertukar wawasan politik, di mana masyarakat secara aktif berinteraksi untuk mencari informasi dan menilai karakter para kandidat,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024), sebagaimana dilansir Antara. 

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Berdasarkan hasil survei Populix, gen Z memang paling banyak mengakses media sosial untuk mencari informasi tentang kandidat. Tetapi generasi milenial (8%) paling banyak mendominasi di forum diskusi online. Selain itu, sebanyak 4% dari generasi milenial juga mendominasi di situs kampanye kandidat.

Sumber informasi kandidat juga didapatkan dari publikasi media massa (16%), diskusi panel atau debat (13%), survei opini publik (9%), percakapan dengan teman atau keluarga (8%), baliho atau poster di jalan (6%), papan iklan atau billboard (4%), serta buku dan artikel seputar politik (3%).

Adapun sebanyak 24% gen Z mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 dapat mengubah keputusan pilihan mereka terhadap kandidat tertentu.

Sedangkan sebanyak 70% responden mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 memiliki dampak positif karena mampu membantu mencari lebih banyak informasi tentang kandidat.

Namun, 64% responden mengaku mendapatkan dampak negatif dari adanya kampanye politik dalam Pilpres 2024 karena membuat mereka ragu dengan banyaknya janji yang diberikan.

Penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan Gen Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Hasil Survei: Elektabilitas Prabowo******

SOLO —Hasil survei Polling Institute menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren kenaikan.

Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, mengatakan bahwa tren kenaikan elektabilitas tersebut terlihat dari survei pada Desember 2023 di angka 46,1% kemudian pada Januari 2024 menjadi 48,7%.

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

“Survei Januari 2024 pada simulasi tiga pasangan, elektabilitas Prabowo-Gibran 48,7%, Anies-Muhaimin 23%, sementara Ganjar-Mahfud 20,9%” kata Kennedy saat memaparkan hasil survei bertajuk Elektabilitas, Efek Debat, dan Sentimen Pilpres Satu Putaransecara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Berdasarkan survei Polling Institute pada bulan November 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 43,2% kemudian pada 25-28 Oktober 2023 sebesar 36,2%.

Untuk elektabilitas Anies-Muhaimin pada Desember 2023 sebesar 22,6%, November 2023 sebesar 24,3%, dan 20,2% pada 25-28 Oktober 2023.

Tren elektabilitas Ganjar-Mahfud pada Desember 2023 sebesar 20,5%, November 2023 sebesar 24,1%, dan 29 persen pada 25-28 Oktober 2023.

Dengan sisa waktu menuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, potensi pemilihan berlangsung satu putaran makin memungkinkan. Hal itu karena terjadi tren kenaikan elektabilitas pasangan nomor urut 2 tersebut.

Kennedy menjelaskan survei Polling Institute menunjukkan bahwa mayoritas publik menginginkan Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran.

Ia menyebutkan ada 53,8% yang berharap Pilpres 2024 berlangsung satu putaran agar menghemat anggaran negara.

“Ada juga 39,4% yang menyatakan pilpres satu putaran atau dua putaran sama-sama baik, sepanjang berlaku secara demokratis sesuai dengan pilihan rakyat,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Jika dibedah, masyarakat yang menginginkan Pilpres 2024 satu putaran ada yang berasal dari pasangan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Kubu Anies-Muhaimin sebanyak 57,6% yang menginginkan pilpres berlangsung satu putaran.

“Untuk pendukung Ganjar-Mahfud dari basis 20,9% sebanyak 48,6% di antaranya menginginkan pilpres satu putaran,” katanya.

Survei Polling Institute pada 15-16 Januari 2024 dengan melibatkan 1.219 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Margin of errorsurvei ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

gelombang bintang

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”