aob633 426Jutaan kata 48135Orang-orang telah membaca serialisasi
《demo mahjong ways anti lag》
KBRI Riyadh Ungkap Potensi Ekspor Ikan Hias ke Arab Saudi Meningkat******Jakarta, CNN Indonesia--
Atase Perdagangan KBRI Riyadh Gunawan mengatakan Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor ikan hiaske Arab Saudi. Peluang itu muncul usai pengusaha Arab Saudi berkomitmen meningkatkan importasi ikan hias dari Tanah Air.
"Pelaku usaha Arab Saudi akan meningkatkan transaksi pembelian ikan hias dari Indonesia. Ini peluang sangat besar bagi pelaku usaha ikan hias di tanah air," ucap Gunawan melalui keterangan resmi, Kamis (11/5).
Ia menyebut salah satu perusahaan yang berkomitmen mengimpor ikan hias dari Indonesia adalah Pet Oasis Company (POC). Perusahaan itu juga akan mengimpor perlengkapan dan potensi jasa tenaga ahli dokter hewan Indonesia.
Selain itu, POC juga mengimpor produk untuk pemeliharaan binatang lain seperti burung, anjing, kucing, kelinci, dan reptil.
Berdasarkan data statistik perdagangan, ekspor ikan hias Indonesia ke Arab Saudi pada 2022 sebesar US2 ribu. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar US4 ribu akibat pandemi covid-19 dan kenaikan tiga kali lipat pada ongkos pengiriman (shipping cost).
Sementara, kemampuan ekspor ikan hias air tawar Indonesia untuk ekspor ke seluruh dunia meningkat pada tiga tahun terakhir, yaitu tercatat pada 2022 sebesar US@29,55 juta, pada 2021 sebesar US,85 juta, dan pada 2020 sebesar US,68 juta.
Indonesia merupakan pemasok nomor tiga ikan hias air tawar hidup di dunia ke Arab Saudi setelah Australia dan Sri Lanka. Adapun negara pemasok lainnya adalah Kenya, Swiss, Hong Kong, Yordania, Lebanon, Malaysia, Belanda, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.
[Gambas:Video CNN]
Menaker Klaim Sering Mediasi Perusahaan dan Pekerja untuk Cegah PHK******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pihaknya kerap melakukan mediasi antara pekerja dengan perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia bahkan mengklaim mediasi tersebut telah mencegah banyak potensi PHK.
"Dari mediasi itu kita bisa mencari titik temu. Tidak sedikit ya tapi karena kita tidak publish. Tidak sedikit yang kita bisa pertahankan agar mereka tetap bekerja," kata Ida di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).
Apabila terjadi PHK secara sepihak, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker akan memanggil perusahaan tersebut.
"Biasanya kita duduk bersama, jangan sampai hak-hak pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan," katanya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit sebelumnya menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK lantaran order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.
"Sudah produksi disuruhhold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja membenarkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil telah merumahkan 45 ribu karyawan di sepanjang tahun ini.
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," tutur dia.
[Gambas:Video CNN]
Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.
Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Lihat Juga :2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik. |
Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Label:bursa33 slot、fb slot gacor、viral4dp
Terkait:kredivo pc、trik pola slot hari ini、madu303、situs slot terbesar、link agen togel、pola gacor athena hari ini、slot sedang gacor hari ini、slot gacor sore、situs slot tergacor terpercaya、prima88
bab terbaru:mgo303(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《demo mahjong ways anti lag》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,istana138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《demo mahjong ways anti lag》bab terbaru。