joker depo

pengamat dunia

Gagal IPO, Jack Ma Disebut Tak Lagi Pimpin Raksasa Fintech Ant Group******

Pendiri Ant Group, Jack Ma, disebut tidak lagi mengendalikan raksasafintechChina tersebut. Keputusan Jack Ma dipicu kegagalan Ant Group menggelar penawaran saham perdana (IPO) pada 2020 lalu.

Pembatalan IPO senilai US miliar yang seharusnya menjadi IPO terbesar di dunia itu membuat Ant Group harus melakukan restrukturisasi.

Selain itu, kegagalan ini menimbulkan spekulasi bahwa Jack Ma harus menyerahkan kendali atas perusahaan.

Namun, perubahan-perubahan di struktur pengendali perusahaan kemungkinan mengakibatkan penundaan lebih lanjut karena peraturan pencatatan saham. Perusahaan harus menunggu tiga tahun setelah perubahan.

Dikutip dari Reuters, Jack Ma sebelumnya memiliki lebih dari 50 persen hak suara di Ant tetapi perubahan tersebut membuat kendalinya turun menjadi 6,2 persen saja.

Jack Ma sebenarnya hanya memiliki 10 persen saham di Ant, tetapi ia dalam prospektus perusahaan saat IPO pada 2020 mencatat Jack Ma sebagai pengendali perusahaan melalui entitas lainnya.

Reutersmelaporkan pada April 2021, Ant sedang menjajaki opsi bagi Ma untuk melepaskan sahamnya di perusahaan dan menyerahkan kendali.

The Wall Street Journalmelaporkan pada Juli tahun lalu, Jack Ma dapat menyerahkan kendali dengan mentransfer sebagian hak suaranya ke pejabat Ant termasuk Chief Executive OfficerEric Jing.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Kemnaker soal Isu BSU 2023 Cair: Kami Masih Tunggu Lanjut Atau Tidak******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal isu bantuan subsidi upah (BSU) 2023 yang dikabarkan cair.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan tidak ada pencairan BSU 2023 dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah masih mengkaji apakah kebijakan itu akan dilanjutkan atau tidak di tahun ini.

"Kami masih menunggu kebijakan dilanjutkan atau tidak, mohon ditunggu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Aturan mengenai penyaluran BSU tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Bantuan yang diberikan sejak pertengahan 2022 itu diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

Sesuai ketentuan, pemberian subsidi gaji juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan ini disalurkan.

Lebih lanjut, bantuan dikecualikan bagi PNS dan TNI/Polri.

Sementara itu, pengeluarannya dilakukan melalui bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).

Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan awalnya penyaluran BSU ditargetkan kepada 16,2 juta pekerja dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Kendati demikian, jumlah pekerja yang berhak menciut jadi 14,6 juta setelah proses verifikasi. Total anggaran yang diperlukan juga turun menjadi Rp8,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Ajaib Penyihir

Jemaah Umrah******

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewajibkan semua calon jamaah umrahdan hajikhusus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kewajiban itu ia tuangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1456 Tahun 2022 tentang Persyaratan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadan Haji Khusus.

Beleid itu diteken Yaqut pada 21 Desember lalu.

"PPIU dan PIHK mempersyaratkan pendaftaran calon jemaah umrah dan calon jemaah haji khusus sebagai peserta aktif program JKN, dibuktikan dengan data/dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi KMA Nomor 1456 tahun 2022.

Jemaah haji khusus yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN sebelum keputusan tersebut ditetapkan, wajib menjadi peserta aktif pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Sementara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap PPIU dan PIHK atas pelaksanaan program JKN tersebut.

KMA 1456 Tahun 2022 disebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Sembilan Mata Hari Bicara Pembuatan Konten Masjid Al Jabbar Rp20 M******

Pihak pelaksana proyek konten Masjid Al Jabbar PT Sembilan Matahari buka suara soal proyek pembuatan kontenmasjid senilai Rp20 miliar. Adapun setelah dilelang nilai proyek itu berubah menjadi Rp15 miliar.

CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun mengatakan konten yang dimaksud dalam tender yang dilelang bukan berupa konten untuk kebutuhan di media sosial, tetapi berupa konten diorama untuk kebutuhan pembangunan museum di Masjid Al Jabbar.

"Jadi konten yang dimaksud itu bukan konten media sosial. Tapi, konten diorama yang kitacreatedengan memadukan multimedia, teknologi sampai ke existinginterior yang ada di Masjid Al Jabbar," katanya seperti dikutip dariDetik.com, Rabu (11/1).

Salah satunya dengan mematangkan kajian tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia hingga dunia. Kajian yang memakan waktu cukup lama itu kemudian ditransformasikan ke dalamvideo mappingsupaya menjadi diorama yang realistis bagi pengunjung yang datang ke museum Masjid Al Jabbar.

Adi menjelaskan pendekatannya dalam membuat konten museum itu adalah denganexperience design.Pihaknya mengutamakan visitormenjadi target utama, tidak hanya melihat saja, tapi visitorbisa merasakan pengalamannya secara langsung dari sejarah-sejarah Islam di museum Masjid Al Jabbar.

"Misalnya Isra Miraj. Di museum, kita simulasikan dalam diorama bagaimana simulasi naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha menggunakan instalasi video mappingyang dipadukan dengan beberapa interiornya. Jadi nanti bukan sekedar baca sejarah dan melihatnya saja," imbuh Adi.

Ia juga ingin menjawab polemik lelang proyek senilai Rp 15 miliar itu yang sempat mengalami gagal lelang selama dua kali, lalu dilakukan penunjukan langsung kepada Sembilan Matahari untuk menggarap tender tersebut.

Adi menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar karena mekanismenya diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Ini bukan pertama ini menangani proyek pemerintah dan nilai tersebut logis.

"Nilai segitu juga bagi kami perhitungan RAB-nya logis, sudah sesuai dengan arahan LKPP, BPK dan PPK-nya. Hanya memang yang berhak menjelaskan itu dari PPK dinasnya yah. Tapi bagi kami, kami pastikan nggak ada masalah, nggak ada titipan atau hal yang perlu dicurigai dari proyek ini," terangnya.

Terkait tudingan kedekatan Adi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui komunitas Bandung Creative City Forum (BCCF), ia pun menampik semua hal itu.

Meski pernah berada dalam satu komunitas yang sama, khusus untuk tender konten museum, Ridwan Kamil bahkan baru mengetahui jika Sembilan Matahari yang menggarap proyeknya ketika proses pembangunan museum Masjid Al Jabbar sudah mencapai 50 persen.

"Memang tidak ada kedekatan dalam proyek ini apalagi sampai disebut titipan. Kang Emil itu baru tahu Sembilan Matahari pemenang lelang museumnya pada saat datang previewke museum, itu di awal Desember pada saat museum sudah setengah jadi," ucapnya.

Apalagi, kata Adi, Sembilan Matahari merupakan perusahaan yang berdomisili di Kota Bandung. Sehingga ketika datang kesempatan kepada perusahaannya untuk membuat sebuah karya tersebut, ia turut terpanggil untuk membuat tanah kelahirannya makin dikagumi banyak orang.

"Ditambah dengan anggaran segitu, dengan nilai segitu, itu kami rasa sudah logis angkanya, bahkan bisa diperindah. Makanya, ini murni karena tanggung jawab moril kami, hanya sebatas itu. Tidak ada kepentingan lain yang dihubungkan sama BCCF atau apapun," ucapnya.

Adi pun menyayangkan ada persepsi yang berlebihan dari publik mengenai proyek pembangunan museum Masjid Al Jabbar. Menurutnya semua proses tender sudah dilakukan sesuai regulasi dan tak pernah istilah titipan proyek untuk Sembilan Matahari dalam menggarap museum Masjid Al Jabbar.

"Dari awal proses lelang sampai kami lolos kualifikasi, menang, sampai dipercaya lalu tanda tangan proyek, itu semua dikawal LKPP dan diaudit BPK. Jadi auditnya tidak hanya PPK. Perhitungan angka juga bisa kita buktikan, enggak bisa main mata karena kebiasaan Sembilan Matahari keuangannya juga diaudit sama akuntan publik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

McDonald's Mulai Ancang******

CEO McDonald'sChris Kempczinski memberi sinyal kuat bakal melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) kepada para karyawannya dalam waktu dekat. Hal tersebut bocor dalam memo yang ia tulis.

"Kami akan mengevaluasi peran dan tingkat kepegawaian di beberapa bagian organisasi dan akan ada diskusi serta keputusan yang sulit di masa mendatang," kata Kempczinski dalam memo tersebut, Jumat (6/1), dikutip dari CNN Business.

Rencananya, McDonald's segera mengomunikasikan perampingan itu pada 3 April mendatang. Target terdekat mereka adalah mempercepat ekspansi restoran alias pembukaan cabang baru.

Ekspansi besar-besaran disinyalir menjadi salah satu alasan kuat rencana PHK massal ini. McDonald's memang menjadi primadona sejak masa-masa sulit pandemi covid-19 di mana lonjakan pemasanan makanan meningkat.

Inflasi juga menjadi dorongan bagi pemasukan perusahaan di mana para pengunjung restoran mencari pilihan makanan yang lebih murah untuk dibawa pulang. Namun, Kempczinski enggan jemawa dan berpuas diri.

Ia ingin McDonald's terus mendobrak hambatan internal dan tumbuh lebih inovatif. Mengurangi pekerjaan yang tidak sejalan dengan prioritas perusahaan bakal menjadi konsekuensinya.

"Beberapa pekerjaan yang ada saat ini akan dipindahkan atau pekerjaan itu akan hilang," ungkap Bos McDonald's tersebut.

Kempczinski mengatakan McDonald's bisa menghemat uang sebagai bagian dari perampingan staf. Namun, ia tak merinci berapa jumlah uang yang bisa dihemat atau jumlah pekerja yang akan dipangkas.

Berdasarkan laporan tahunan terbaru, McDonald's memiliki sekitar 200 ribu staf perusahaan dan pekerja pada akhir 2021. Lebih dari 75 persen pekerja berbasis di luar Amerika Serikat (AS). Selain itu, lebih dari 2 juta orang bekerja di seluruh lokasi waralaba McDonald's yang tersebar di seluruh dunia.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Pengusaha Khawatir Usaha Kecil Tak Bisa Penuhi Wajib Sertifikasi Halal******

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.

Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.

"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).

Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.

Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.

Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.

Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.

Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.

Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.

"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.

[Gambas:Video CNN]