info situs gacor 286Jutaan kata 649328Orang-orang telah membaca serialisasi
《lucky88》
Ahli: Para capres tidak bahas upaya preventif dalam isu kesehatan******Depok (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM., M.Kes., M.Sc. menilai bahwa dalam debat kelima calon presiden pada Minggu (4/2), para kandidat tidak membahas upaya promotif dan preventif dalam isu kesehatan.
"Orientasi dari kesehatan kita itu kuratif, itu tergambar jelas dari ketiga pasangan calon (paslon), mereka pengennya fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan lah ya, termasuk dokter, rumah sakit, dan sebagainya. Itu yang diperkuat," ujar Prof Budi ketika dihubungi di Depok, Senin.
Dia menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang mempengaruhi kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, serta genetik. Dari keempat faktor tersebut, lingkungan memiliki pengaruh paling besar, yaitu 40 hingga 45 persen.
Baca juga: Pakar ingatkan Capres pentingnya air dan lingkungan bagi kesehatan
"Manusia kan hidup di lingkungan, manusia kontak dengan polusi udara, manusia kontak dengan makanan, air yang terkontaminasi, manusia kontak dengan tanah," katanya.
Faktor kedua, ujarnya, yaitu perilaku, yang menyumbang 20 hingga 35 persen pada faktor kesehatan. Contoh, kebiasaan merokok dan pola makan mempengaruhi kesehatan seseorang. Sedangkan faktor genetik menyumbang sekitar 5 persen dari kesehatan.
Ia menyebut pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang menyumbang sekitar 20 hingga 25 persen dari aspek kesehatan. Hal-hal yang tercakup dalam pelayanan kesehatan, yaitu akses ke fasilitas kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan.
"Kalau para paslon ini hanya melihat sekitar 20 sampai 25 persen, pelayanan kesehatan yang dikuatkan, masih jauh, masih seperempat itu pekerjaan dari sisi kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, kesehatan masyarakat melibatkan upaya pencegahan, seperti mencegah agar masyarakat tidak menghirup polusi udara, kemudian cara agar mendapatkan air bersih yang tidak terkontaminasi, serta melindungi warga dari bahan-bahan berbahaya yang dapat mematikan. Selain itu, perlu adanya akses ke makanan yang sehat.
"Nah, itu isinya adalah promotif dan preventif yang luas sekali. Bayangkan, itu sebesar 40 persen, ditambah dengan 30-35 persen, menjadi sekitar 75 persen," ujarnya.
Baca juga: Ahli: Para capres tidak kaitkan kesehatan dengan lingkungan saat debat
Baca juga: PDIB minta capres-cawapres selesaikan masalah defisit BPJS
KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. Debat terakhir dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar******Jakarta (ANTARA) - Hasil riset dari PwC Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan sejumlah film Indonesia berbiaya produksi di atas 4 juta Dolar AS atau setara Rp60 miliar.
Film yang masuk kategori film beranggaran besar ini seperti Buya Hamka (2023), Foxtrot Six (2019), Trilogi Merdeka (2011), The Raid 2: Berandal (2014) dan Gunung Emas Almayer (2014).
"Film lebih dari sekadar komoditas, pendanaan stabil diperlukan," kata Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2) malam.
Baca juga: Film nasional berpotensi berkembang di era layanan streaming
Film beranggaran rendah biasanya merupakan produksi independen, dengan anggaran berkisar 7.000 Dolar AS sampai 66.000 Dolar AS atau Rp100 juta sampai Rp1 miliar.
Umumnya, biaya produksi film berkisar 140.000 Dolar AS sampai 1.600.000 Dolar AS atau Rp2 miliar sampai Rp25 miliar.
Produser di Indonesia secara umum mengalokasikan 10 sampai 20 persen dari total anggaran untuk kegiatan pemasaran.
Di Indonesia, terdapat skema pendanaan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan skema hibah untuk mendukung produksi film nasional serta kegiatan promosi dan distribusi internasional melalui Dana Abadi Kebudayaan Indonesia.
Baca juga: Dua insentif modal produksi film agar sineas produktif
Dana Abadi Kebudayaan Indonesia telah mengalokasikan 10 juta Dolar AS sebagai dana pendamping one-to-one untuk mendukung proyek film produksi bersama.
Ada juga dana abadi pendidikan sebesar 8 miliar Dolar AS atau Rp127 triliun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan perfilman dan Dana Indonesiana yang didirikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan senilai 215 juta Dolar AS atau Rp3 triliun untuk peningkatan skala bisnis di industri layar.
Lalu riset juga menampilkan apa saja usaha yang diklasifikasikan sebagai industri layar. Klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) bisa dilihat dalam gambar tabel berikut:
Denny menyampaikan bahwa ketiadaan definisi tunggal yang diterima secara universal selama ini di Indonesia tentang "industri layar" menyebabkan keterbatasan dalam klasifikasi dan analisis usaha industri tersebut.
Kondisi itu juga menghadirkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk industri tersebut.
Baca juga: Film "Heartbreak Motel" akan gunakan tiga format produksi
Sehingga kajian literatur dan perbandingan dari berbagai negara perlu ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Penelitian yang bertajuk "Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang" itu pun menunjukkan KBLI dalam dua lampiran halaman 36 sampai 40.
Untuk melihat isi lengkap riset tersebut, pembaca bisa mengakses secara bebas dengan klik laman berikut.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat, terkait dengan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
"Kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BPPD Sidorjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, besok hari Jumat tanggal 2 Februari 2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (1/2).
Ia berharap, para pihak yang dipanggil tim penyidik kooperatif sehingga bisa membuat terang benderang perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
"Kami mengingatkan agar kooperatif juga memenuhi panggilan dari tim penyidik untuk hadir besok," ujarnya.
Meski demikian, ia mengatakan pihak KPK belum menerima konfirmasi soal kehadiran para pihak tersebut.
Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK
Penyidik KPK pada Rabu (31/1) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo.
Ali menjelaskan tim penyidik komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.
Akan tetapi, ia tidak membeberkan nominal uang yang disita. Sebanyak tiga mobil juga disita dalam penggeledahan tersebut.
“Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,” kata dia.
Ia mengatakan dokumen yang disita berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pemotongan dana insentif.
“Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,” kata dia.
Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai
Ia menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut.
“Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,” ujar Ali.
Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW).
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (29/1).
Ia menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:lampu merah 2d togel、erek4d、gacor situs
Terkait:bayar kredivo pakai shopee、cara menggunakan voucher kfc、pinjaman online dana rupiah、slot gacor pagi siang malam、08 erek erek togel、mapan4d、mpometa88、cara dapetin limit di akulaku、situs slot 4d2、4keyd
bab terbaru:slot gacor 2022 terbaru hari ini(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《lucky88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kadal4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lucky88》bab terbaru。