kartugg

Dua puluh tahun angin musim semi

Erick Thohir Angkat Anak Buah Luhut Jadi Komisaris Pelindo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi, sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.

Pengangkatan anak buah Luhut sebagai Komisaris Pelindo ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-34/MBU/02/2023. SK tertanggal 22 Februari 2023 itu berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan dewan komisaris ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kementerian BUMN. Pelantikan Sudung Situmorang sebagai Plt. Komisaris Utama/Komisaris dan Jodi Mahardi sebagai Komisaris Pelindo juga dilakukan dalam RUPSLB tersebut.

"Saya mewakili manajemen Pelindo mengucapkan terima kasih atas arahan dan kontribusi terbaik yang telah diberikan oleh Pak Marsetio dan Pak Rainier selama bersama Pelindo," ujar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan resmi, Rabu (22/2).

"Kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas penugasannya di tempat baru. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Pak Sudung serta bergabungnya Pak Jodi di keluarga besar Pelindo," imbuhnya.

Arif berharap formasi baru pimpinan Pelindo bisa membawa semangat serta energi baru. Selain itu, ia berharap kehadiran Sudung dan Jodi bisa meneruskan perjuangan mewujudkan visi Pelindo menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:

Plt. Komisaris Utama/Komisaris: Sudung Situmorang
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris Independen: Muchtar Luthfi Mutty
Komisaris: Arif Toha Tjahjagama
Komisaris: Jodi Mahardi

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

KAI Obral Tiket Kereta Mulai Harga Rp25 Ribu ke Sejumlah Rute******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menjual tikettarif khusus di sejumlah rute dengan harga mulai dari Rp25 ribu. Tarif itu berlaku untuk kelas ekonomi hingga eksekutif.

Namun, tarif itu hanya bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access atau loket stasiun maksimal dua jam sebelum keberangkatan atau secara go show.

Adapun tarif khusus tersebut untuk kelas eksekutif diberikan mulai dari harga Rp35 ribu sampai Rp185 ribu, untuk kelas bisnis mulai dari Rp30 ribu sampai Rp150 ribu, dan kelas ekonomi mulai dari Rp25 ribu sampai Rp120 ribu rupiah.

- Gambir/Pasar Senen - Cirebon (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Pagaden Baru (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Bekasi (PP)

"Beragam fasilitas di stasiun maupun di atas kereta akan terus ditingkatkan seperti peremajaan kereta, percepatan waktu tempuh, penambahan face recognition, dan inovasi pelayanan lainnya sehingga masyarakat akan semakin nyaman saat menggunakan kereta api," ujar Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangannya, Rabu (15/2).

Menantu setingkat dewa

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

Luhut Banggakan SDM RI di Industri, Singgung Biaya Tinggi TKA China******

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perkembangan positif sumber daya manusia (SDM) lokal dalam bidang industri.

Ia menyebut hal itu memberi nilai tambah kepada SDM RI yang sudah dikenal dengan sumber daya alam (SDA)-nya.

Luhut selanjutnya berharap kondisi itu akan membuat Indonesia ke depannya tak perlu mendatangkan tenaga asing yang menurutnya menghabiskan lebih banyak biaya.

"Because the industry needs qualified people to run the machines. Because if they bring employees from China, the cost is higher. They understand for a while, that Indonesian fingers are very good," kata Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan, Sabtu (18/2).

Ia pun mengundang para peneliti Australia itu untuk ikut berkunjung bersama Menteri Perindustrian Australia ke Indonesia untuk melihat bagaimana saat ini Indonesia mampu membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir.

Luhut juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari proses hilirisasi industri di Indonesia itu tak lain adalah untuk memberikan 'kenikmatan' bagi penduduk asli setempat di mana industri tersebut dibangun.

"Kami sudah membuktikan satu hal bahwa membangun infrastruktur dan membangun manusia yang terdidik dan terampil bisa kita lakukan bersama-sama," tandas dia.

Sebelumnya, dominasi TKA China di berbagai industri RI jadi perdebatan banyak pihak.

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) sempat menyayangkan industri nikel di RI, mulai hulu hingga hilir, didominasi TKA China.

"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," ujar Jusuf dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Luhut membantahnya. Ia mengatakan pekerja China sempat mendominasi smelter nikel pada 2014.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia pergi saja lihat ke sana," jelas Luhut seperti dikutip dari detik.com, Senin (31/10/2022).

[Gambas:Instagram]

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

KAI Obral Tiket Kereta Mulai Harga Rp25 Ribu ke Sejumlah Rute******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menjual tikettarif khusus di sejumlah rute dengan harga mulai dari Rp25 ribu. Tarif itu berlaku untuk kelas ekonomi hingga eksekutif.

Namun, tarif itu hanya bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access atau loket stasiun maksimal dua jam sebelum keberangkatan atau secara go show.

Adapun tarif khusus tersebut untuk kelas eksekutif diberikan mulai dari harga Rp35 ribu sampai Rp185 ribu, untuk kelas bisnis mulai dari Rp30 ribu sampai Rp150 ribu, dan kelas ekonomi mulai dari Rp25 ribu sampai Rp120 ribu rupiah.

- Gambir/Pasar Senen - Cirebon (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Pagaden Baru (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Bekasi (PP)

"Beragam fasilitas di stasiun maupun di atas kereta akan terus ditingkatkan seperti peremajaan kereta, percepatan waktu tempuh, penambahan face recognition, dan inovasi pelayanan lainnya sehingga masyarakat akan semakin nyaman saat menggunakan kereta api," ujar Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangannya, Rabu (15/2).