cara memakai voucher gratis ongkir di lazada

Tur Santo

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Erick Thohir Akui Ada Arogansi di Antara Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengakui masih ada arogansi dari direksi perusahaan pelat merah.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal alasan rekrutmen BUMN tahun ini dilaksanakan bersamaan, tidak secara individu oleh masing-masing perusahaan.

Menurut Erick, rekrutmen BUMN bersama ini bisa memupuk rasa kebersamaan setiap perusahaan.

Ia mengungkapkan saat melakukan merger beberapa perusahaan BUMN, ada direksi yang ribut sendiri karena takut posisi terancam. Padahal, kata Erick, tujuan dari merger itu bagus.

Oleh karena itu, ia mengklaim di BUMN tertentu direksi seolah membuat 'kerajaan-kerajaan' sendiri. Erick menyebut hal itu malah menghambat program percepatan kinerja BUMN secara keseluruhan.

"Tujuan (merger) awalnya bagus, tapi ribut sendiri. Karena atasnya sudah jadi kerajaan-kerajaannya," kata Erick.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi terus-menerus, Erick kembali menegaskan rekrutmen bersama BUMN harus dilaksanakan. Dengan begitu, calon pegawai BUMN sudah memiliki rasa kebersamaan sejak awal.

"Kalau dari muda-muda sudah bersama, siapa tau nanti ada yang jadi direksi 'oh dulu kita belajar sama-sama'. Sama (seperti) digembleng di Kopassus, sama-sama capek. Maka masalah (persaingan) bisa dihindari karena sejak muda mereka sudah saling kenal," jelas Erick.

Ia pun menambahkan dalam rekrutmen kali ini akan ada tambahan pelatihan, yakni tentang pengenalan NKRI dan Pancasila.

Rekrutmen Bersama BUMN sendiri dibuka mulai Jumat (5/5) besok. Rekrutmen Bersama BUMN akan terbagi dalam 5 tahapan. Nantinya, kelulusan bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Erick Bersuara soal Hotman Paris Jadi Kuasa Korban Lift Kualanamu******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomentar soal Hotman Paris Hutapea  jadi pengacara keluarga Asiah Shinta Dewi Hasibuan, wanita yang jatuh dan tewas di lift Bandara Kualanamu.

Erick menyebut Hotman adalah teman baiknya. Ia juga mengatakan tindakan Hotman sudah baik karena membela masyarakat yang membutuhkan.

"Bagus, ini kita perlu figur-figurlawyerseperti ini. Sudah terjadi komunikasi di lapangan pagi ini, tapi saya belum dapat detailnya karena ini kan anak perusahaan AP yaitu Angkasa Pura Aviasi," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).

"Tentu saya turut berduka cita secara mendalam dengan kejadian yang ada di Kualanamu, karena itu saya mendukung proses investigasi," katanya.

Oleh karena itu, ia pun tidak mau buru-buru memecat direksi PT Angkasa Pura Aviasi maupun induk usahanya PT Angkasa Pura II (AP II) terkait kasus tewasnya Asiah.

"Kalau saya bilang 'oh ini direksi langsung dipecat' ya terlalu dini. Kan kita lagi tunggu investigasi dan review, apakah ada kesalahan ya mungkin saja nanti kami lihat dari hasilnya," ujar Erick.

Hotman Paris Hutapea resmi jadi pengacara keluarga wanita yang jatuh dan tewas di lift Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Ia bakal segera melayangkan surat somasi ke enam perusahaan terkait kasus itu.

[Gambas:Video CNN]

Enam perusahaan yang akan disomasi itu, yakni PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airpors Limited, GMR Airports Consortium, dan Aeroports de Paris.

"Kami baru ditunjuk sebagai kuasa hukum. Sekarang ini hanya sebatas somasi dan kemungkinan membuat laporan polisi," kata Hotman Paris di W Super Club, dikutip dari detikcom, Selasa (2/5).

Adapun surat kuasa kepada Hotman ditandatangani oleh suami korban, Asiah Shinta Dewi Hasibuan, Ahmad Faisal.

Hotman mengatakan pihak keluarga belum menerima penjelasan resmi dari pihak bandara. Selain itu, kata Hotman, keluarga juga belum dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan (BAP).

"Kita kirim somasi dulu karena sampai hari ini belum ada penjelasan resmi ataupun tidak ada keluarga ini belum didatangi pihak berwenang pengelolaan bandara dan lift tersebut," kata Hotman.

Kebangkitan Taikoo

Erick Thohir Kejar Merger BTN Syariah dan BSI Kelar Akhir Tahun Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirmenyatakan merger antara BTN Syariahdan Bank Syariah Indonesia (BSI) bakal rampung akhir 2023.

Bahkan, Erick menuturkan pihaknya sudah bertemu dengan direktur utama BTN Syariah dan BSI. Menurutnya, kedua bos bank syariah itu siap bersinergi demi mempermudah generasi milenial memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

"Insyaallah akhir tahun ini (merger) BSI final, di mana BTN bisa sinergi dengan BSI supaya tentu masyarakat dapat opsi untuk mereka KPR, ada yang syariah dan konvensional," ungkapnya di Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

"Yang penting yang mesti dicatat kalau mau menyediakan perumahan milenial, pendanaan yang cukup agar terjadi mortgage. Ini terobosan dengan BTN sebagai mortgagebank, penting, ada rent to own, sewa menjadi cicilan setelah 6 bulan sewa," tutur Erick.

Ia menegaskan pentingnya integrasi BTN sebagai mortgagebagi pendanaan penyediaan rumah. Erick mengatakan pembangunan hunian kekinian sudah terintegrasi moda transportasi di 7 lokasi.

Nantinya, ada sinergi BTN, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Perum Perumahan Nasional (Perumnas) untuk membangun hunian milenial tersebut. Namun, Erick menegaskan hunian tersebut bakal tetap terjangkau.

"Itu membuat terobosan sebuah lingkungan apartemen yang affordable, ada subsidi silang, seperti di 7 proyek sudah jadi. Di situ kita bikin terobosan supaya anak muda punya rumah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Karyawati Staycation Demi Kontrak******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) tengah melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkankaryawati staycation dengan bos demi mendapat perpanjangan kontrak kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengecam keras perbuatan tak terpuji tersebut. Ia menyebut bakal bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melacak perusahaan yang dimaksud.

"Saya sebagai wamen mengecam keras dan tidak dapat mentolerir. Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Saat ini kita sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan," jelas Afriansyah.

Di lain sisi, Afriansyah menyebut perlu ada sosialisasi masif demi mencegah tindakan serupa. Ia juga menegaskan perlunya penanganan kekerasan dan pelecehan seksual yang tepat di tempat kerja.

Tak cuma dengan disnaker setempat, ia mengatakan Kemnaker bakal bekerja sama dengan asosiasi, serikat pekerja atau buruh, dan pengelola kawasan industri untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Senada, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya tengah menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat tersebut. Jika dugaan itu benar secara fakta, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang hari ini.

"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.

Kabar soal syarat karyawati wajib staycation bersama bos bila ingin kontrak diperpanjang menjadi buah bibir di Twitter. Bahkan, kejadian serupa dinilai sudah merupakan rahasia umum di kalangan pekerja Cikarang.

[Gambas:Video CNN]